MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 17 Juli 2017 10:06
Perumahan Korpri Diperjualbelikan, Hak Penghuni Dicabut

Masalah Perumahan Korpri

UNTUK PEGAWAI: Suasana perumahan Korpri di Jalan dr Murjani III, Tanjung Redeb, ketika dijepret Berau Post beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau sekaligus Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Berau Jonie Marhansyah, berjanji akan menarik hak atas rumah pegawai, jika penghuninya terbukti menjual rumah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tapi khusus yang perumahan baru. Kalau ada yang kedapatan mencoba menjual atau hanya sekadar menyewakan saja, saya pastikan akan bertindak tegas,” ungkapnya kepada Berau Post, kemarin (16/7).

Namun dikatakannya, jika ada pegawai yang ingin menjual rumah tersebut, yang bersangkutan harus melapor ke pihaknya. Sehingga penjualan yang dilakukan atas sepengetahuan pengurus Korpri. “Dan menjualnya juga harus ke sesama pegawai, dan calon pembeli juga harus memang tidak memiliki rumah. Kalau menjualnya ke warga umum, langsung akan kami tarik,” tegasnya.

Jonie mengaku heran bagaimana bisa unit di Perumahan Korpri lama bisa diperjualbelikan atau berganti penghuni. Padahal hingga saat ini, sertifikat tanah belum diberikan kepada setiap pemilik rumah. “Karena itu, untuk perumahan yang baru saya pastikan tidak ada yang seperti itu, tapi kalau perumahan yang lama kami cuma mewarisi saja,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, adanya indikasi jual beli perumahan Korpri, direspons Wakil Ketua DPRD Berau Saga. Dirinya meminta pengurus Korpri Berau mengambil sikap tegas jika menemukan oknum yang berupaya menjual, maupun menyewakan rumah yang dibangun untuk PNS tersebut.

Sikap tegas yang dimaksudnya ialah, mencabut hak oknum PNS atas kepemilikan rumah tersebut. “Pengurus Korpri harus lebih aktif mengawasi, jika mendengar kabar ada yang menawarkan rumah padahal lokasinya di Perumahan Korpri, pengurus harus bergerak cepat,” kepada Berau Post, Sabtu (15/7).

Jika terbukti, menurut Saga, hak atas rumah lebih baik dialihkan kepada pegawai lainnya yang membutuhkan.

Sebenarnya menurut dia, pegawai menjual perumahan Korpri bukanlah hal yang ‘haram’ dilakukan jika yang membeli merupakan seorang PNS, mengingat perumahan Korpri memang diperuntukkan bagi PNS yang tidak memiliki rumah, di mana tanahnya pun disubsidi oleh negara.

“Kalau ke sesama pegawai saja saya rasa tidak masalah, sepanjang yang beli memang belum punya rumah dan pembeliannya harus diketahui pengurus Korpri,” tegasnya.

“Jangan dijual ke masyarakat umum, karena itu akan mengubah fungsi sebenarnya perumahan itu dibangun,” sambung Saga.

Untuk itu dirinya berharap agar pengurus Korpri bisa meninjau ulang, guna memastikan penerima rumah tersebut benar-benar orang yang layak untuk mendapatkannya. “Pengurus Korpri jangan hanya asal menerima pendaftaran, evaluasi juga penempatannya,” pungkasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 10:54

Bangunan SD dan SMP di Kabupaten Berau Sebagian Besar Rusak Ringan

TANJUNG REDEB – Ruang kegiatan belajar di Kabupaten Berau, khususnya untuk Sekolah Dasar (SD)…

Kamis, 21 September 2017 10:49

Camat Akui Terima Laporan Ijazah Calon Kakam Talisayan yang Berbeda

TANJUNG REDEB – Adanya protes penggunaan ijazah berbeda oleh salah satu calon kepala kampung Talisayan,…

Kamis, 21 September 2017 10:47

Kampung Harapan Jaya Akhirnya Dialiri Listrik

TANJUNG REDEB – Masyarakat di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, akhirnya bisa bernafas lega.…

Rabu, 20 September 2017 11:57
BREAKING NEWS

Siang ini Bakal Ada Pemadaman Listrik, Ini Penyebabnya...

TANJUNG REDEB - Jaringan listrik yang mengalami gangguan di daerah Kampung Tanjung Prangat  pada…

Rabu, 20 September 2017 11:27

Total, 112 Kios Disegel UPTD

TANJUNG REDEB – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sanggam Adji Dilayas menyegel 112 kios…

Rabu, 20 September 2017 11:23

PPK Klaim Proyek Jalan Milono Sesuai Prosedur

TANJUNG REDEB – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek peningkatan Jalan Milono, Ammar Fanani membantah…

Rabu, 20 September 2017 11:20

DPMPTSP Tolak Keluarkan IMB di Pulau Kakaban

TANJUNG REDEB – Adanya kabar rencana pembangunan kafe atau rumah makan di Pulau Kakaban, dibenarkan…

Rabu, 20 September 2017 11:19

Ijazah Calon Kakam di Talisayan Berbeda

TANJUNG REDEB – Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung (Pilkakam) di Kecamatan Talisayan,…

Selasa, 19 September 2017 12:29

Proyek Jalan Milono Tak Sesuai Prosedur

TANJUNG REDEB – Proyek Jalan Milono belum tuntas dikerjakan, tapi sudah menjadi sorotanAnggota…

Senin, 18 September 2017 10:58

Bangunan Sekolah Dasar di Kabupaten Berau Masih Belum Memenuhi Syarat

TANJUNG REDEB – Sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Berau, khususnya bangunan Sekolah Dasar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .