MANAGED BY:
RABU
25 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Kamis, 14 Desember 2017 09:50
Solar Subsidi Diduga untuk Industri

Pemberian Kartu BBM Nelayan Bakal Dievaluasi

AKAN DITERTIBKAN: Pengambilan BBM jenis solar di APMS Talisayan untuk nelayan.

PROKAL.CO, TALISAYAN – Kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diperuntukkan para di Kecamatan Talisayan dan sekitarnya, disalahgunakan oleh segelintir oknum warga menjadi bisnis ilegal.

Dari sejumlah keterangan nelayan yang dimintai keterangan oleh Berau Post, membenarkan hal tersebut. Seorang nelayan yang enggan ditulis namanya mengatakan, para oknum itu menggunakan sistem pinjam dan bagi hasil dengan nelayan. Menggunakan kartu BBM, berarti para oknum dapat dengan mudah mendapatkan solar dari Agen Penjualan Minyak dan Solar (APMS) sesuai kuota kartu yang telah ditentukan. “Kalau tanpa kartu, oknum pengetap harus antre dan dibatasi,” katanya kepada Berau Post, Kamis (13/12).

Pria dengan postur tinggi kurus itu menjelaskan, sejumlah oknum memanfaatkan kartu BBM untuk mendapat jatah solar agar dijual kembali kepada perusahaan atau pekerjaan proyek pemerintah oleh sejumlah kontraktor. Padahal perusahaan atau kontraktor tersebut harusnya menggunakan solar industri. “Saya mendengarnya begitu. Karena trayek angkutan seharusnya menggunakan solar industri bukannya subsidi. Itu setahu saya. Nah, karena lebih murah, pengusaha manfaatkan pengetap. Begitu pun sebaliknya,” ucapnya.

Nelayan lainnya yang juga enggan disebutkan namanya, juga mengatakan hal serupa. Praktik tersebut ujarnya, sudah terjadi sejak lama. Bahkan hal ini sudah pernah diadukan dan dibahas oleh unsur Musyawarah Pembina Kampung (Muspika), UPTD Dinas Perikanan wilayah IV dan Pemerintah Kampung Talisayan.

Namun, hingga kini tidak ada wujud nyata penegakan aturan yang dilakukan. Sehingga, bisnis ilegal tersebut  tak berhenti. Ia menganggap, pembahasan yang dilakukan beberapa waktu lalu hanya sekadar seremoni.

”Katanya kalau ketahuan akan disita kartunya. Padahal sudah ditahu orangnya. Tapi, masih saja ada yang melakukan, Tindakan yang hanya dilontarkan ke mulut, aksi di lapangan tidak ada. Padahal transaksinya di luar APMS. Puluhan jeriken dianggkut ke mobil pick up. “Tapi tindakan pemerintah, aparat maupun pihak terkait tidak ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) wilayah IV Sri Yani saat dikonfirmasi sudah mendengar dan tidak mengelak hal tersebut. “Tidak dimungkiri itu pasti ada,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Wanita yang karib disapa Sri itu, menyayangkan terjadi hal ini. Padahal, kartu itu diberikan pemerintah untuk mempermudah nelayan melakukan aktivitas, dan membantu mendapatkan jatah solar bersubsidi.

Seharusnya, kata dia, jika nelayan tidak dipergunakan lagi, kartu tersebut harus dikembalikan. Jangan dipinjamkan ke oknum warga untuk menggunakannya sebagai bisnis ilegal. Oleh karena itu, ia akan mengambil sikap dengan melakukan pendataan ulang untuk pemberian kartu BBM. Mekanisme pengambilan BBM, akunya juga akan diubah.

“Desember ini masa berlaku kartu habis dan harus diperpanjang lagi. Ini akan saya evaluasi dengan melakukan pendataan lebih akurat. Mana nelayan aktif dan yang tidak. Pengambilan nantinya tidak boleh diwakilkan. Harus nelayan itu sendiri. Ini juga akan saya koordinasikan dengan pengelola AMPS Talisayan, Farida Hasan,” pungkasnya. (jun/rio)

 

Karena Mekanisme yang Buruk

PENYALAHGUNAAN kartu BBM nelayan oleh sejumlah oknum, telah sampai ke telinga Camat Talisayan, David Pamuji. Ia menyayangkan, kartu yang diberikan Pemkab Berau dalam mempermudah aktivitas nelayan, digunakan sebagai peluang bisnis dengan diperjualbelikan ke pengusaha trayek angkutan.

