MANAGED BY:
RABU
22 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Selasa, 07 November 2017 10:59
Alasan Penghapusan Pidana
Oleh: Achmad Syahid, SH, MH.Li

PROKAL.CO, DALAM hukum pidana dikenal istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar tindak pidana. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seseorang, sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Sedangkan alasan pembenar adalah pembenaran atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum.

Dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Prof. Eddy O.S. Hiariej mengutip pendapat Fletcer yang pada intinya menyatakan bahwa dalam alasan pembenar, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun masih dipertanyakan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak. Dalam alasan pemaaf, perbuatan tersebut salah, tetapi masih dipertanyakan, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Intinya, alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dibedakan menjadi dua. Pertama, alasan yang berada di dalam diri pelaku. Dalam Pasal 44 KUHP, orang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, ketika melakukan tindak pidana, tidak boleh dihukum. Kurang sempurna akalnya, maksudnya adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran.

Siapakah yang dianggap sebagai orang kurang sempurna akalnya itu? Misalnya idiot, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat sejak lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai anak-anak.

Bagaimana dengan orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras. Pada umumnya tidak dipandang masuk dalam golongan ini. Dalam praktiknya, ketika Polisi menjumpai peristiwa pidana yang dilakukan oleh golongan ini, tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dalam proses hukum untuk dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, dengan minta nasihat dari dokter penyakit jiwa atau psikiater. Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana). Tetapi sebagai tindakan mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Kedua, alasan yang berada di luar diri pelaku, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Daya paksa atau overmacht atau keadaan darurat, dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratannya, yaitu ada serangan seketika, serangan tersebut bersifat melawan hukum, pembelaan merupakan keharusan dan cara pembelaan adalah patut. Selanjutnya, melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan.

Tulisan ini akan mengupas lebih lanjut mengenai alasan penghapus pidana dikarenakan seseorang melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Pasal 50 KUHP mengatur, “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Ketentuan ini merupakan pertentangan antara dua kewajiban hukum. Artinya, di satu sisi perbuatan tersebut menaati suatu peraturan, namun di sisi lain perbuatan tersebut melanggar peraturan yang lain. Apa yang dimaksud “ketentuan undang-undang” ini? Apakah undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden? Atau apakah undang-undang dalam arti formil saja?

Perkembangan lebih lanjut “ketentuan undang-undang” diartikan secara luas atau undang-undang dalam arti materiil, yaitu segala peraturan umum yang bersifat mengikat.

Pada prinsipnya, apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain atau segala peraturan umum lainnya. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi lebih luas lagi. Ialah meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

Menurut Vos, melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk kemanfaatan publik dan kepentingan umum.

Prinsip yang dipakai dalam melaksanakan perintah undang-undang adalah subsidaritas dan proporsionalitas. Prinsip subsidaritas dalam kaitannya dengan perbuatan pelaku adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan pelaku berbuat demikian. Sedangkan prinsip proporsionalitas, yaitu pelaku hanya dibenarkan jika dalam pertentangan antara dua kewajiban hukum, yang lebih besarlah yang diutamakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah karakter dari pelaku. Apakah pelaku tersebut selalu melaksanakan tugas-tugas dengan itikad baik ataukah justru sebaliknya.

Perintah jabatan, ada sebuah postulat dasar yang menyatakan pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Menurut theory of pointless punisment atau teori hukuman yang tidak perlu yang berpijak pada teori kemanfaatan alasan pemaaf, menyatakan bahwa pemidanaan haruslah bermanfaat.

Ada tiga kemanfaatan dari pemidanaan, pertama, pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, menurut theory of pointless punisment, tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dengan patuh.

Pertanyaan lebih lanjut, apakah setiap perintah jabatan membenarkan semua perbuatan yang dilakukan oleh yang menerima perintah? Secara tegas Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa, tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah, semuanya tergantung pada cara melakukan perintah atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan perintah.

Contohnya, Kepala Sipir Penjara yang memerintahkan bawahannya untuk menjaga tahanan jangan sampai melarikan diri. Bawahan yang menerima perintah, tanpa sebab dan alasan, kemudian memukuli tahanan hingga babak belur. Tindakan bawahan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan perintah jabatan, karena cara melaksanakan perintah jabatan dilakukan secara tidak patut.

Lalu, apa persyaratan sehingga seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan perintah jabatan?

Paling tidak, ada tiga persyaratan. Pertama, antara yang memerintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Kedua, antara yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan dalam dimensi kepegawaian. Ketiga, melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut, dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran.

Hal lain dalam perintah jabatan, bahwa si penerima perintah tidak mesti menerima perintah secara langsung dari yang memberi perintah. Artinya, perintah tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan dimungkinkan termasuk melalui berbagai macam sarana komunikasi. Dengan demikian, melaksanakan perintah undang-undang dan perintah jabatan merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan. (*/udi)

*) PNS Bagian Hukum Setkab Berau


BACA JUGA

Sabtu, 18 November 2017 12:19

Demi Setya Novanto, Fortuner Tuntut Tiang Listrik

TIBA-tiba, publik menyalahkan sebuah tiang listrik. Ya, tiang listrik milik Perusahaan Listrik Negara…

Jumat, 17 November 2017 10:08

CSR demi Kesejahteraan Masyarakat

TANGGUNG jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR),adalah pendekatan mekanisme…

Minggu, 12 November 2017 11:55

Bentengi Keluarga dari Predator Anak

PEDOFILIA atau dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai predator anak merupakan sejenis penyakit kelainan…

Jumat, 10 November 2017 11:10

MEMAKNAI HARI PAHLAWAN

HARI ini tanggal 10 November 2017, bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Kalau kita berbicara mengenai…

Selasa, 07 November 2017 11:22

Budaya Membaca di Era High Tech

ERA globalisasi di zaman sekarang sudah banyak berkembang pesat. Seperti halnya teknologi yang semakin…

Senin, 30 Oktober 2017 10:56

Manguati Banua (1)

MASA muda sebagai masa pencarian jati diri (eksistensi), mencerminkan psikis pemuda yang menggebu-gebu.…

Sabtu, 28 Oktober 2017 21:45

Tak Ada Anak yang Bermasalah

BEBERAPA sekolah dasar di Samarinda sudah rutin bekerja sama dengan saya. Karena itu, ketika ada murid…

Sabtu, 28 Oktober 2017 21:37

Pemuda Zaman Now

SEMBARI berbisik, Moehammad Yamin kepada Soegondo Djojopoespito mengeluarkan secarik kertas. “Saya…

Minggu, 22 Oktober 2017 10:52

Gay Selama 21 Tahun, Pernah Diejek Bencong

CUKUP lama bagi Feri, bukan nama sebenarnya, mempertimbangkan rencana untuk menjalani sesi hipnoterapi.…

Jumat, 20 Oktober 2017 10:16

Gugatan Cerai dan Tuntutan Ranking Satu

TAK tahan dengan sikap suaminya, Viona (bukan nama sebenarnya), melayangkan gugatan cerai ke pengadilan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .