MANAGED BY:
KAMIS
30 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Kamis, 02 Maret 2017 11:04
Dewan Beri Dukungan Langkah Tegas Pemkab soal Forum CSR Sawit
LINTASI JALAN NEGARA: Salah satu truk pengangkut tandan buah segar kelapa sawit, terjebak di jalan ambles Km 20, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, SEGAH - Langkah tegas Wakil Bupati Berau Agus Tantomo untuk tidak melayani permohonan perizinan perusahaan-perusahaan kelapa sawit selama forum Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perkebunan kelapa sawit belum terbentuk, didukung Ketua Komisi II DPRD Berau M Yunus.

Menurut Yunus, sikap tegas Wabup Agus Tantomo merupakan langkah terbaik Pemkab Berau untuk membantu perusahaan dalam penyaluran CSR-nya ke masyarakat.

“Jadi saya tegaskan, langkah pemerintah itu bukan paksaan ya. Karena CSR kan kewajiban dan sudah ada aturan,” tegasnya, Selasa (28/2). Yunus menilai, perusahaan seharusnya bisa koperatif dengan pemerintah.

“Jangan selama ini hanya sekadar mengakui saja bahwa sudah menjalankan CSR, tapi tidak tahu ke mana dan berapa jumlah yang diberikan. Kalau lewat forum CSR, kan bisa jelas nantinya, perusahaan pun menjalankan kewajiban dan masyarakat terbantukan,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, perusahaan kelapa sawit memang turut bertanggung jawab membangun daerah, terutama di sekitar wilayah investasi mereka.

“Mereka harus menjalankan kewajiban juga, jangan mau enaknya saja mendapatkan hasil dari sini,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Bupati Agus Tantomo benar-benar dibuat geram oleh perusahaan-perusahaan kepala sawit yang ada di Bumi Batiwakkal. Pasalnya, beberapa kali Pemkab Berau menggelar pertemuan dengan mengundang seluruh perwakilan perusahaan kelapa sawit untuk membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR), hampir seluruh perusahaan kelapa sawit tidak menunjukkan komitmennya.

“Kami sudah berkali-kali rapat, cuma persoalannya selalu sama, tidak bisa mengambil keputusan karena yang hadir tidak memiliki otoritas. Berkali-kali diminta yang hadir yang punya otoritas, tetap saja yang datang yang tidak punya otoritas,” katanya usai mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Segah, Senin (27/2).

Wabup yang tidak melihat adanya itikad baik dari perusahaan, menegaskan tidak akan membantu perusahaan yang ingin mengurus segala bentuk perizinan di tingkat kabupaten. “Ini saya tegaskan betul, saya tidak menggeretak. Barusan saya sudah minta Asisten II (Mansyah Kelana), pokoknya dokumen-dokumen perusahaan sawit jangan ditaruh di meja saya. Saya tidak mau tanda tangan selama forum CSR mereka belum terbentuk,” tegasnya.

Dijelaskan, walau hanya sekali mengurus izin lokasi, tetapi dalam operasional perusahaan, berbagai bentuk perizinan harus dimiliki perusahaan. “Seperti izin lingkungan dan sebagainya. Pokoknya dalam setahun itu, bentar-bentar ada masuk izinnya, itu tidak bakal saya tandatangani kalau mereka tidak komitmen,” jelasnya.

Selama ini, jelas wabup, perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengaku telah menyalurkan CSR cukup besar ke masyarakat. Tetapi mengapa ketika Pemkab Berau ingin mengatur penyalurannya melalui Forum CSR, perusahaan-perusahaan sawit tersebut tak kunjung memberikan komitmen.

“Mereka (perusahaan-perusahaan sawit, red) pernah mengajukan Rp 2,8 miliar se-Berau. Itu tidak masuk akal, terlalu kecil kalau dari seluruh perusahaan sawit,” terangnya.

Melalui Forum CSR tersebut, Pemkab Berau ingin mengatur berapa besaran tanggung jawab masing-masing perusahaan yang disesuaikan dengan luasan lahan perkebunannya. “Jadi semua perusahaan, yang besar, yang kecil, tetap ada kontribusinya,” jelasnya.

Berbeda dengan perusahaan sawit, perusahaan pertambangan batu bara malah mendukung pembentukan Forum CSR yang digagas pihaknya. “Dari perusahaan tambang, prediksi yang kita dapat Rp 137 miliar tahun ini. Itu kalau produksi mereka sesuai dengan perencanaan,” terangnya.

“Undang-Undang CSR itu jelas, yang punya kewajiban yang mengelola lingkungan. Itu tidak bisa lepas. Yang jelas sekali lagi saya tegaskan, ini bukan sumbangan, tetapi ini tanggung jawab perusahaan, kita tidak ada meminta sumbangan,” pungkas Agus Tantomo. (udi2)

 


BACA JUGA

Rabu, 22 Maret 2017 11:15

Baperda Tak Mau Terburu-buru

TANJUNG REDEB – Penyampaian empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang baru disampaikan Pemerintah…

Rabu, 22 Maret 2017 11:06

DPRD Terima Empat Raperda

TANJUNG REDEB – 2017 sudah tiga bulan berjalan, dan tak satu pun rapat paripurna Dewan Perwakilan…

Selasa, 21 Maret 2017 11:03

Usulkan Makam Raja Alam Jadi Destinasi Wisata

TANJUNG REDEB – Usulan penetapan nama Raja Alam menjadi salah satu pahlawan nasional masih terus…

Selasa, 21 Maret 2017 11:01

Berharap Pemkab Usulkan Perbaikan Jalan Poros Labanan

TELUK BAYUR – Mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan…

Kamis, 09 Maret 2017 10:27

Masa Tugas Baperda Akan Berakhir

TANJUNG REDEB – Menjelang habisnya masa tugas Badan Legislasi atau yang saat ini disebut Badan…

Kamis, 09 Maret 2017 10:26

Pemkab Diminta Total

TELUK BAYUR – Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau…

Rabu, 01 Maret 2017 11:16

Siap Kawal Usulan Kampung, Utamakan Peningkatan SDM

KELAY – Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk merangkum usulan-usulan…

Rabu, 01 Maret 2017 11:15

Berharap Ada Perhatian Pemerintah

TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Syarifatul Syadiah pada Senin…

Selasa, 28 Februari 2017 00:45

Dewan Komitmen Dukung Usulan Masyarakat

TANJUNG REDEB – Mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk merangkum…

Senin, 20 Februari 2017 10:00

Dukung Jurnalis Lebih Profesional

TANJUNG REDEB - Setelah vakum sekitar dua tahun, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Berau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .