MANAGED BY:
JUMAT
20 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 19 Maret 2017 02:13
WADUH..!! Opini WTP Berau Terancam, Ternyata Ini Sebabnya

Akibat SPJ Dua OPD Bermasalah

Jonie Marhansyah

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Adanya temuan penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Berau, yakni Sektretariat DPRD dan Disdukcapil yang sudah beredar luas di masyarakat, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Jonie Marhansyah juga turut membenarkan hal itu.

Pasca adanya laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Berau yang kesulitan untuk mensinkronkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, dirinya langsung menginstruksikan Inspektorat Kabupaten (Itkab) Berau untuk melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

“Memang benar saat mendapatkan laporan itu dari BPK saya langsung meminta Inspektorat periksa, dan hasilnya dua OPD itu masih sedikit bermasalah terkait LKPD-nya,” ungkapnya kepada Berau Post, Sabtu (18/3).

Tak hanya meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan, sejak informasi itu ia terima, dirinya menyebut telah memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan) agar segera menindaklanjuti persoalan itu dan menyelesaikannya dengan cepat.

“Pertama terima informasi dari BPK saya langsung panggil Sekwan, saya minta segera diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Tapi kalau untuk Disdukcapil belum sempat saya panggil,” ujarnya.

Walau hasil pemeriksaan oleh Inspektorat saat ini sudah selesai dan memanggil Sekwan, namun diakui Jonie hingga saat ini dirinya belum mengetahui uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu digunakan untuk apa oleh masing-masing bendahara OPD.

“Kalau digunakan untuk apa saya nggak tahu, nggak ada juga disampaikan ke saya,” katanya.

Dengan adanya dua temuan itu, Jonie menyebut bisa berpengaruh terhadap penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnnya diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Kalau WTP bisa saja berpengaruh, dan itu tergantung dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) Berau Suriansyah tak menampik kabar yang beredar. Hanya untuk anggaran di Sekretariat DPRD Berau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jumlahnya hanya sekitar Rp 400 juta.

Lanjut dia, karena tidak sinkronnya laporan yang disampaikan oleh Disdukcapil dan Sekretariat DPRD Berau membuat Badan Pengelolaan Keuangan Berau, kesulitan untuk membuat laporan keuangan daerah.

Apa yang dikembangkan BPK, dikatakannya merupakan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Berau, atas permintaan Badan Pengelolaan Keuangan.

“Awalnya BPKAD (sekarang Badan Pengelolaan Keuangan, Red.) yang kesulitan menyusun laporan keuangan daerah karena masih ada yang tidak sinkron,” terangnya.

“Oleh karena itu ada instruksi masuk ke kami (Inspektorat, Red) melakukan penyelidikan. Berita acara pemeriksaan (BAP) kami lah yang saat ini sedang didalami oleh BPK,” jelas Yusriansyah.

Walau pihaknya saat ini sudah selesai melakukan penyelidikan di Disdukcapil, namun dirinya mengaku tidak mengetahui uang yang jumlahnya berkisar Rp 300 juta itu digunakan untuk apa oleh bendahara.

“Kalau dipakai untuk apa saya tidak tahu, yang jelas baik di Disdukcapil maupun DPRD bendahara yang menggunakan uang itu,” ujarnya.

Ditambahkannya juga, Badan Pengelolaan Keuangan maupun BPK masih menunggu upaya pengembalian uang oleh bendahara masing-masing instansi terkait yang diberi waktu selama 40 hari. Hal itu disampaikannya, berdasarkan  Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

“Kalau batas terakhir pengembaliannya saya nggak tahu kapan, yang jelas kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) nanti melapor untuk pengembaliannya ke BPK,” pungkasnya.(sam/app)


BACA JUGA

Kamis, 19 Oktober 2017 10:35

Berpolitik, Kakam Terancam Dicopot

TANJUNG REDEB – Kewajiban seluruh partai politik (parpol) mendaftarkan keanggotaannya jika ingin…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:34

Listrik Dijadwalkan Padam Sepekan

TANJUNG REDEB – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Berau berencana melakukan pemadaman listrik…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:28

Kalstar Tunggak PNBP Rp 30 Juta

TANJUNG REDEB – Operasional Kalstar Aviation masih dihentikan sementara Kementerian Perhubungan.…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:22

Trotoar Nyaman yang Diprakarsai Warga Skotlandia

Selain transportasi publik yang sangat pesat, keunggulan Singapura adalah kenyamanan bagi pejalan kaki.…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:43

Jangan Main-Main soal Isu SARA

TANJUNG REDEB – Usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017-2022, Anies Rasyid…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:40

Benarkan Dugaan Mark Up, Inspektorat Tunggu Perbaikan LPj Kampung Giring-Giring

TANJUNG REDEB – Adanya dugaan mark up anggaran pembangunan gapura dari Alokasi Dana Kampung (ADK)…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:38

SMRT Mudah Digunakan, Patuh pada Aturan Tidak Tertulis

Rumput tetangga, jauh lebih hijau. Pepatah itu benar adanya jika kita menengok ke Singapura. Negara…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:53

KPU Mulai Teliti Berkas Parpol

TANJUNG REDEB – Hingga pukul 21.00 Wita malam tadi (16/10), sebanyak 12 partai politik (parpol)…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:52

Telusuri Dugaan Penyelewengan ADK Giring-Giring, Bupati Serahkan ke Inspektorat

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram telah menerima laporan dugaan penyelewengan atau mark up…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:52

Api Hanguskan Dua Kamar Indekos dan Satu Kios

TANJUNG REDEB – Tiga bangunan di Gang 4, Jalan Aminudin, RT 19, Kelurahan Bugis, Tanjung Redeb,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .