MANAGED BY:
JUMAT
23 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Senin, 10 April 2017 12:24
Izin Galian C Hambat Pembangunan
Jasmine Hambali

PROKAL.CO, Sulitnya masyarakat mengurus perizinan Galian C karena menjadi kewenangan provinsi, mulai menimbulkan gejolak.

Pasalnya, beberapa kegiatan pembangunan di kampung-kampung, mulai terhambat karena kekurangan material akibat hambatan pada proses perizinan Galian C.

Berbagai masalah yang dialami masyarakat kampung, diakui anggota Komisi III DPRD Berau Jasmine Hambali. Menurutnya, pembangunan di kampung yang banyak memanfaatkan alokasi dana kampung (ADK) maupun dana desa (DD) yang bersumber dari APBN, juga harus menjadi perharian Pemkab Berau.

“Ragulasinya jelas, kini berada di provinsi. Seharusnya, Pemkab Berau segera berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim dan meminta kebijakan mengenai hal ini. Supaya, pembangunan di daerah yang dilaksanakan kampung tidak terhambat,” katanya kepada Berau Post, Minggu (9/4).

Hanya karena perizinan Galian C yang dipusatkan di Samarinda – ibu kota Provinsi Kaltim – program-program fisik yang dicanangkan pemerintah kampung banyak yang terancam tak bisa dilaksanakan. Karena, mengurus perizinan Galian C di Samarinda, membutuhkan waktu tak sebentar dan biaya cukup besar.

Padahal, pembangunan di perkampungan hanya membutuhkan material dari Galian C dalam skala kecil saja. Jadi tidak akan seimbang dengan biaya mengurus perizinan di Samarinda dengan biaya material yang dibutuhkan.

Masalah lain, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, progres pembangunan menggunakan ADK, akan berpengaruh pada proses pencairan ADK tahap selanjutnya. Apalagi jika rencana pembangunan menggunakan DD dari pusat yang tidak dapat dilaksanakan, akan berimbas pada pemangkasan kucuran DD di tahun selanjutnya.

“Karena jika tidak dilaksanakannya pembangunan yang harusnya dilakukan tahun ini, pemerintah beranggapan kampung tidak lagi membutuhkannya,” imbuhnya.

Dirinya juga menganjurkan agar pemerintah kampung tidak memaksakan pembangunan jika belum mendapatkan kebijakan masalah Galian C dari Gubernur Kaltim. Sebab jika dipaksakan, pemerintah kampung akan berhadapan dengan hukum, karena menyalahi aturan yang ada. “Yang paling ditakutkan, hal ini malah dimanfaatkan oknum nakal untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap pemerintah kampung,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya meminta Pemkab Berau segera berkoordinasi dan meminta kebijakan agar ada kemudahan pengurusan izin Galian C dari Pemprov Kaltim. Apalagi pembangunan yang dilakukan bukan berlatar bisnis, melainkan untuk percepatan pembangunan dari pinggiran sesuai yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.

“Percuma kita memberikan anggaran Rp 2 miliar bahkan lebih untuk setiap kampung jika pembangunan tidak bisa juga dilaksanakan. Untuk itu, permasalahan ini betul-betul harus diutamakan, diprioritaskan dan segera diselesaikan Pemkab Berau,” pungkasnya. (*/jun/udi)


BACA JUGA

Selasa, 13 Juni 2017 00:18

Dua Hari Lagi Investor Baru Masuk

TANJUNG REDEB – Agenda hearing DPRD Berau dengan unsur kepelabuhanan, membahas besarnya biaya…

Selasa, 13 Juni 2017 00:17

Pererat Silaturahmi Pejabat dengan Masyarakat

TANJUNG REDEB – Pererat silaturahmi DPRD Berau gelar buka puasa bersama, di rumah jabatan…

Jumat, 12 Mei 2017 11:14

Jasmine: Hambat Program Kerja Bupati

TALISAYAN – Anggota Komisi III DPRD Berau Jasmine Hambali mengaku tidak setuju dengan Dinas Pekerjaan…

Selasa, 09 Mei 2017 10:49

Didemo, Anggota DPRD Temui Massa FMPP

TANJUNG REDEB – Sebelum menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi atas Laporan…

Selasa, 09 Mei 2017 10:47

Beri Perhatian Petani Bawang Merah Berau

TANJUNG REDEB – Kebutuhan akan bawang merah di Kabupaten Berau cukup besar, hal itu terlihat masih…

Kamis, 04 Mei 2017 09:43

Aktifkan SKB Jadi Tempat Latihan Seni

TANJUNG REDEB – Antisipasi perilaku negatif kaum muda khususnya di Kecamatan Tanjung Redeb dan…

Kamis, 04 Mei 2017 09:43

Kawal UNBK, DPRD Perjuangkan Tambahan Komputer

TANJUNG REDEB – Anggota komisi gabungan DPRD Berau yang terdiri dari Burhan Bakran, Elita Herlina…

Selasa, 25 April 2017 10:40

Perjuangkan Gaji Guru Honorer ke Provinsi

TANJUNG REDEB – Pengalihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah menengah atas (SMA)…

Selasa, 25 April 2017 10:39

Jalin Silaturahmi, Saling Tukar Pikiran

TANJUNG REDEB – Pekan lalu, tepatnya pada Kamis dan Jumat (20-21/4), DPRD Berau mendapat kunjungan…

Rabu, 19 April 2017 10:53

DPRD Berau Bakal Lakukan MoU dengan Kejaksaan

TANJUNG REDEB – DPRD Berau berencana melakukan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .