MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Rabu, 25 Oktober 2017 10:53
Fraksi Gerindra Kritisi Pengadaan Alat Berat
MINTA EFISIEN: Juru bicara Fraksi Gerindra M Ichsan Rapi menyampaikan pandangan akhir pada Rapat Paripurna, Senin (23/10). Ia memberikan pandangan tersebut kepada Bupati Berau Muharram.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Fraksi Gerindra DPRD Berau menyampaikan beberapa catatan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada anggaran 2017 dan saran untuk tahun depan. Salah satunya adalah mengenai pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.

Farksi gerindra mengingatkan agar alat berat tersebut diperuntukan pekerjaan swakelola dan tidak untuk disewakan. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta supaya pengoperasian alat berat tersebut dibuatkan prosedur yang disepakati bersama.

“Jangan sampai pengoperasiannya ditunggangi kepentingan politik,” kata M Ichsan Rapi, juru bicara Fraksi Gerinda, dalam pandangan akhir fraksinya tentang penetapan RAPBD-P 2017 menjadi APBD-P 2017, Senin (23/10). Tidak hanya itu, Ichsan Rapi juga menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra tidak ingin terlibat dalam perubahan proyek multiyears contract (MYC).

Sementara itu, Bupati Berau Muharam, mengapresiasi seluruh masukan, kritikan dan saran yang disamapikan fraksi-fraksi. Menanggapi soal pengadaan alat berat di DPUPR, Muharram mengatakan jauh sebelum dirinya menjabat bupati sudah mencetuskan ide pengadaan alat berat tersebut dengan tujuan optimalisasi pembangunan di kampung. Sebab, pembangunan jalan kampung tidak akan tuntas jika dilelang atau diserahkan kepada kontraktor.

“Pengadaan alat berat memang tidak untuk dikomersilkan. Niat awal saya cetuskan sebetulnya untuk efisiensi anggaran. Ketika kepala kampung ingin membangun jalan tidak perlu lagi diproyekkan. Tapi cukup anggarkan biaya BBM dan operatornya. Sehingga biaya kegiatan relatif lebih murah,” ungkap Muharram.

Terkait dengan Fraksi Gerindra yang tidak ingin terlibat terhadap proyek MYC, Muharram mengaku hal itu merupakan hak Fraksi Gerindra. Muharram menjelaskan, jika ada penolakan dari dewan, harus pula disampaikan secara kelembagaan. (adv/ant/rio)


BACA JUGA

Jumat, 06 April 2018 10:14

DPRD Butuh Pendapat Hukum

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melakukan kerja sama dalam bidang…

Jumat, 06 April 2018 10:13

Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

TANJUNG REDEB – Rapat Paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau…

Rabu, 04 April 2018 12:46

Desak Pemkab Perhatikan Pedagang Pasar SAD

TANJUNG REDEB – Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar jajak pendapat…

Rabu, 04 April 2018 12:45

DPRD Barito Timur Tukar Pikiran

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendapat kunjungan kerja (kunker)…

Kamis, 29 Maret 2018 12:26

DPRD Minta KONI Presentasi

TANJUNG REDEB – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau telah mengirimkan surat permohonan…

Rabu, 21 Maret 2018 12:54

Cari Solusi Kelangkaan Gas Melon

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas melon atau elpiji ukuran 3 kilogram…

Rabu, 21 Maret 2018 12:53

Minta Seluruh Pihak Berpikir Positif

TANJUNG REDEB – Pro-kontra terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten…

Rabu, 21 Maret 2018 12:26

Konservasi Penyu Dinilai Gagal

Wakil Ketua DPRD Berau Saga, menyoroti kegiatan konservasi penyu yang dilakukan Balai Konservasi Sumber…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

DPRD Sahkan 5 Raperda jadi Perda

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar Rapat Paripurna ke-2 di…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

BMI Presentasi ke Dewan

TANJUNG REDEB – Untuk menjaga keberlangsungan ubur-ubur tak menyengat di Pulau Kakaban, Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .