MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 10 Januari 2018 00:06
Dinkes Kekurangan Anggaran, Program Akreditasi Puskesmas Bisa Terhambat
DENGAR PENDAPAT: Jajaran Komisi III DPRD Berau saat menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan di ruang Komisi III, Selasa (9/1).

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Komisi III DPRD Berau menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau di ruang Komisi III, Jalan Gatot Subroto, Selasa (9/1).

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Dinkes Berau mengungkapkan, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan akreditasi puskesmas tahun ini. Selain itu, pihaknya juga tidak mengalokasikan dana untuk pos kejadian luar biasa (KLB) penyakit tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Berau.

“Sebelumnya kami mengusulkan lima puskesmas untuk diakreditasi tahun ini, cuman hanya satu yang terakomodir di APBD 2018,” kata Kepala Dinas Kesehatan Berau Totoh Hermanto, Selasa (9/1).

Akreditasi Puskesmas yang diusulkan tahun ini antara lain, Puskesmas Segah, Labanan, Tanjung Batu, Derawan dan Maratua. Namun yang terakomodir dalam APBD hanya akreditasi Puskesmas Segah.

Disampaikannya, dari 21 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah, baru lima puskesmas yang telah terakreditasi. Padahal, seluruh puskesmas di Indonesia wajib terakreditasi hingga 2020 nanti.

Jika tidak, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tidak akan bekerja sama dengan puskesma tersebut. “Jadi yang akan dirugikan kita dan masyarakat. Apalagi sekitar 90 persen masyarakat Berau sudah masuk dalam program BPJS Kesehatan,” ujarnya.

“Makanya kami sangat menginginkan tahun ini ada lima puskesmas bisa diakreditasi, supaya bisa mengejar tenggat waktu yang diberikan,” sambungnya.

Ketua Komisi III DPRD Berau Suharno, meminta agar Kepala Dinkes Berau menyurat kepada Bupati Berau untuk melakukan pendahuluan anggaran.

Alternatif kedua, bupati selaku pimpinan eksekutif bisa mengalokasikannya menggunakan dana dari corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.

“Tapi itu tergantung kebijakan Pak Bupati, ingin menggunakan anggaran yang mana. Apabila ingin menggunakan APBD, maka kami DPRD Berau akan segera menyetujuinya karena itu sangat prioritas,” ujarnya.

Untuk anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2 miliar. Rinciannya, ujar politikus asal Fraksi PPP ini, setiap pusksemas membutuhkan dana Rp 400 juta untuk poroses akreditasi.

Pria yang akrab disapa Harno ini juga menyesalkan tidak dialokasikannya dana KLB oleh Dinkes Berau. Padahal di sejumlah daerah, sudah menetapkan status KLB difteri yang harusnya juga bisa diantisipasi di Bumi Batiwakkal. “Dana KLB ini berguna untuk menanggulangi apabila ada hal-hal seperti penyakit difteri itu, tiba-tiba dan mendadak,” kata Harno.

Untuk anggaran, Dinkes Berau hanya meminta sebesar Rp 70 juta. “Saya bilang kenapa tidak Rp 200 juta. Tapi kepala dinasnya menjawab hanya butuh anggaran segitu saja,” tandasnya. (arp/udi)

 


BACA JUGA

Jumat, 23 Februari 2018 11:26

Ular Bikin Listrik Padam

TANJUNG REDEB - Masyarakat Tanjung Redeb dan sekitarnya tampak gusar siang kemarin (22/2). Penyebabnya,…

Jumat, 23 Februari 2018 11:26

JPU Hadirkan Dua Saksi, Lanjutan Sidang Kasus Pembunuhan yang Dipicu Rasa Cemburu

TANJUNG REDEB – Sidang lanjutan kasus pembunuhan Baharuddin (53), warga Km 2 Jalan Raya Bangun…

Jumat, 23 Februari 2018 11:25

Perusahaan Harus Ambil Peran, Perbaiki Kerusakan Poros Sambaliung-Talisayan

TANJUNG REDEB – Desakan untuk memperbaiki kondisi jalan poros Sambaliung-Talisayan juga disuarakan…

Jumat, 23 Februari 2018 11:24

Oknum PNS Residivis Sabu Kembali Dibekuk

TANJUNG REDEB – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Berau,  bekerja sama dengan…

Jumat, 23 Februari 2018 11:22

Lebih Dikenal sebagai Pengusaha, Pulang Kampung Majukan Kebudayaan

Sukses di perantauan, tak membuat Aji Bambang Kusuma lupa dengan kampung halaman. Putra daerah, asli…

Jumat, 23 Februari 2018 11:21

Pengacara Rita: Angka Gratifikasi Cuma Asumsi Jaksa

JAKARTA -Gratifikasi senilai Rp 469 miliar yang didakwakan jaksa kepada Bupati Kutai Kartanegara nonaktif…

Kamis, 22 Februari 2018 11:43

Rita Tetap Umbar Senyum

JAKARTA - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari menjalani sidang perdana di Pengadilan…

Kamis, 22 Februari 2018 11:42

Beri Edukasi soal Obat-obatan, Malah Dianggap Mempersulit

Tanggung jawab besar harus diemban Meliana Kurniawaty. Sebagai seorang apoteker, Meliana sudah disumpah…

Kamis, 22 Februari 2018 11:41

Beri Deadline Sebulan

SAMBALIUNG – Kondisi ruas jalan poros Kecamatan Sambaliung menuju Talisayan, masih mengalami kerusakan.…

Kamis, 22 Februari 2018 11:33

Jaringan Jadi Kambing Hitam, Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Terhambat

TANJUNG REDEB - Lambannya proses pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau KTP-el di Dinas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .