MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Kamis, 02 Maret 2017 11:04
Dewan Beri Dukungan Langkah Tegas Pemkab soal Forum CSR Sawit
LINTASI JALAN NEGARA: Salah satu truk pengangkut tandan buah segar kelapa sawit, terjebak di jalan ambles Km 20, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, SEGAH - Langkah tegas Wakil Bupati Berau Agus Tantomo untuk tidak melayani permohonan perizinan perusahaan-perusahaan kelapa sawit selama forum Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perkebunan kelapa sawit belum terbentuk, didukung Ketua Komisi II DPRD Berau M Yunus.

Menurut Yunus, sikap tegas Wabup Agus Tantomo merupakan langkah terbaik Pemkab Berau untuk membantu perusahaan dalam penyaluran CSR-nya ke masyarakat.

“Jadi saya tegaskan, langkah pemerintah itu bukan paksaan ya. Karena CSR kan kewajiban dan sudah ada aturan,” tegasnya, Selasa (28/2). Yunus menilai, perusahaan seharusnya bisa koperatif dengan pemerintah.

“Jangan selama ini hanya sekadar mengakui saja bahwa sudah menjalankan CSR, tapi tidak tahu ke mana dan berapa jumlah yang diberikan. Kalau lewat forum CSR, kan bisa jelas nantinya, perusahaan pun menjalankan kewajiban dan masyarakat terbantukan,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, perusahaan kelapa sawit memang turut bertanggung jawab membangun daerah, terutama di sekitar wilayah investasi mereka.

“Mereka harus menjalankan kewajiban juga, jangan mau enaknya saja mendapatkan hasil dari sini,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Bupati Agus Tantomo benar-benar dibuat geram oleh perusahaan-perusahaan kepala sawit yang ada di Bumi Batiwakkal. Pasalnya, beberapa kali Pemkab Berau menggelar pertemuan dengan mengundang seluruh perwakilan perusahaan kelapa sawit untuk membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR), hampir seluruh perusahaan kelapa sawit tidak menunjukkan komitmennya.

“Kami sudah berkali-kali rapat, cuma persoalannya selalu sama, tidak bisa mengambil keputusan karena yang hadir tidak memiliki otoritas. Berkali-kali diminta yang hadir yang punya otoritas, tetap saja yang datang yang tidak punya otoritas,” katanya usai mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Segah, Senin (27/2).

Wabup yang tidak melihat adanya itikad baik dari perusahaan, menegaskan tidak akan membantu perusahaan yang ingin mengurus segala bentuk perizinan di tingkat kabupaten. “Ini saya tegaskan betul, saya tidak menggeretak. Barusan saya sudah minta Asisten II (Mansyah Kelana), pokoknya dokumen-dokumen perusahaan sawit jangan ditaruh di meja saya. Saya tidak mau tanda tangan selama forum CSR mereka belum terbentuk,” tegasnya.

Dijelaskan, walau hanya sekali mengurus izin lokasi, tetapi dalam operasional perusahaan, berbagai bentuk perizinan harus dimiliki perusahaan. “Seperti izin lingkungan dan sebagainya. Pokoknya dalam setahun itu, bentar-bentar ada masuk izinnya, itu tidak bakal saya tandatangani kalau mereka tidak komitmen,” jelasnya.

Selama ini, jelas wabup, perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengaku telah menyalurkan CSR cukup besar ke masyarakat. Tetapi mengapa ketika Pemkab Berau ingin mengatur penyalurannya melalui Forum CSR, perusahaan-perusahaan sawit tersebut tak kunjung memberikan komitmen.

“Mereka (perusahaan-perusahaan sawit, red) pernah mengajukan Rp 2,8 miliar se-Berau. Itu tidak masuk akal, terlalu kecil kalau dari seluruh perusahaan sawit,” terangnya.

Melalui Forum CSR tersebut, Pemkab Berau ingin mengatur berapa besaran tanggung jawab masing-masing perusahaan yang disesuaikan dengan luasan lahan perkebunannya. “Jadi semua perusahaan, yang besar, yang kecil, tetap ada kontribusinya,” jelasnya.

Berbeda dengan perusahaan sawit, perusahaan pertambangan batu bara malah mendukung pembentukan Forum CSR yang digagas pihaknya. “Dari perusahaan tambang, prediksi yang kita dapat Rp 137 miliar tahun ini. Itu kalau produksi mereka sesuai dengan perencanaan,” terangnya.

“Undang-Undang CSR itu jelas, yang punya kewajiban yang mengelola lingkungan. Itu tidak bisa lepas. Yang jelas sekali lagi saya tegaskan, ini bukan sumbangan, tetapi ini tanggung jawab perusahaan, kita tidak ada meminta sumbangan,” pungkas Agus Tantomo. (udi2)

 


BACA JUGA

Rabu, 21 Maret 2018 12:54

Cari Solusi Kelangkaan Gas Melon

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas melon atau elpiji ukuran 3 kilogram…

Rabu, 21 Maret 2018 12:53

Minta Seluruh Pihak Berpikir Positif

TANJUNG REDEB – Pro-kontra terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten…

Rabu, 21 Maret 2018 12:26

Konservasi Penyu Dinilai Gagal

Wakil Ketua DPRD Berau Saga, menyoroti kegiatan konservasi penyu yang dilakukan Balai Konservasi Sumber…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

DPRD Sahkan 5 Raperda jadi Perda

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar Rapat Paripurna ke-2 di…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

BMI Presentasi ke Dewan

TANJUNG REDEB – Untuk menjaga keberlangsungan ubur-ubur tak menyengat di Pulau Kakaban, Kecamatan…

Rabu, 14 Februari 2018 13:23

Sekwan Kembalikan 13 Mobil Operasional Dewan

TANJUNG REDEB – Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif…

Kamis, 08 Februari 2018 12:03

Dewan Tinjau Proyek Jalan di Maratua

TANJUNG REDEB – Selain meninjau pengelolaan objek wisata Pulau Kakaban, rombongan DPRD Berau juga…

Rabu, 07 Februari 2018 14:07

Dewan Sayangkan UPT PU “Mangkir”

TANJUNG REDEB - Tak hanya jalan nasional yang kerap menjadi sorotan. Jalan provinsi pun demikian. Seperti…

Kamis, 21 Desember 2017 11:16

Perbaikan Infrastruktur Tunjang Peningkatan Ekonomi

TANJUNG REDEB – Infrastruktur adalah penunjang utama ekonomi bagi masyarakat, terutama yang berada…

Kamis, 21 Desember 2017 11:16

DPRD Fokus Bahas Sejumlah Raperda

TANJUNG REDEB - Mendekati akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau masih disibukkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .