MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Kamis, 16 Maret 2017 10:06
Badan Usaha Milik Desa
Oleh: Syarifuddin Noor

PROKAL.CO, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan desa merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan. Sedangkan melalui pemberdayaan desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi individu atau kelompok masyarakat desa.

Berbicara mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kabupaten Berau, tidak terlepas dari pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Serta terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu BUMDesa?

BUMDesa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa: BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan jasa usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya menurut pasal 88 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendirian BUMDesa disepakati berdasarkan hasil musyawarah desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan, tujuan dari pembentukan dan pendirian BUMDesa adalah untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sebuah desa dapat membentuk BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian BUMDesa. Dengan mempertimbangkan dasar hasil kesepakatan dan musyawarah yang ada di desa, antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam yang ada di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa, dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dapat dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

BUMDesa sebagai salah satu pilar dari kebangkitan ekonomi dan demokrasi yang ada di desa. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan sangat strategis untuk menggairahkan ekonomi desa, dan BUMDesa dibentuk berdasarkan atas komitmen bersama antara masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa.

Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif, antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai pilar demokrasi ekonomi suatu bangsa.

Berdasarkan Pasal 89 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa hasil BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pendirian BUMDesa dipilih sebagai salah satu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDesa antara lain: memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa, struktur organisasi BUMDesa yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi, namun tetap memperhatikan penasihat dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa, yang berkewajiban untuk dapat memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa. Memberikan saran dan pendapat mengenai permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa, dan dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. Kepala Desa juga berwenang untuk meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa, kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa, pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan dan modern. (*/udi)

*) Staf Pelaksana DPMK Kabupaten Berau/Alumni Pascasarjana Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Mulawarman Samarinda

 

 

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Mei 2018 12:24

SELAMAT DATANG RAMADAN

ALHAMDULILLAH, umat islam sudah memasuki bulan Ramadan, aromanya yang beberapa minggu lalu sudah semerbak…

Jumat, 18 Mei 2018 00:05

Penyegaran atau Balas Dendam?

BAHWA mutasi atau perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten dan kota…

Rabu, 16 Mei 2018 00:51

Islam Melawan Terorisme

JAGAT media kembali memberitakan aksi terorisme. Menurut keterangan juru bicara Kepolisian Daerah Jawa…

Selasa, 08 Mei 2018 00:28

Ekonomi Syukur

BERSYUKUR adalah salah satu ajaran terpenting dalam Islam. Bersyukur sebanding dengan bersabar.…

Senin, 07 Mei 2018 11:18

“Ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah Pak Jokowi.”

SAAT membaca kalimat doa di atas, bagaimana tanggapan Anda? Ingat, respons Anda yang paling pertama…

Rabu, 02 Mei 2018 00:28

Ketika Hak “Dilayani” Terabaikan

MASIH terlintas di benak saya, sebanyak 42 kepala daerah mendapat penghargaan berupa piala dan piagam…

Senin, 30 April 2018 00:16

Kenapa Harus Sekolah Alam?

“Pak, saya doakan semoga Bapak terpilih nanti, dan harapan saya hanya satu. Saya ingin anak saya…

Sabtu, 21 April 2018 10:28

Kartini Kesehatan

RADEN Adjeng Kartini, sosok yang sangat menginspirasi. Tokoh emansipasi yang  menuntut persamaan…

Selasa, 03 April 2018 12:19

Heboh Pulau Bakungan

KEMARIN malam salah satu TV nasional memberitakan tentang tidak diperbolehkannya wisatawan lokal masuk…

Senin, 26 Maret 2018 12:19

Dari Haul Sekumpul, hingga Mendadak Dekat Ulama

HAUL Sekumpul ke-13 diadakan pada 25 Maret 2018. Haul Sekumpul merupakan agenda tahunan yang diadakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .