MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 10 Januari 2018 00:06
Dinkes Kekurangan Anggaran, Program Akreditasi Puskesmas Bisa Terhambat
DENGAR PENDAPAT: Jajaran Komisi III DPRD Berau saat menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan di ruang Komisi III, Selasa (9/1).

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Komisi III DPRD Berau menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau di ruang Komisi III, Jalan Gatot Subroto, Selasa (9/1).

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Dinkes Berau mengungkapkan, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan akreditasi puskesmas tahun ini. Selain itu, pihaknya juga tidak mengalokasikan dana untuk pos kejadian luar biasa (KLB) penyakit tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Berau.

“Sebelumnya kami mengusulkan lima puskesmas untuk diakreditasi tahun ini, cuman hanya satu yang terakomodir di APBD 2018,” kata Kepala Dinas Kesehatan Berau Totoh Hermanto, Selasa (9/1).

Akreditasi Puskesmas yang diusulkan tahun ini antara lain, Puskesmas Segah, Labanan, Tanjung Batu, Derawan dan Maratua. Namun yang terakomodir dalam APBD hanya akreditasi Puskesmas Segah.

Disampaikannya, dari 21 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah, baru lima puskesmas yang telah terakreditasi. Padahal, seluruh puskesmas di Indonesia wajib terakreditasi hingga 2020 nanti.

Jika tidak, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tidak akan bekerja sama dengan puskesma tersebut. “Jadi yang akan dirugikan kita dan masyarakat. Apalagi sekitar 90 persen masyarakat Berau sudah masuk dalam program BPJS Kesehatan,” ujarnya.

“Makanya kami sangat menginginkan tahun ini ada lima puskesmas bisa diakreditasi, supaya bisa mengejar tenggat waktu yang diberikan,” sambungnya.

Ketua Komisi III DPRD Berau Suharno, meminta agar Kepala Dinkes Berau menyurat kepada Bupati Berau untuk melakukan pendahuluan anggaran.

Alternatif kedua, bupati selaku pimpinan eksekutif bisa mengalokasikannya menggunakan dana dari corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.

“Tapi itu tergantung kebijakan Pak Bupati, ingin menggunakan anggaran yang mana. Apabila ingin menggunakan APBD, maka kami DPRD Berau akan segera menyetujuinya karena itu sangat prioritas,” ujarnya.

Untuk anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2 miliar. Rinciannya, ujar politikus asal Fraksi PPP ini, setiap pusksemas membutuhkan dana Rp 400 juta untuk poroses akreditasi.

Pria yang akrab disapa Harno ini juga menyesalkan tidak dialokasikannya dana KLB oleh Dinkes Berau. Padahal di sejumlah daerah, sudah menetapkan status KLB difteri yang harusnya juga bisa diantisipasi di Bumi Batiwakkal. “Dana KLB ini berguna untuk menanggulangi apabila ada hal-hal seperti penyakit difteri itu, tiba-tiba dan mendadak,” kata Harno.

Untuk anggaran, Dinkes Berau hanya meminta sebesar Rp 70 juta. “Saya bilang kenapa tidak Rp 200 juta. Tapi kepala dinasnya menjawab hanya butuh anggaran segitu saja,” tandasnya. (arp/udi)

 


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 12:04

BPS Terancam Buyar Lagi

TANJUNG REDEB - Bendahara Tim Pembentukan Berau Pesisir Selatan (BPS) Andi Amir, menyebut rencana Menteri…

Kamis, 15 November 2018 11:57

Polisi Masih Matangkan Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Kasat Reskrim Polres Berau AKP Andika Dharma Sena, menanggapi desakan masyarakat…

Kamis, 15 November 2018 11:55

Jaga Kearifan Lokal, Segera Bentuk Komunitas

Mengangkat tema kearifan lokal, karnaval kostum garapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau menggelar…

Kamis, 15 November 2018 11:53

Kuota Berau Masih Sangat Lowong

TANJUNG REDEB – Hari terakhir pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil…

Rabu, 14 November 2018 10:36

Hanya 14 Paket Siap Lelang

TANJUNG REDEB – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 telah ditetapkan…

Rabu, 14 November 2018 10:27

Hari Kedua, Peserta Gugur Capai 975

TANJUNG REDEB – Aliran listrik tak stabil sempat mengganggu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar…

Rabu, 14 November 2018 10:17

Masih Bisa Lebih dari Rp 2,7 T

TANJUNG REDEB – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang menembus angka…

Selasa, 13 November 2018 10:43

Jangan Jalan di Tempat, Tindak Lanjut Laporan Dugaan Tipikor di PDAM

TANJUNG REDEB – Proses penelusuran dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Perusahaan Daerah…

Selasa, 13 November 2018 10:41

Polisi Akhiri Pelarian RM

TANJUNG REDEB – Pelarian RM tak bisa berlangsung lama. Hanya tiga hari, pengedar sabu-sabu yang…

Selasa, 13 November 2018 10:33

Kemenag Tunggu Juknis Kartu Nikah

TANJUNG REDEB – Kementrian Agama akan mengganti buku nikah menjadi bentuk kartu. Hal itu pun mendapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .