MANAGED BY:
SABTU
26 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Senin, 10 April 2017 12:24
Izin Galian C Hambat Pembangunan
Jasmine Hambali

PROKAL.CO, Sulitnya masyarakat mengurus perizinan Galian C karena menjadi kewenangan provinsi, mulai menimbulkan gejolak.

Pasalnya, beberapa kegiatan pembangunan di kampung-kampung, mulai terhambat karena kekurangan material akibat hambatan pada proses perizinan Galian C.

Berbagai masalah yang dialami masyarakat kampung, diakui anggota Komisi III DPRD Berau Jasmine Hambali. Menurutnya, pembangunan di kampung yang banyak memanfaatkan alokasi dana kampung (ADK) maupun dana desa (DD) yang bersumber dari APBN, juga harus menjadi perharian Pemkab Berau.

“Ragulasinya jelas, kini berada di provinsi. Seharusnya, Pemkab Berau segera berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim dan meminta kebijakan mengenai hal ini. Supaya, pembangunan di daerah yang dilaksanakan kampung tidak terhambat,” katanya kepada Berau Post, Minggu (9/4).

Hanya karena perizinan Galian C yang dipusatkan di Samarinda – ibu kota Provinsi Kaltim – program-program fisik yang dicanangkan pemerintah kampung banyak yang terancam tak bisa dilaksanakan. Karena, mengurus perizinan Galian C di Samarinda, membutuhkan waktu tak sebentar dan biaya cukup besar.

Padahal, pembangunan di perkampungan hanya membutuhkan material dari Galian C dalam skala kecil saja. Jadi tidak akan seimbang dengan biaya mengurus perizinan di Samarinda dengan biaya material yang dibutuhkan.

Masalah lain, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, progres pembangunan menggunakan ADK, akan berpengaruh pada proses pencairan ADK tahap selanjutnya. Apalagi jika rencana pembangunan menggunakan DD dari pusat yang tidak dapat dilaksanakan, akan berimbas pada pemangkasan kucuran DD di tahun selanjutnya.

“Karena jika tidak dilaksanakannya pembangunan yang harusnya dilakukan tahun ini, pemerintah beranggapan kampung tidak lagi membutuhkannya,” imbuhnya.

Dirinya juga menganjurkan agar pemerintah kampung tidak memaksakan pembangunan jika belum mendapatkan kebijakan masalah Galian C dari Gubernur Kaltim. Sebab jika dipaksakan, pemerintah kampung akan berhadapan dengan hukum, karena menyalahi aturan yang ada. “Yang paling ditakutkan, hal ini malah dimanfaatkan oknum nakal untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap pemerintah kampung,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta Pemkab Berau segera berkoordinasi dan meminta kebijakan agar ada kemudahan pengurusan izin Galian C dari Pemprov Kaltim. Apalagi pembangunan yang dilakukan bukan berlatar bisnis, melainkan untuk percepatan pembangunan dari pinggiran sesuai yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.

“Percuma kita memberikan anggaran Rp 2 miliar bahkan lebih untuk setiap kampung jika pembangunan tidak bisa juga dilaksanakan. Untuk itu, permasalahan ini betul-betul harus diutamakan, diprioritaskan dan segera diselesaikan Pemkab Berau,” pungkasnya. (*/jun/udi)


BACA JUGA

Jumat, 06 April 2018 10:14

DPRD Butuh Pendapat Hukum

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melakukan kerja sama dalam bidang…

Jumat, 06 April 2018 10:13

Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

TANJUNG REDEB – Rapat Paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau…

Rabu, 04 April 2018 12:46

Desak Pemkab Perhatikan Pedagang Pasar SAD

TANJUNG REDEB – Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar jajak pendapat…

Rabu, 04 April 2018 12:45

DPRD Barito Timur Tukar Pikiran

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendapat kunjungan kerja (kunker)…

Kamis, 29 Maret 2018 12:26

DPRD Minta KONI Presentasi

TANJUNG REDEB – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau telah mengirimkan surat permohonan…

Rabu, 21 Maret 2018 12:54

Cari Solusi Kelangkaan Gas Melon

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas melon atau elpiji ukuran 3 kilogram…

Rabu, 21 Maret 2018 12:53

Minta Seluruh Pihak Berpikir Positif

TANJUNG REDEB – Pro-kontra terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten…

Rabu, 21 Maret 2018 12:26

Konservasi Penyu Dinilai Gagal

Wakil Ketua DPRD Berau Saga, menyoroti kegiatan konservasi penyu yang dilakukan Balai Konservasi Sumber…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

DPRD Sahkan 5 Raperda jadi Perda

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar Rapat Paripurna ke-2 di…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

BMI Presentasi ke Dewan

TANJUNG REDEB – Untuk menjaga keberlangsungan ubur-ubur tak menyengat di Pulau Kakaban, Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .