MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Sabtu, 13 Mei 2017 00:59
Mengurai Masalah Rangkap Jabatan
Oleh: Syarifuddin Noor, S.Sos, M.Si

PROKAL.CO, PERMASALAHAN rangkap jabatan kerap mencuat dan muncul di permukaan sebagai buah simalakama, khususnya yang erat kaitannya dengan para pejabat eselon yang menduduki jabatan struktural.

Bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, pasti tidak asing bagi mata dan telinga mereka mengenai para pejabat eselon yang menduduki jabatan sebagai pejabat struktural pemerintahan, sekaligus menduduki jabatan sebagai dewan komisaris maupun dewan pengawas di sebuah perusahaan daerah (Perusda) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada dasarnya, setiap ASN yang telah diangkat dalam jabatan struktural, tidak dapat dan tidak boleh merangkap dalam jabatan lainnya, hal ini dimaksudkan agar ASN yang bersangkutan dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam mengemban dan menerima amanah jabatannya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan out put atau suatu hasil kerja yang optimal. Tetapi khusus untuk Dewan Pengawas PDAM, menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Bagian Ketiga Dewan Pengawas, Pasal 18 ayat (1) menyebut Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.

Aneh bin ajaib memang, tetapi itu merupakan realitas dan kenyataan yang ada di lapangan, dan terjadi di Bumi Batiwakkal. Padahal kalau kita mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi bahwa: PNS dilarang menduduki jabatan rangkap, terkecuali bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan antara lain meliputi: Jaksa merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksanaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 3, yang berbunyi bahwa: PNS yang menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya, apabila PNS yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dalam salah satu jabatan yang dirangkapnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang sangat ironi sekali pemerintah daerah yang ikut menanam dan berkontribusi dalam kepemilikan saham sebuah perusahaan daerah maupun BUMD, tidak menempatkan atau mengutus orang pemerintahan. Tetapi pemerintah daerah bisa mengambil jalan tengah, yaitu mengutus atau menunjuk orang yang benar-benar profesional dan berkompeten di bidangnya melalui hasil kajian fit and proper test.

Seharusnya kita selalu mengacu dan berpedoman kepada aturan yang ada, yang memang sudah mengatur dan menggariskan segala sesuatunya, terutama tentang penempatan atau larangan bagi pejabat eselon untuk menduduki rangkap jabatan. Sehingga kita harus taat kepada asas aturan yang berlaku sebagai dasar kita dalam menjalankan roda pemerintahan.

Semoga pemimpin Kabupaten Berau dapat lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan keahlian dan profesionalitas, sesuai dengan moto “the right man in the right place” dalam menentukan dan menempatkan jabatan di dalam sebuah perusahaan daerah maupun BUMD. (*/udi)

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 21 April 2018 10:28

Kartini Kesehatan

RADEN Adjeng Kartini, sosok yang sangat menginspirasi. Tokoh emansipasi yang  menuntut persamaan…

Selasa, 03 April 2018 12:19

Heboh Pulau Bakungan

KEMARIN malam salah satu TV nasional memberitakan tentang tidak diperbolehkannya wisatawan lokal masuk…

Senin, 26 Maret 2018 12:19

Dari Haul Sekumpul, hingga Mendadak Dekat Ulama

HAUL Sekumpul ke-13 diadakan pada 25 Maret 2018. Haul Sekumpul merupakan agenda tahunan yang diadakan…

Sabtu, 17 Maret 2018 00:23

Meneropong Visi dan Misi Calon Kepala Daerah

TAHUN 2018 sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan Pemilu kepala daerah secara serentak. Di Kalimantan…

Kamis, 15 Maret 2018 11:09

Surabaya Pertama, Bali Berikutnya

SAYA penasaran dengan kepeloporan Surabaya di bidang persewaan sepeda listrik Migo. Sambil menjemput…

Rabu, 14 Maret 2018 12:37

KAPITALISME LEWAT NARKOBA

AKHIR-akhir ini hangat di media pemberitaan terkait impor berton-ton sabu-sabu ke Indonesia. Tidak salah-salah,…

Selasa, 13 Maret 2018 13:01

Apa Kabar RS Baznas?

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Rumah Sakit/RS" didefinisikan sebagi 1) Gedung tempat…

Selasa, 13 Maret 2018 12:49

Tak Cukup Hanya Terpesona

ORANG awam akan bertanya: mengapa pembangkit listrik tenaga angin itu dibangun di daerah yang sudah…

Senin, 12 Maret 2018 10:50

TAKING OWNERSHIP

ADA perubahan paradigma dari dunia usaha dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap…

Senin, 12 Maret 2018 10:37

Kepastian yang Tidak Pasti

KALAU Anda bisa paham tulisan seri 4 ini, kecerdasan Anda pasti di atas rata-rata. Inilah bagian yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .