MANAGED BY:
JUMAT
20 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 13 Agustus 2017 00:15
Penentuan Tarif Umrah Potensi Langgar Aturan

PROKAL.CO, RENCANA Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan tarif umrah berpeluang melanggar aturan. Perlu dirancang solusi yang lebih tepat, seperti penetapan layanan minimal. Pendirian crisis center First Travel dinilai perlu lebih cepat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan, pernah meminta pertimbangan apakah sebaiknya Kemenag menetapkan tarif bawah biaya umrah. Ternyata setelah berkonsultasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), itu tidak dianjurkan. “Sebab bisa melanggar ketentuan. Khususnya terkait layanan ke konsumen,” katanya kemarin (12/8).

Nah sebagai solusinya adalah, Kemenag tetap menetapkan layanan minimal penyelenggaraan ibadah umrah seperti sekarang ini. Hanya saja ditambah dengan nominal uang atau rupiahnya. Misalnya layanan penerbangan adalah satu kali transit, maka konsukuensinya harganya ditetapkan sekalian. Termasuk juga dengan layanan hotel, katering, dan transportasi di Saudi.

Dia mengatakan dengan skema penetapan layanan minimal yang dilengkapi dengan acuan harganya itu, masyarakat bisa memahaminya lebih jelas. Dibanding seperti regulasi sekarang, di mana hanya menetapkan layanan minimal tanpa disertai harga. Politisi Gerindra itu juga mengatakan, acuan harga setiap item pelayanan itu dibatasi untuk durasi setiap tahun, dua tahunan, atau waktu durasi lainnya. Sebab harga layanan fluktuatif.

Sodik menjelaskan dalam menetapkan standar layanan minimal komplit dengan harganya itu, Kemenag wajib berdiskusi dengan seluruh asosiasi travel umrah dan haji khusus. Sebab para pengelola travel itu yang lebih paham tentang harga detail pelayanan umrah. “Termasuk juga potensi-potensi kenaikannya. Apakah tahunan, dua tahunan, atau lebih,” jelas dia.

Yang tidak kalah penting sosialisasi yang efektif dan luas kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa benar-benar paham dan mengerti soal layanan minimal umrah. Selama ini menurut Sodik, ketentuan layanan minimal penyelenggaraan umrah jarang diketahui masyarakat. Pada umumnya masyarakat langsung melihat harga umrahnya berapa.

Dia mengatakan parlemen mendorong supaya Kemenag segera merevisi aturan penyelenggaraan umrah. Sehingga tidak ada lagi korban ibadah umrah yang diawali tergiur promo biaya murah. “Kasus seperti First Travel jangan sampai terulang,” jelasnya. 

Sementara Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Mastuki menuturkan, sebagai regulator sebelum menetapkan kebijakan, seperti tarif bawah dan atas umrah serta pencabutan izin, tentunya harus dilakukan kajian. “Kami pertimbangkan masukan DPR, juga kami terima masukan jemaah,” ujarnya.

Dia mengakui memang semua terkesan lambat, namun memang perlu melakukan mediasi untuk mencari solusi. “Yang pasti, saat ini kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk penyelenggaraan umrah. Termasuk untuk regulasi yang mengatur umrah,” jelasnya.

Yang juga penting, perlu untuk dilihat bagaimana dengan alur keuangan dari setiap travel umrah. Dengan begitu akan mengetahui apakah manajemennya bagus atau tidak. “Tentu ini untuk mencegah masalah di ujung, seperti penggelapan dan lainnya,” paparnya.

Dia mengatakan, Kemenag tidak pernah lepas tangan ketika terjadi masalah dalam travel umrah. Namun, memang posisinya semacam itu. “Rekening yang kelola kan mereka, ini sudah merupakan bisnis konteksnya,” jelasnya.

Sementara menurut versi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hingga Juni 2017 terdapat enam travel umrah yang dilaporkan, yakni First Travel, Hannien Tour, Kafilah Rindu Kabah, Komunitas Jalan Lurus, Basmalah Tour and Travel serta Zabran dan Mila Tour.

Wakil Ketua Harian YLKI Sudaryatmo menjelaskan, keenam travel umrah yang bermasalah ini telah dilaporkan ke Kemenag. Ada kemungkinan dari travel-travel itu nantinya akan diberikan sanksi. “Kalau First Travel kan sudah,” jelasnya.

Keenamnya memiliki masalah yang berbeda-beda, namun terutama soal tarif murah. “Namun, ada juga travel yang paket umrahnya mahal. Tapi, masalahnya tetap tidak berangkat,” tuturnya.

Sesuai dengan hasil pengkajian dari YLKI, terdapat dua kesimpulan dalam masalah travel umrah. Yakni, lemahnya pengawasan Kemenag dan manajemen travel umrah yang bermasalah. “Pengawasan ini tidak jelas,” ujarnya.

Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari Kemenag tidak memiliki data berapa jemaah umrah yang telah berangkat dan belum berangkat. Padahal, Kemenag merupakan pengawas dalam masalah tersebut. “Harusnya mereka memantau itu semua,” paparnya.

Sebab, jumlah jemaah umrah yang berangkat dan tidak berangkat ini penting untuk mendeteksi masalah travel umrah. Dia menyarankan, Kemenag menetapkan batasan jumlah jemaah umrah yang belum berangkat untuk menegur travel umrah.

“Misalnya, travel umrah A jamaah yang belum berangkat 500 orang. Kemenag saat itu tegur dengan pembekuan izin, selesaikan dulu 500 orang ini. Baru izinnya dikembalikan,” terangnya.

Sementara Pendiri PT Biro Perjalanan Wisata (BPW) Utsmaniyah (Hannien Tours), Farid Rosyidin merespons kabar penjatuhan sanksi itu. Menurut dia menjatuhkan sanksi atau memberi reward adalah tugas Kemenag sebagai regulator. "Tetapi bukan berarti kami bersedia disanksi," katanya.

Farid mengatakan saat ini pihaknya sedang berfokus menyelesaikan tanggungan kepada jemaah. Yakni melayani refund kepada 2.000-an jemaah dan pemberangkatan 1.000-an jemaah. Dia mengatakan masih ada jemaah yang tetap ingin diberangkatkan. Dia membantah membawa kabur uang jemaah. “Kalaupun bisa kabur di dunia, di akhirat nanti tidak bisa bisa kabur. Tidak benar itu," tandasnya. (wan/idr/jpg/udi)


BACA JUGA

Kamis, 19 Oktober 2017 10:35

Berpolitik, Kakam Terancam Dicopot

TANJUNG REDEB – Kewajiban seluruh partai politik (parpol) mendaftarkan keanggotaannya jika ingin…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:34

Listrik Dijadwalkan Padam Sepekan

TANJUNG REDEB – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Berau berencana melakukan pemadaman listrik…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:28

Kalstar Tunggak PNBP Rp 30 Juta

TANJUNG REDEB – Operasional Kalstar Aviation masih dihentikan sementara Kementerian Perhubungan.…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:22

Trotoar Nyaman yang Diprakarsai Warga Skotlandia

Selain transportasi publik yang sangat pesat, keunggulan Singapura adalah kenyamanan bagi pejalan kaki.…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:43

Jangan Main-Main soal Isu SARA

TANJUNG REDEB – Usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017-2022, Anies Rasyid…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:40

Benarkan Dugaan Mark Up, Inspektorat Tunggu Perbaikan LPj Kampung Giring-Giring

TANJUNG REDEB – Adanya dugaan mark up anggaran pembangunan gapura dari Alokasi Dana Kampung (ADK)…

Rabu, 18 Oktober 2017 11:38

SMRT Mudah Digunakan, Patuh pada Aturan Tidak Tertulis

Rumput tetangga, jauh lebih hijau. Pepatah itu benar adanya jika kita menengok ke Singapura. Negara…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:53

KPU Mulai Teliti Berkas Parpol

TANJUNG REDEB – Hingga pukul 21.00 Wita malam tadi (16/10), sebanyak 12 partai politik (parpol)…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:52

Telusuri Dugaan Penyelewengan ADK Giring-Giring, Bupati Serahkan ke Inspektorat

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram telah menerima laporan dugaan penyelewengan atau mark up…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:52

Api Hanguskan Dua Kamar Indekos dan Satu Kios

TANJUNG REDEB – Tiga bangunan di Gang 4, Jalan Aminudin, RT 19, Kelurahan Bugis, Tanjung Redeb,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .