MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 23 Oktober 2016 10:10
Jaminan Pembangunan Berkelanjutan

Dampak Lima Tahun Program Mitigasi Perubahan Iklim

KARBON HUTAN: Wakil Bupati Berau Agus Tantomo saat membuka kegiatan evaluasi dampak program mitigasi perubahan iklim untuk pembangunan Berau, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Kabupaten Berau menjadi salah satu wilayah paling utara di Indonesia, mampu menjadi daerah percontohan pembangunan hijau.
“Lima tahun berjalan, Program Karbon Hutan Berau (PKHB), menjamin pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Berau Basri Sahrin, dalam evaluasi dampak PKHB terhadap pembangunan Berau, di Balai Mufakat, beberapa waktu lalu.
Basri menambahkan, Berau bisa mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan daya dukung lingkungan.
PKHB dirintis sejak tahun 2008, pascakehadiran  perwakilan Pemkab Berau dalam Conference of Parties (COP) ke-13 tahun 2007 di Bali. Berau telah melakukan rentetan diskusi kelompok terarah dalam penyusunan program untuk mengimplementasi REDD (reducing emission from deforestation and forest degradation).
Kemudian, pada 6 Januari 2010, Menteri Kehutanan secara resmi meluncurkan Program Karbon Hutan Berau sebagai Demonstration Activity (DA) REDD+ di Indonesia.
Tahun 2011, Bupati Berau mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengarah PKHB yang diketuai Wakil Bupati, dengan tugas untuk memberikan kebijakan dan rencana strategis atas implementasi PKHB di Kabupaten Berau.
Tahun ini, adalah tahun penerapan penuh PKHB. Tahapan yang dilakukan pemerintah Berau antara lain, implementasi strategi, insentif positif melalui skema carbon credit, pemantauan dan verifikasi, serta perluasan dan replikasi ke kabupaten dan provinsi lainnya.
Dalam lima tahun sejak 2010-2015, sudah terlihat beberapa pencapaian. Salah satunya dari kriteria identitas kultural yang dapat dipertahankan dengan baik. Indikatornya adalah ketergantungan alam, kearifan lokal dan kegotong-royongan. PKHB mampu menjamin keberlangsungan budaya positif masyarakat.
Aspek positif lainnya antara lain, penyebaran manfaat PKHB yang dirasakan masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Bagi Pemkab Berau, PKHB mendukung proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan melalui Pokja KLHS, Pokja GIS dan Pokja Pembangunan Rendah Emisi.
Adapun untuk dunia usaha, PKHB mendukung kegiatan yang berkelanjutan seperti; Reduce Impact Logging (pemanenan kayu dampak lingkungan rendah), Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), serta sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC).
Terakhir, adanya PKHB, ternyata mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membentuk forum pengelolaan sumber daya alam antarkampung.
Dampak PKHB yang paling kentara adalah kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin, ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia.
Dari hasil survei di KPH Berau Barat menunjukkan, dalam hal pendapatan tunai, mayoritas rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan tahunan Kalimantan Timur sebesar Rp 12.618.073. Koefisien Gini (rasio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat) menurun dari angka 0,3305 di 2013 ke angka 0,3204 di 2014. Artinya terjadi penurunan ketimpangan pemerataan pendapatan masyarakat. Memang belum dapat dipastikan, angka-angka tersebut berasal dari penerapan PKHB. “Namun paling tidak PKHB turut berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan tersebut,” ujar Niel Makinuddin, Manajer Senior TNC Indonesia – Kalimantan Timur.  
Meski sudah ada dampak positif tersebut, kesinambungan PKHB di Kabupaten Berau masih menjadi tanda tanya. Dari hasil riset yang dilakukan TNC, di Berau justru terjadi kenaikan deforestasi yang sekitar 70 persen diakibatkan oleh konversi hutan alam menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan sisanya karena konversi hutan menjadi Hutan Tanaman Industri. Berau yang merupakan kabupaten percontohan pembangunan hijau, harus memikirkan posisi dan konsistensi implementasi PKHB agar tetap bisa berjalan sebagaimana cita-cita semula.
Revitalisasi PKHB menjadi mutlak dibutuhkan segera. “Kini yang diperlukan adalah integrasi kegiatan, baik dari pemerintah, mitra kerja sama internasional, LSM lokal, dan lembaga lainnya,” kata Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, yang ikut dalam kegiatan evaluasi dampak PKHB terhadap pembangunan Berau tersebut.
Tujuannya, lanjut Agus, agar program yang sudah berjalan baik ini, terus menjadi arus utama dalam pembangunan daerah meskipun berganti kepemimpinan. (*/udi)


BACA JUGA

Kamis, 24 Januari 2019 13:31

Butuh Makan, Fadly Nekat Ngaku Polisi

TANJUNG REDEB – Mengaku sebagai oknum Polisi dari Polda Kaltim,…

Kamis, 24 Januari 2019 13:29

Perampokan Sarang Walet Mulai Marak

BIDUKBIDUK – Perampokan sarang burung rumahan di wilayah pesisir selatan cukup…

Kamis, 24 Januari 2019 13:24

Kakam Harus Lebih Hati-Hati, Wabup Imbau Cabut Izin Garapan di KBK

TANJUNG REDEB – Satu per satu kepala kampung di Bumi…

Rabu, 23 Januari 2019 12:26

80 Persen Wajib Lokal

TANJUNG REDEB – Tahun lalu Peraturan Daerah (Perda) 8/2018 tentang…

Rabu, 23 Januari 2019 12:23

Terus Berproses, Jaksa Teliti Berkas

TANJUNG REDEB – Penyidik kembali melimpahkan berkas perkara kasus perusakan…

Rabu, 23 Januari 2019 12:21

Air Laut Naik hingga 2 Meter

TANJUNG REDEB – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Berau,…

Rabu, 23 Januari 2019 12:20

Sudah Waktunya Ditangani

TANJUNG REDEB – Fenomena Supermoon membuat air laut naik cukup…

Rabu, 23 Januari 2019 12:17

Sesak, Satu Ruangan Fungsi Ganda

Pelayanan untuk kesehatan tentu harus senyaman mungkin, tentu harus didukung…

Selasa, 22 Januari 2019 14:23

Lakukan Studi Kelayakan Dulu

TANJUNG REDEB - Dinas Pertanahan Berau, siap melakukan studi kelayakan…

Selasa, 22 Januari 2019 14:18

Kamaruddin Akui Caleg PBB

TANJUNG REDEB – Walau sempat tak mengetahui kebenarannya, kemarin (21/1)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*