Persoalan ini, Diyakini Pamuji-sapaan akrabnya-  karena kurang kuota BBM yang digelontorkan nelayan di wilayah administarinya. Jika tepat sasaran, kouta solar untuk nelayan sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan aktivitas melaut.

“Sebenarnya kuota sekarang cukup. Karena kita tidak tahu nelayan aktif dan yang tidak. Mana memanfaatkan dengan benar dan tidak. Alhasil, kekurangan BBM terjadi,” katanya kepada Berau Post, Kamis (13/12).

Menurutnya, kartu BBM nelayan akibat tidak tepat sasaran. Dirinya kiga mendapatkan informasi bahwa pengambilan BBM dapat diwakilkan. Buruknya mekanisme itu, menjadi faktor utamannya. Sehingga, para pelaku dapat leluasa mengunakan kartu tersebut.

Hal ini ucap Pamuji, harus segera disikapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkair, dalam hal ini Dinas Perikanan Berau. “Karena, tupoksi kecamatan tidak sampai ke sana. Tetapi Dinas Perikanan yang memiliki kewenangan. Kalau memfasilitasi pertemuan dengan nelayan, bisa saja kami lakukan,” jelasnya.

Bahkan, pihaknya mendapatkan surat permohonan dukungan penambahan kuota BBM dari pengelola APMS Talisayan. Namun, surat tersebut belum ia rekomendasikan, sebelum permasalahan ini dapat dituntaskan.

“Apakah dengan penambahan kuota ini menjadi jalan pemecahan kekurangan BBM nelayan saat ini. Atau malah akan memperkaya oknum yang menyalahgunakan kartu tersebut. Ini harus diselesaikan dulu,” tegasnya.

Persoalan ini tidak akan dirinya tinggalkan begitu saja. Ia berencana melakukan pertemuan untuk melakukan koordinasi dengan UPTD Dinas Perikanan wilayah IV, pengelola APMS beserta pemerintah kampung. Namun, perwakilan kelompok nelayan juga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini.  “Karena, ketua nelayan yang mengetahui seluk beluk di lapangan. Jadi perlu dilibatkan. Jika ada hasil, tinggal instansi terkait menindaklanjutinya,” pungkasnya. (jun/rio)

 


BACA JUGA

Selasa, 24 April 2018 11:55

Andalkan Air Hujan, Warga Minta Perhatian Pemkab

BIATAN -  Sulitnya mendapatkan air bersih, memaksa masyarakat Kampung Bukit Makmur Jaya di Kecamatan…

Selasa, 24 April 2018 11:54

Infrastuktur di Biatan Harus Jadi Perhatian Pemerintah

BIATAN - Kondisi kerusakan infrastruktur, seperti akses jalan dan jembatan semakin memprihatinkan di…

Selasa, 24 April 2018 11:54

Jatah Premium Hanya 10 Kiloliter

TANJUNG REDEB – Antrean kendaraan kembali terlihat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan…

Senin, 23 April 2018 10:24

Bukit Makmur Jaya Idamkan Listrik 24 Jam

BIATAN – Kebutuhan listrik, menjadi salah satu yang kerap dikeluhkan masyarakat di wilayah pesisir…

Senin, 23 April 2018 10:24

Minta IPA Talisayan Segera Dioperasikan

TALISAYAN – Kepala Kampung Talisayan, Yamsir mempertanyakan operasional Instalasi Pengolahan Air…

Senin, 23 April 2018 10:23

Batu Putih Bebas Gizi Buruk

BATU PUTIH - Meski beberapa tahun lalu sempat ditemukan kasus gizi buruk di Kecamatan Batu Putih, kini…

Senin, 23 April 2018 10:22

Sapi Dibiarkan Bebas, Bahayakan Pengguna Jalan

BIDUKBIDUK – Jika berkunjung ke Kecamatan Bidukbiduk, akan mudah menemukan hewan ternak yakni…

Minggu, 22 April 2018 12:23

Wabup Minta Perketat Pengamanan Evakuasi Kebakaran

TANJUNG REDEB-  Pasca kebakaran ada beberapa hal yang dianggap Wakil Bupati Berau Agus Tantomo,…

Sabtu, 21 April 2018 10:59

Giliran Sambaliung dan Gunung Tabur, Penyaluran Rastra Medio April-Juni

TANJUNG REDEB - Penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) yang dimulai sejak Januari 2018,…

Sabtu, 21 April 2018 10:53

Kebut Drainase APT Pranoto untuk MTQ

REVITALISASI drainase di Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, dikebut pengerjaannya. Pasalnya proyek yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .