MANAGED BY:
JUMAT
28 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Sabtu, 13 Mei 2017 00:59
Mengurai Masalah Rangkap Jabatan
Oleh: Syarifuddin Noor, S.Sos, M.Si

PROKAL.CO, PERMASALAHAN rangkap jabatan kerap mencuat dan muncul di permukaan sebagai buah simalakama, khususnya yang erat kaitannya dengan para pejabat eselon yang menduduki jabatan struktural.

Bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, pasti tidak asing bagi mata dan telinga mereka mengenai para pejabat eselon yang menduduki jabatan sebagai pejabat struktural pemerintahan, sekaligus menduduki jabatan sebagai dewan komisaris maupun dewan pengawas di sebuah perusahaan daerah (Perusda) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada dasarnya, setiap ASN yang telah diangkat dalam jabatan struktural, tidak dapat dan tidak boleh merangkap dalam jabatan lainnya, hal ini dimaksudkan agar ASN yang bersangkutan dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam mengemban dan menerima amanah jabatannya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan out put atau suatu hasil kerja yang optimal. Tetapi khusus untuk Dewan Pengawas PDAM, menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Bagian Ketiga Dewan Pengawas, Pasal 18 ayat (1) menyebut Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.

Aneh bin ajaib memang, tetapi itu merupakan realitas dan kenyataan yang ada di lapangan, dan terjadi di Bumi Batiwakkal. Padahal kalau kita mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi bahwa: PNS dilarang menduduki jabatan rangkap, terkecuali bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan antara lain meliputi: Jaksa merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksanaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 3, yang berbunyi bahwa: PNS yang menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya, apabila PNS yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dalam salah satu jabatan yang dirangkapnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang sangat ironi sekali pemerintah daerah yang ikut menanam dan berkontribusi dalam kepemilikan saham sebuah perusahaan daerah maupun BUMD, tidak menempatkan atau mengutus orang pemerintahan. Tetapi pemerintah daerah bisa mengambil jalan tengah, yaitu mengutus atau menunjuk orang yang benar-benar profesional dan berkompeten di bidangnya melalui hasil kajian fit and proper test.

Seharusnya kita selalu mengacu dan berpedoman kepada aturan yang ada, yang memang sudah mengatur dan menggariskan segala sesuatunya, terutama tentang penempatan atau larangan bagi pejabat eselon untuk menduduki rangkap jabatan. Sehingga kita harus taat kepada asas aturan yang berlaku sebagai dasar kita dalam menjalankan roda pemerintahan.

Semoga pemimpin Kabupaten Berau dapat lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan keahlian dan profesionalitas, sesuai dengan moto “the right man in the right place” dalam menentukan dan menempatkan jabatan di dalam sebuah perusahaan daerah maupun BUMD. (*/udi)

 


BACA JUGA

Rabu, 19 Juli 2017 10:06

Isi Masa Muda dengan Hal Positif

MASA muda merupakan masa yang indah bagi setiap manusia. Apalagi dihadapi dengan era globalisasi dan…

Rabu, 12 Juli 2017 09:44

Berau, Kaltara, Rumah Kita

WACANA kabupaten Berau bergabung ke Provinsi Kaltara yang dilontarkan salah seorang anggota DPRD Berau,…

Senin, 10 Juli 2017 09:08

Berakhir yang Belum, Jelas yang Kabur

INILAH urusan murni keluarga yang menjadi urusan penuh negara. Sampai dibahas selama dua hari di DPR.…

Minggu, 09 Juli 2017 00:42

Investasi Anti Rugi

TAK semua orang punya mental bisnis. Butuh experience (pengalaman) yang malang melintang untuk jadi…

Rabu, 05 Juli 2017 10:59

Keluarga Lee Antara Sabtu Pahing dan Senin Wage

TIDAK ada maaf lahir dan batin. Kelihatannya. Sabtu sore lalu, justru sikap Lee Hsien Yang, adik…

Senin, 03 Juli 2017 10:43

Mencita-citakan Kesalehan Anak

PARA orangtua selayaknya memiliki cita-cita agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleha.…

Sabtu, 24 Juni 2017 00:05

Budaya Bersedekah

RAMADAN setelah umrah 2014 lalu, baru Ramadan tahun ini saya sempat umrah kembali. Tiga tahun jadi jarak…

Selasa, 20 Juni 2017 00:15

Hongyi dan Shangwu di Balik Hsien Loong dan Hsien Yang

APAKAH perpecahan di keluarga Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong terkait dengan suksesi? Mengapa…

Minggu, 18 Juni 2017 00:13

Wasiat Terakhir yang Bikin Perpecahan

PERPECAHAN keluarga Perdana Menteri Singapura terus melebar. Pangkalnya adalah surat wasiat ayah mereka,…

Sabtu, 17 Juni 2017 00:05

Mengukur Kebahagiaan

JIKA ditanya, seberapa bahagiakah anda? Maka jawaban yang kita dapat pasti akan sangat beragam. Karena…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .