MANAGED BY:
RABU
22 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Sabtu, 13 Mei 2017 00:59
Mengurai Masalah Rangkap Jabatan
Oleh: Syarifuddin Noor, S.Sos, M.Si

PROKAL.CO, PERMASALAHAN rangkap jabatan kerap mencuat dan muncul di permukaan sebagai buah simalakama, khususnya yang erat kaitannya dengan para pejabat eselon yang menduduki jabatan struktural.

Bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, pasti tidak asing bagi mata dan telinga mereka mengenai para pejabat eselon yang menduduki jabatan sebagai pejabat struktural pemerintahan, sekaligus menduduki jabatan sebagai dewan komisaris maupun dewan pengawas di sebuah perusahaan daerah (Perusda) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada dasarnya, setiap ASN yang telah diangkat dalam jabatan struktural, tidak dapat dan tidak boleh merangkap dalam jabatan lainnya, hal ini dimaksudkan agar ASN yang bersangkutan dapat memusatkan segala perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam mengemban dan menerima amanah jabatannya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan out put atau suatu hasil kerja yang optimal. Tetapi khusus untuk Dewan Pengawas PDAM, menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Bagian Ketiga Dewan Pengawas, Pasal 18 ayat (1) menyebut Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.

Aneh bin ajaib memang, tetapi itu merupakan realitas dan kenyataan yang ada di lapangan, dan terjadi di Bumi Batiwakkal. Padahal kalau kita mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi bahwa: PNS dilarang menduduki jabatan rangkap, terkecuali bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan antara lain meliputi: Jaksa merangkap jabatan struktural di lingkungan kejaksanaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 3, yang berbunyi bahwa: PNS yang menduduki jabatan rangkap diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya, apabila PNS yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dalam salah satu jabatan yang dirangkapnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang sangat ironi sekali pemerintah daerah yang ikut menanam dan berkontribusi dalam kepemilikan saham sebuah perusahaan daerah maupun BUMD, tidak menempatkan atau mengutus orang pemerintahan. Tetapi pemerintah daerah bisa mengambil jalan tengah, yaitu mengutus atau menunjuk orang yang benar-benar profesional dan berkompeten di bidangnya melalui hasil kajian fit and proper test.

Seharusnya kita selalu mengacu dan berpedoman kepada aturan yang ada, yang memang sudah mengatur dan menggariskan segala sesuatunya, terutama tentang penempatan atau larangan bagi pejabat eselon untuk menduduki rangkap jabatan. Sehingga kita harus taat kepada asas aturan yang berlaku sebagai dasar kita dalam menjalankan roda pemerintahan.

Semoga pemimpin Kabupaten Berau dapat lebih bijak dalam menentukan arah kebijakan dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan keahlian dan profesionalitas, sesuai dengan moto “the right man in the right place” dalam menentukan dan menempatkan jabatan di dalam sebuah perusahaan daerah maupun BUMD. (*/udi)

 


BACA JUGA

Sabtu, 18 November 2017 12:19

Demi Setya Novanto, Fortuner Tuntut Tiang Listrik

TIBA-tiba, publik menyalahkan sebuah tiang listrik. Ya, tiang listrik milik Perusahaan Listrik Negara…

Jumat, 17 November 2017 10:08

CSR demi Kesejahteraan Masyarakat

TANGGUNG jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR),adalah pendekatan mekanisme…

Minggu, 12 November 2017 11:55

Bentengi Keluarga dari Predator Anak

PEDOFILIA atau dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai predator anak merupakan sejenis penyakit kelainan…

Jumat, 10 November 2017 11:10

MEMAKNAI HARI PAHLAWAN

HARI ini tanggal 10 November 2017, bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Kalau kita berbicara mengenai…

Selasa, 07 November 2017 11:22

Budaya Membaca di Era High Tech

ERA globalisasi di zaman sekarang sudah banyak berkembang pesat. Seperti halnya teknologi yang semakin…

Selasa, 07 November 2017 10:59

Alasan Penghapusan Pidana

DALAM hukum pidana dikenal istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar tindak pidana. Alasan pemaaf adalah…

Senin, 30 Oktober 2017 10:56

Manguati Banua (1)

MASA muda sebagai masa pencarian jati diri (eksistensi), mencerminkan psikis pemuda yang menggebu-gebu.…

Sabtu, 28 Oktober 2017 21:45

Tak Ada Anak yang Bermasalah

BEBERAPA sekolah dasar di Samarinda sudah rutin bekerja sama dengan saya. Karena itu, ketika ada murid…

Sabtu, 28 Oktober 2017 21:37

Pemuda Zaman Now

SEMBARI berbisik, Moehammad Yamin kepada Soegondo Djojopoespito mengeluarkan secarik kertas. “Saya…

Minggu, 22 Oktober 2017 10:52

Gay Selama 21 Tahun, Pernah Diejek Bencong

CUKUP lama bagi Feri, bukan nama sebenarnya, mempertimbangkan rencana untuk menjalani sesi hipnoterapi.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .