MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 20 Oktober 2017 10:05
Junaidi Pastikan Tanggalkan Jabatan

Pilih Jadi Ketua DPD Perindo Berau

Ahmad Junaidi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Bukan sekadar kabar burung jika salah satu kepala kampung di Berau yang masih aktif, juga tercatat sebagai ketua partai politik (parpol). Yakni Kepala Kampung Sambakungan, Gunung Tabur, Ahmad Junaidi.

Dikonfirmasi Berau Post, Ahmad Junaidi mengakui jika dirinya kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Berau. Jabatan tersebut diamanahkan kepadanya sejak tiga bulan lalu.

“Benar itu kabar yang beredar. Baru saja saya menjabat sebagai ketua, sekitar tiga bulan. Sebelumnya dijabat oleh Bapak Ahmad Marzuki,” terangnya kepada Berau Post melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/10) malam.

Junaidi, membenarkan adanya aturan yang mengikat, jika kepala kampung/desa tak diperbolehkan bergabung dengan parpol selama menjabat. Konsekuensinya melepas jabatan kepala kampung atau parpol.

Atas permasalahan ini, dia sudah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, kemarin (19/10). Selain menanyakan perihal aturan, Junaidi juga memberikan penjelasan karena bergabung dengan parpol.

“Kalau ke DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung), belum bertemu dengan Pak Ilyas (kepala dinas) karena kesibukan beliau. Tapi saya sudah koordinasi via telepon,” tuturnya.

Dari hasil koordinasi dengan Kesbangol, dia diberikan dua pilihan. Yang pertama, jika tetap menjadi pengurus partai maka harus melepaskan jabatan kepala kampung. Kedua, tetap sebagai kepala kampung, tapi melepaskan jabatan di parpol.

Keputusan Junaidi pun sudah bulat. Dia memilih opsi pertama, yakni mengundurkan diri sebagai kepala kampung. “Kembali kepada aturan perundang-undangan. Akan meletakkan jabatan sebagai kakam. Dan saya lagi mempersiapkan surat pengunduran diri. Demi menjaga dan menghormati perundang-undangan,” tegasnya.

Jabatan Junaidi sebagai kepala Kampung Sambakungan, sebenarnya baru berakhir tahun 2018 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, kewajiban seluruh partai politik (parpol) mendaftarkan keanggotaannya jika ingin tercatat sebagai peserta pemilu 2019, membuat semua parpol dari tingkat pusat hingga daerah, gencar merekrut tokoh-tokoh potensial sebagai kader parpol. Malah di Berau, beredar kabar jika salah satu kepala kampung (kakam) yang masih aktif menjabat, tercatat sebagai ketua salah satu parpol yang didaftarkan ke KPU Berau, beberapa waktu lalu.

Keterlibatan kepala kampung dalam kepengurusan parpol sebenarnya dilarang. Itu sesuai amanah Undang-Undang 6/2014 Tentang Desa.

“Sesuai aturan, kakam memang tidak boleh menjadi pengurus partai, itu tertulis di pasal 29 huruf g (Undang-Undang Nomor 6/2014). Tapi untuk saat ini, kami juga belum tahu apakah memang ada yang seperti itu atau tidak. Secepatnya kami coba cari informasi itu,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Ilyas Natsir, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10).

Jika informasi tersebut benar, pihaknya segera melaporkannya kepada Bupati Berau, sebagai penerbit Surat Keputusan (SK) kepala kampung.

“Nanti tergantung Pak Bupati seperti apa. Kalau sesuai aturan yang bersangkutan akan diberikan surat teguran terlebih dahulu,” jelasnya.

Bila surat teguran tersebut tak diindahkan, atau oknum kakam tersebut tak tegas memilih melanjutkan jabatannya atau bergabung ke parpol, makan yang bersangkutan akan diberhentikan sementara.

“Bahkan kalau tidak ada respons juga, jabatan kepala kampungnya bisa langsung dicopot,” tegas Ilyas.

Untuk itu, dirinya mengharapkan seluruh kepala kampung bisa fokus melaksanakan kewajibannya membangun kampung. “Kalau memang ingin masuk sebagai pengurus parpol silakan saja, tapi setelah tugasnya sebagai kakam selesai dulu,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Andi Sari Berlian, juga menegaskan larangan keterlibatan kakam dalam kepengurusan parpol.

Dijelaskannya, kepala kampung atau adat memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

“Itu merupakan penjelasan umum pasal 5 di UU Desa. Bagi kepala kampung yang terlibat politik praktis, tentu melanggar pasal 70 UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU pasal 66 ayat 2 huruf C tentang pilkada. Dan ancamannya bisa berupa pidana penjara,” bebernya. (app/udi)

 


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 12:04

BPS Terancam Buyar Lagi

TANJUNG REDEB - Bendahara Tim Pembentukan Berau Pesisir Selatan (BPS) Andi Amir, menyebut rencana Menteri…

Kamis, 15 November 2018 11:57

Polisi Masih Matangkan Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Kasat Reskrim Polres Berau AKP Andika Dharma Sena, menanggapi desakan masyarakat…

Kamis, 15 November 2018 11:55

Jaga Kearifan Lokal, Segera Bentuk Komunitas

Mengangkat tema kearifan lokal, karnaval kostum garapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menggelar…

Kamis, 15 November 2018 11:53

Kuota Berau Masih Sangat Lowong

TANJUNG REDEB – Hari terakhir pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil…

Rabu, 14 November 2018 10:36

Hanya 14 Paket Siap Lelang

TANJUNG REDEB – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 telah ditetapkan…

Rabu, 14 November 2018 10:27

Hari Kedua, Peserta Gugur Capai 975

TANJUNG REDEB – Aliran listrik tak stabil sempat mengganggu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar…

Rabu, 14 November 2018 10:17

Masih Bisa Lebih dari Rp 2,7 T

TANJUNG REDEB – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang menembus angka…

Selasa, 13 November 2018 10:43

Jangan Jalan di Tempat, Tindak Lanjut Laporan Dugaan Tipikor di PDAM

TANJUNG REDEB – Proses penelusuran dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Perusahaan Daerah…

Selasa, 13 November 2018 10:41

Polisi Akhiri Pelarian RM

TANJUNG REDEB – Pelarian RM tak bisa berlangsung lama. Hanya tiga hari, pengedar sabu-sabu yang…

Selasa, 13 November 2018 10:33

Kemenag Tunggu Juknis Kartu Nikah

TANJUNG REDEB – Kementrian Agama akan mengganti buku nikah menjadi bentuk kartu. Hal itu pun mendapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .