MANAGED BY:
SABTU
26 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 19 Oktober 2017 10:35
Berpolitik, Kakam Terancam Dicopot
Ilyas Natsir

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kewajiban seluruh partai politik (parpol) mendaftarkan keanggotaannya jika ingin tercatat sebagai peserta pemilu 2019, membuat semua parpol dari tingkat pusat hingga daerah, gencar merekrut tokoh-tokoh potensial sebagai kader parpol. Malah di Berau, beredar kabar jika salah satu kepala kampung (kakam) yang masih aktif menjabat, tercatat sebagai ketua salah satu parpol yang didaftarkan ke KPU Berau, beberapa waktu lalu.

Keterlibatan kepala kampung dalam kepengurusan parpol sebenarnya dilarang. Itu sesuai amanah Undang-Undang 6/2014 Tentang Desa.

“Sesuai aturan, kakam memang tidak boleh menjadi pengurus partai, itu tertulis di pasal 29 huruf g (Undang-Undang Nomor 6/2014). Tapi untuk saat ini, kami juga belum tahu apakah memang ada yang seperti itu atau tidak. Secepatnya kami coba cari informasi itu,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Ilyas Natsir, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10).

Jika informasi tersebut benar, pihaknya segera melaporkannya kepada Bupati Berau, sebagai penerbit Surat Keputusan (SK) kepala kampung.

“Nanti tergantung Pak Bupati seperti apa. Kalau sesuai aturan yang bersangkutan akan diberikan surat teguran terlebih dahulu,” jelasnya.

Bila surat teguran tersebut tak diindahkan, atau oknum kakam tersebut tak tegas memilih melanjutkan jabatannya atau bergabung ke parpol, makan yang bersangkutan akan diberhentikan sementara.

“Bahkan kalau tidak ada respons juga, jabatan kepala kampungnya bisa langsung dicopot,” tegas Ilyas.

Untuk itu, dirinya mengharapkan seluruh kepala kampung bisa fokus melaksanakan kewajibannya membangun kampung. “Kalau memang ingin masuk sebagai pengurus parpol silakan saja, tapi setelah tugasnya sebagai kakam selesai dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Andi Sari Berlian, juga menegaskan larangan keterlibatan kakam dalam kepengurusan parpol.

Dijelaskannya, kepala kampung atau adat memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

“Itu merupakan penjelasan umum pasal 5 di UU Desa. Bagi kepala kampung yang terlibat politik praktis, tentu melanggar pasal 70 UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU pasal 66 ayat 2 huruf C tentang pilkada. Dan ancamannya bisa berupa pidana penjara,” bebernya. (sam/udi)


BACA JUGA

Jumat, 25 Mei 2018 00:18

Warga Sebut TPA Tak Lagi Menyengat

TANJUNG REDEB – Upaya Pemkab dalam hal ini Bupati Berau Muharram untuk memastikan dan melakukan…

Jumat, 25 Mei 2018 00:17

Keputusan Diserahkan ke Bupati

TANJUNG REDEB – Penyelesaian batas-batas wilayah antarkampung masih menjadi pekerjaan rumah (PR)…

Jumat, 25 Mei 2018 00:16

Darah di Hidung karena Mimisan

TANJUNG REDEB – Pemeriksaan psikologis yang tengah dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan…

Jumat, 25 Mei 2018 00:14

Utamakan Syiar Agama, Juara Jadi Bonusnya

Setelah dua tahun pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kaltim hanya mencicipi juara dua…

Jumat, 25 Mei 2018 00:13

Belum Tuntas karena Anggaran Terbatas

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau mengakui jika proyek penataan…

Kamis, 24 Mei 2018 14:33

Qiraat Mujawwad Remaja Terbaik, Hadiah untuk Modal Kuliah

Sukses mengharumkan nama Berau di ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Kalimantan…

Kamis, 24 Mei 2018 14:27

Dekat dengan Pelaku, Korban Tidak Terlihat Trauma

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Berau, Fika Yuliana…

Kamis, 24 Mei 2018 14:23

Polisi Periksa Kejiwaan OF

TANJUNG REDEB – Aparat kepolisian bergerak cepat mengusut dugaan tindakan kekerasan kepada balita…

Kamis, 24 Mei 2018 14:21

Nelayan Rakit Bom di Laut

TANJUNG REDEB – Aksi pengeboman ikan belum sepenuhnya bisa dituntaskan. Hal itu diakui Kapolsek…

Rabu, 23 Mei 2018 00:37

Kenaikan THR PNS Tinggal Diteken Presiden

KEPASTIAN besaran kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera diketahui.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .