MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 08 Desember 2017 00:29
Penggunaan Ijazah Palsu Warnai Pemilihan Kepala Kampung
Grafis

PROKAL.CO, POLITIK memang kejam. Persaingan tak sehat antarcalon pemimpin hingga saling lapor ke jalur hukum, sudah menjadi hal lumrah. Bukan pada tingkatan pemilihan presiden atau kepala daerah saja. Di Berau, pemilihan kepala kampung juga sangat sengit. Bahkan, tak sedikit calon yang menghalalkan segala cara, sampai nekat “membeli” ijazah.

///////

Standar pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah, menjadi salah satu syarat mutlak bagi setiap calon kontestan pada pesta demokrasi enam tahunan di tingkat kampung. Di Berau, ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung. Yakni Pasal 21 ayat (3) huruf (d).

Dengan dasar itu, masyarakat kampung yang sudah berusia minimal 25 tahun dan berpendidikan minimal setara SMP, diberikan hak yang sama untuk maju dalam pencalonan kepala kampung.

Jabatan kepala kampung saat ini memang cukup seksi. Sebab, sesuai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Berau Berau yang mengucurkan Alokasi Dana Kampung (ADK) Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, ditambah kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membuat setiap proses pemilihan kepala kampung diminati banyak calon.

Ya, dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, pelaksanaan pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak di 27 kampung pada 2015, diikuti 104 calon. Sedangkan Pilkakam 2017 yang digelar serentak di 55 kampung, diikuti 181 calon.

Dengan besarnya anggaran yang dikelola, posisi kepala kampung kini jadi primadona. Bahkan tak sedikit calon kepala kampung yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh kepala kampung mulai terkuak sejak 2016 lalu. Dimulai dengan Kepala Kampung Suka Murya, Kecamatan Talisayan, Ferdi, yang dilaporkan warganya karena diduga menggunakan ijazah paket B (setara SMP) yang diduga palsu.

Pada ijazah tersebut, ada beberapa kejanggalan, seperti yang disampaikan warga Kampung Suka Murya, Abdul Rahim sebagai pelapor. Diungkapkannya, tanggal lahir Ferdi yang tertera pada ijazah berbeda dengan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK). Pada ijazahnya tertulis 29 September 1962, sedangkan di KK tertulis 25 Maret 1962. Kemudian, nomor ijazah 0258786 yang diklaim punya Ferdi, ketika diklarifikasi ke Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, tertulis atas nama Martinus.

Belakangan diketahui, Ferdi mendapatkan ijazah yang diduga palsu dari Juliansyah, mantan staf Dinas Pendidikan Berau yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kapolres Berau AKBP Andy Ervyn didampingi Kasat Reskrim AKP Damus Asa, memastikan kasus dugaan ijazah palsu tersebut telah dituntaskan jajaran penyidik di Polsek Talisayan. Kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau sejak November lalu.

“Sudah masuk tahap dua (pelimpahan barang bukti dan tersangka), dan sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan,” ujarnya kepada Berau Post, beberapa waktu lalu.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka yakni, Ferdi dan Juliansyah yang telah dimutasi ke Kecamatan Maratua.

Selama penyidikan, ujar kapolres, Juliansyah sangat tertutup memberikan keterangan terhadap penyidik. Dia mengaku hanya seorang diri melakukan pemalsuan ijazah dan mengklaim dilakukan hanya untuk Ferdi.

“Klaimnya cuma itu, dia tak mau mengaku soal ada jaringannya atau tidak, mungkin pasang badan,” jelasnya.

Setelah kasus Ferdi, mulai muncul beberapa laporan soal ijazah palsu lainnya hingga akhir tahun 2017. Seperti dugaan ijazah paket C palsu yang digunakan Wakil Ketua I DPRD Berau Saga. Tapi perkara ini tidak berlanjut, karena Saga tak terbukti menggunakan ijazah palsu, bahkan pelapor tak kunjung datang saat dipanggil ke Mapolres Berau.

Berikutnya, juga ada laporan dugaan ijazah palsu paket C milik Kepala Kampung Talisayan, Yamsir. Tapi perkara ini juga belum bisa dibuktikan kebenarannya. Terakhir, ada juga laporan dugaan penggunaan ijazah palsu dari Kampung Merancang Ilir, Kecamatan Gunung Tabur, dan Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan.

“Dua terlapor terakhir merupakan kepala kampung terpilih pada pemilihan kepala kampung serentak yang digelar Oktober 2017 lalu. Mereka dilaporkan warganya,” jelasnya.

Menurut Andy, perkara yang dilaporkan warga Kampung Merancang Ilir, sulit dibuktikan. Pasalnya, saat dicek dengan beberapa pihak terkait, ijazah yang bersangkutan datanya sinkron.

Berbeda halnya dengan ijazah yang digunakan Kepala Kampung Kasai. Ijazah yang digunakan kepala kampung terpilih berinisial MJ tersebut, diduga benar-benar palsu. Untuk ijazah SD yang bersangkutan, tidak sesuai dengan tahun berdirinya sekolah. Dari bukti yang disampaikan pelapor Andi Tahang, MJ mempunyai ijazah SD tahun 1982, sementara sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut baru berdiri tahun 1986.

Tak hanya ijazah SD, untuk ijazah paket B milik MJ, juga diduga palsu karena tercatat atas nama orang lain.

“Kami masih mendalaminya. Untuk kasus ini (laporan dugaan ijazah palsu MJ, red) belum ada tersangka. Sejumlah pihak masih kami panggil untuk dimintai keterangannya,” tuturnya.

Berdasarkan beberapa laporan yang diterima, dikatakan Kasat Reskrim AKP Damus Asa, permasalahan yang ada juga menjurus pada persaingan politik antarcalon kepala kampung. Menurutnya, ketika ada yang terpilih langsung berusaha dijatuhkan dengan melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon lainnya yang kalah dalam pemilihan kepala kampung tersebut.

Pada perkara ijazah palsu, para pelaku atau tersangka, sebut Damus, bisa dikenakan Pasal 263 KUHP ayat 1 yang berbunyi. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain itu, juga bisa dikenakan Pasal 266 KUHP ayat 1. Yang berbunyi barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Berau Daud Zakaria, membenarkan telah menerima pelimpahan tahap II kasus penggunaan dan pembuatan ijazah palsu Kepala Kampung Suka Murya, Kecamatan Talisayan.

Setelah pelimpahan itu, kejaksaan pun melakukan penahanan terhadap dua tersangka tersebut. “Sebelumnya berkas sempat dikembalikan untuk dilengkapi kembali dengan beberapa petunjuk pada tahap pertama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daud mengatakan pihaknya kini tengah menyusun berkas untuk disidangkan, sesuai jadwal yang ditentukan. Kedua tersangka, kata dia, sempat meminta penangguhan penahanan. Namun permintaan itu tak dikabulkan dengan pertimbangan agar tersangka tak melakukan perbuatan yang sama dan berupaya menghilangkan barang bukti.

SALAHGUNAKAN KELEBIHAN BLANGKO

Mulai bermunculannya laporan dugaan penggunaan ijazah palsu juga diamini Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Berau, Juliansyah. Dirinya kerap menerima permintaan klarifikasi dari masyarakat maupun aparat kepolisian, mempertanyakan keabsahan ijazah paket kepala kampung lainnya.

Salah satunya, ujar pria yang baru 10 bulan menjabat kepala bidang yang dulunya bernama Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tersebut, adalah ijazah paket Kepala Kampung Merancang Ilir, Kepala Kampung Talisayan, dan ijazah Kepala Kampung Kasai.

Pihaknya pun telah memeriksa dan menduga kuat ijazah tersebut palsu. “Ijazah milik Kepala Kampung Kasai itu sama dengan kasus ijazah yang menyeret Kepala Kampung Suka Murya. Blangko hingga nomor ijazahnya terdaftar tapi dengan nama berbeda,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Selain permintaan klarifikasi keabsahan ijazah paket Kepala Kampung Kasai, dirinya juga menerima permintaan klarifikasi dari aparat Polsek Talisayan terkait ijazah paket C milik Kepala Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Yamsir. Untuk yang satu ini, Juliansyah juga menduga kuat ijazah paket C milik Yamsir palsu.

“Setelah kami verifikasi, ijazahnya diduga kuat palsu. Tapi untuk menentukan palsu atau tidaknya, kita serahkan ke aparat kepolisian,” tegasnya.

Juliansyah mengaku kerap mendengar kabar jika beberapa staf di bidang kerja yang dipimpinnya itu punya peran sebagai perantara untuk mencari orang yang ingin mendapatkan ijazah secara instan.

“Tapi sampai sekarang saya belum punya waktu untuk mengorek masalah ini di internal kami. Yang jelas, persoalan ijazah paket memang jadi tanggung jawab di sini (Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, red),” ujarnya.

Potensi membuat ijazah paket palsu, diakuinya memang besar. Sebab, berdasarkan pengalamannya sebagai kepala cabang Dinas Pendidikan sejak 2004 lalu, dalam pelaksanaan ujian persamaan, blangko ijazah yang dikirimkan dilebihkan dengan jumlah peserta yang didaftarkan masing-masing PKBM.  

Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan penulisan atau adanya blangko yang rusak saat diterima.

“Saya pikir kelebihan ijazah itu yang kerap disalahgunakan. Kemungkinannya saat pelaksanaan ujian ada peserta yang tidak hadir, maka akan ada ijazah yang lowong. Itulah yang nanti akan diperjualbelikan oleh oknum,” bebernya.

Apalagi sebelumnya, pelaksanaan ujian persamaan diselenggarakan langsung oleh masing-masing PKBM. Berbeda dengan saat ini, pelaksanaan ujian persamaan dipusatkan di satu tempat menggunakan sistem komputer. 

“Kalau sekarang sudah terpantau. Semoga dengan sistem pelaksanaannya yang sekarang, tidak ada lagi kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan ujian sampai penerbitan ijazah,” pungkasnya. (sam/app/udi/asa)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 13:38

PPP dan Gerindra Membantah

TANJUNG REDEB – Berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:31

Boleh Gunakan Dana Tanggap Bencana

TANJUNG REDEB - Beberapa daerah menjadi tempat persinggahan korban gempa dan tsunami yang terjadi di…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:29

Pendistribusian Bantuan ke 11 Desa

SETELAH dua pekan melakukan penggalangan bantuan, bantuan kemanusiaan yang terdiri dari ribuan paket…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:28

Pengungsi asal Sigi Diterima di SMPN 3

RATUSAN korban bencana asal Donggala, Sigi dan Palu, sudah berada di Kabupaten Berau untuk mengungsi.…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:26

Tak Punya Pelatih, Atlet Berlatih Mandiri

Walau belum memiliki pelatih profesional, atlet-atlet dansa Berau tetap tak ingin menjadi penggembira…

Rabu, 17 Oktober 2018 13:34

20 Relawan Berangkat Hari Ini

BANTUAN kemanusiaan yang dikumpulkan Posko Ikatan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tengah (IKKLAST) di Jalan…

Rabu, 17 Oktober 2018 13:33

NM Bantah Semua Tuduhan

TANJUNG REDEB – NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau yang dilaporkan telah meminta…

Rabu, 17 Oktober 2018 13:26

APS Tinjau Bandara Maratua

TANJUNG REDEB – Meski Presiden RI Joko Widodo belum pasti datang ke Maratua, namun UPBU Kalimarau…

Rabu, 17 Oktober 2018 13:25

Semua Atlet Menetap di Samarinda

Melihat performa dan hasil pada pra-porprov tahun lalu di Samarinda. Pengurus Petanque Berau optimistis…

Selasa, 16 Oktober 2018 13:22

Perbaikan Kakaban Kekurangan Material

MARATUA – Perbaikan fasilitas di Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua, setelah mengalami kerusakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .