MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Kamis, 02 Maret 2017 11:04
Dewan Beri Dukungan Langkah Tegas Pemkab soal Forum CSR Sawit
LINTASI JALAN NEGARA: Salah satu truk pengangkut tandan buah segar kelapa sawit, terjebak di jalan ambles Km 20, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, SEGAH - Langkah tegas Wakil Bupati Berau Agus Tantomo untuk tidak melayani permohonan perizinan perusahaan-perusahaan kelapa sawit selama forum Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perkebunan kelapa sawit belum terbentuk, didukung Ketua Komisi II DPRD Berau M Yunus.

Menurut Yunus, sikap tegas Wabup Agus Tantomo merupakan langkah terbaik Pemkab Berau untuk membantu perusahaan dalam penyaluran CSR-nya ke masyarakat.

“Jadi saya tegaskan, langkah pemerintah itu bukan paksaan ya. Karena CSR kan kewajiban dan sudah ada aturan,” tegasnya, Selasa (28/2). Yunus menilai, perusahaan seharusnya bisa koperatif dengan pemerintah.

“Jangan selama ini hanya sekadar mengakui saja bahwa sudah menjalankan CSR, tapi tidak tahu ke mana dan berapa jumlah yang diberikan. Kalau lewat forum CSR, kan bisa jelas nantinya, perusahaan pun menjalankan kewajiban dan masyarakat terbantukan,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, perusahaan kelapa sawit memang turut bertanggung jawab membangun daerah, terutama di sekitar wilayah investasi mereka.

“Mereka harus menjalankan kewajiban juga, jangan mau enaknya saja mendapatkan hasil dari sini,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Bupati Agus Tantomo benar-benar dibuat geram oleh perusahaan-perusahaan kepala sawit yang ada di Bumi Batiwakkal. Pasalnya, beberapa kali Pemkab Berau menggelar pertemuan dengan mengundang seluruh perwakilan perusahaan kelapa sawit untuk membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR), hampir seluruh perusahaan kelapa sawit tidak menunjukkan komitmennya.

“Kami sudah berkali-kali rapat, cuma persoalannya selalu sama, tidak bisa mengambil keputusan karena yang hadir tidak memiliki otoritas. Berkali-kali diminta yang hadir yang punya otoritas, tetap saja yang datang yang tidak punya otoritas,” katanya usai mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan Segah, Senin (27/2).

Wabup yang tidak melihat adanya itikad baik dari perusahaan, menegaskan tidak akan membantu perusahaan yang ingin mengurus segala bentuk perizinan di tingkat kabupaten. “Ini saya tegaskan betul, saya tidak menggeretak. Barusan saya sudah minta Asisten II (Mansyah Kelana), pokoknya dokumen-dokumen perusahaan sawit jangan ditaruh di meja saya. Saya tidak mau tanda tangan selama forum CSR mereka belum terbentuk,” tegasnya.

Dijelaskan, walau hanya sekali mengurus izin lokasi, tetapi dalam operasional perusahaan, berbagai bentuk perizinan harus dimiliki perusahaan. “Seperti izin lingkungan dan sebagainya. Pokoknya dalam setahun itu, bentar-bentar ada masuk izinnya, itu tidak bakal saya tandatangani kalau mereka tidak komitmen,” jelasnya.

Selama ini, jelas wabup, perusahaan-perusahaan kelapa sawit mengaku telah menyalurkan CSR cukup besar ke masyarakat. Tetapi mengapa ketika Pemkab Berau ingin mengatur penyalurannya melalui Forum CSR, perusahaan-perusahaan sawit tersebut tak kunjung memberikan komitmen.

“Mereka (perusahaan-perusahaan sawit, red) pernah mengajukan Rp 2,8 miliar se-Berau. Itu tidak masuk akal, terlalu kecil kalau dari seluruh perusahaan sawit,” terangnya.

Melalui Forum CSR tersebut, Pemkab Berau ingin mengatur berapa besaran tanggung jawab masing-masing perusahaan yang disesuaikan dengan luasan lahan perkebunannya. “Jadi semua perusahaan, yang besar, yang kecil, tetap ada kontribusinya,” jelasnya.

Berbeda dengan perusahaan sawit, perusahaan pertambangan batu bara malah mendukung pembentukan Forum CSR yang digagas pihaknya. “Dari perusahaan tambang, prediksi yang kita dapat Rp 137 miliar tahun ini. Itu kalau produksi mereka sesuai dengan perencanaan,” terangnya.

“Undang-Undang CSR itu jelas, yang punya kewajiban yang mengelola lingkungan. Itu tidak bisa lepas. Yang jelas sekali lagi saya tegaskan, ini bukan sumbangan, tetapi ini tanggung jawab perusahaan, kita tidak ada meminta sumbangan,” pungkas Agus Tantomo. (udi2)

 


BACA JUGA

Jumat, 15 September 2017 12:30

DPRD Berau Gelar Sidang Paripurna Istimewa

TANJUNG REDEB – Memperingati hari jadi ke-207 Kota Tanjung Redeb dan ke-64 Kabupaten Berau, Dewan…

Jumat, 08 September 2017 09:57

Pilih yang Paling Prioritas

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat pembahasan Prioritas Plafon…

Jumat, 08 September 2017 09:56

Anggaran Dinas Perkebunan Masih Minim

TANJUNG REDEB - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUA-PPAS)…

Kamis, 07 September 2017 12:20

Anggaran Pariwisata Dinilai Kurang

TANJUNG REDEB – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)…

Kamis, 07 September 2017 12:19

Sediakan Anggaran untuk Panwaslu

TANJUNG REDEB – Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim sudah dimulai, agar pelaksanannya bisa…

Selasa, 05 September 2017 12:56

Pansus dan Forum TJSL Harus Bersinergi

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah berharap panitia khusus (pansus) rancangan…

Selasa, 05 September 2017 12:55

DPRD Berau Ikut Berkurban

TANJUNG REDEB – Memperingati Iduladha, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, ikut berkurban…

Rabu, 30 Agustus 2017 10:36

Jadikan Bahasa Banua Muatan Lokal

TANJUNG REDEB – Demi menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Panitia Khusus (Pansus)…

Rabu, 30 Agustus 2017 10:35

Harga Lada Anjlok, Pemkab Jangan Hanya Fokus Pariwisata

TANJUNG REDEB – Anjloknya harga komoditas lada, menjadi perhatian serius Ketua Fraksi Partai PPP…

Selasa, 29 Agustus 2017 09:56

Pramuka Harus Terus Berkembang

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah yang menghadiri upacara bendera peringatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .