MANAGED BY:
SELASA
21 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Jumat, 08 September 2017 09:56
Anggaran Dinas Perkebunan Masih Minim
KOORDINASI: Komisi II DPRD melakukan pembahasaan KUA-PPAS 2018 bersama Dinas Perkebunan Berau.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) APBD Berau tahun 2018, kembali digelar Komisi II DPRD Berau bersama Dinas Perkebunan Berau.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Berau M Yunus pada Kamis (7/9) juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Berau Sumaryono beserta jajarannya.

Yunus mengatakan, pembahasan kali ini mengenai keterbatasan anggaran Dinas Perkebunan. Dijelaskannya, kebijakan umum anggaran yang terakomodir pertama terkait visi misi bupati apakah sudah terakomodasi walaupun di tengah keterbatasan anggaran.

"Kita juga tidak ingin masyarakat tidak terlayani dengan baik inilah yang kita kaji. Selanjutnya nanti dari pembahasan KUA-PPAS akan kita bawa ke Forum Banggar. Selanjutnya akan berhadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tertuang dalam kesepakatan dan nanti akan menuju ke APBD 2018," ungkapnya.

Dalam hal ini, yang terpenting dapat menjalankan visi dan misi Bupati Berau yang ada di Dinas Perkebunan. Satu hal yang tidak dapat dihindari dan harus selalu dilakukan yaitu memberi perlindungan terhadap usaha masyarakat atau petani, yang saat ini masih didominasi oleh kelapa sawit, lada, kakao dan karet. 

Sejauh ini, dirinya menganggap anggaran Dinas Perkebunan belum sesuai, sebab masih banyak program yang mereka jalankan tapi terbatas dengan anggaran atau tidak masuk dalam KUA-PPAS.

"Salah satu yang tadi didiskusikan,  dalam rutinitas setiap bulan misalnya ada rapat di provinsi, yang harus dihadiri Dinas Perkebunan untuk mencari harga TBS patokan standarisasi pembelian dari perusahaan pada petani-petani sawit,” jelasnya.

“Ini sebenarnya harus ada untuk melindungi petani  sawit, tapi tidak terakomodir," sambung Yunus. 

Selain itu, yang membuatnya prihatin adalah bantuan program ke masyarakat dalam bentuk saprodi berupa bibit dan lain-lainnya sangat minim.  Menurut informasi yang dia terima pengajuan Dinas Perkebunan sebanyak Rp 6 miliar tapi yang terakomodir hanya Rp 75 juta.

"Ini kembali ke wacana pembentukan Perusda  yang hingga sekarang belum jelas. Kita juga menunggu itu kepastian pemerintah untuk segera dibicarakan dengan DPRD, " jelasnya. (*/sin/app)


BACA JUGA

Selasa, 31 Juli 2018 14:08

Stadion Mini Dulu Baru Sport Center

TANJUNG REDEB – Rapat dengar pendapat DPRD dengan jajaran Pemkab Berau, perwakilan PT Berau Coal,…

Rabu, 18 Juli 2018 13:52

Koperasi Jangan seperti Rentenir

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram, sebagai pembina upacara di HUT Koperasi, menyampaikan banyak…

Kamis, 17 Mei 2018 11:46

Sampaikan Rekomendasi Hasil Evaluasi LKPj Bupati TA 2017

TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar Paripurna ke-7 tahun 2018, kemarin (16/5). Paripurna dengan…

Kamis, 17 Mei 2018 11:45

Masyarakat Berperan Menjaga Berau Tetap Kondusif

TANJUNG REDEB - Aksi teror di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir, diharap tidak terjadi di…

Senin, 07 Mei 2018 11:36

Komisi III Pertanyakan Progres Proyek MYC

TANJUNG REDEB – Komisi III DPRD Berau menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…

Senin, 07 Mei 2018 11:36

Dewan Agendakan Hearing Lanjutan

TANJUNG REDEB – Jajaran Komisi I dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar…

Jumat, 06 April 2018 10:14

DPRD Butuh Pendapat Hukum

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melakukan kerja sama dalam bidang…

Jumat, 06 April 2018 10:13

Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

TANJUNG REDEB – Rapat Paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .