MANAGED BY:
SELASA
21 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 20 Januari 2018 11:28
Adu Peruntungan di Badai Politik

Ahmad Junaidi Resmi Lepas Jabatan Kakam Sambakungan

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – 2018 tepat disebut sebagai tahun politik. Atmosfernya tidak hanya dirasakan oleh daerah-daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Bahkan hingga pelosok. Peluang untuk bisa ambil bagian dalam kontestasi politik itu, membuat banyak orang mengubah haluan. Seperti di Berau misalnya, hiruk-pikuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim ikut membuat jabatan kepala kampung pun ditanggalkan. Hal itu dilakukan Ahmad Junaidi. Kepala Kampung Sambakungan yang jabatannya masih aktif hingga 2019 mendatang.

Ahmad Junaidi mencoba peruntungan sebagai Ketua DPD Partai Perindo Berau. Jabatan itu didapat setelah ia mendapat mandat sebagai ketua partai yang diketuai oleh Harry Tanoe Soedibjo pada Agustus 2017 lalu.

Mau atau tidak, Ahmad Junaidi wajib memilih nasibnya. Dengan mantap, pada 2 Januari lalu, ia memutuskan untuk melepas amanah sebagai kepala kampung, melalui surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarkat Kampung (DPMK) Berau.

Konsekuensi melepaskan jabatan kepala kampung itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana kepala kampung atau desa dilarang menjadi pengurus partai politik termasuk perangkat desa lainnya.

Ahmad Junaidi pun mengaku tak menyesal dengan pilihannya tersebut. Ia mengatakan telah memikirkannya selama satu tahun terakhir. Sebelum memantapkan hati untuk bergabung dengan partai berlambang burung rajawali berwarna biru tua itu. Kemantapan hatinya itu juga dipengaruhi keluarga dan orang-orang terdekatnya yang mendukung keputusannya.

“Tentu sebelumnya ada pertimbangan. Apalagi masa jabatan saya sebagai kepala kampung juga akan berakhir tahun depan. Saya telah memutuskan untuk memilih partai politik,” katanya kepada Berau Post, Jumat (19/1).

Melalui wawancara via telepon seluler, Junaidi mengaku sekali dengan tegas tidak menyesal. Hanya saja, ketika dirinya mendapat mandat, Junaidi mengaku tidak tahu jika ada undang-undang yang melarang kepala kampung untuk bergabung atau menjabat di sebuah partai politik.

“Saya hanya berpegangan dengan undang-undang KPU. Dimana hanya ASN (aparatur sipil negara), TNI dan Polri yang dilarang bergabung dengan partai politk. Dan saya tidak tahu mengenai Undang-Undang tentang Desa itu,” ucapnya.

Junaidi pun baru mengetahui UU Nomor 6 Tahun 2014 saat ia dipanggil dan disidang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau. Dengan alasanjabatan yang baru diembannya itu.

Tidak berselang lama setelah sidang tersebut, teguran pertama pun dilayangkan oleh Pemkab Berau kepada Junaidi. Ia pun diminta untuk melepaskan baju partai dari tubuhnya. Namun, Junaidi tak mengindahkannya.

Tak mendapat respon, Pemkab Berau kembali memberikan teguran yang sedikit keras kepadanya, dengan memberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Sambakungan. “Jadi sejak 22 Desember sampai 4 Januari saya diberhentikan sementara sebagai kepala kampung,” ujarnya.

Akhirnya, pada 2 Januari saat hari pertama kerja di Pemkab Berau. Pria yang sebelumnya telah menjabat sebagai kepala kampung Sambakungan periode 2004-2009 ini akhirnya membuat surat pengunduran diri sebagai kepala kampung.

Terkait sepak terjangnya pada dunia perpolitikan di Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau- Junadi masih belum mengetahui akan menjadi apa. Ditanya apakah akan maju di pemilihan legislatif, Junaidi pun mengatakan belum berpikir ke sana. Ia menerangkan untuk sementara ini akan fokus di pemilihan gubernur dan menjalani proses sebagai ketua DPD partai.

“Sampai sekarang beban moral sebagai kepala kampung masih ada. Tapi saat ini saya lebih memikirkan bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui partai politik,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Pemkab Berau Juliansyah membenarkan bahwa Ahmad Junaidi saat ini telah diberhentikan sebagai kepala kampung. Surat keputusan (SK) pemberhentian pun terang Juliansyah telah berada di tangannya.

Ia mengungkapkan keputusan tersebut telah melalui aturan atau regulasi yang digunakan.

“Beliau (Ahmad Junaidi) sebelumnya telah diberikan surat teguran pertama, namun tidak diindahkan. Kemudian keluar surat teguran kedua yang memberhentikan sementara,” tuturnya.

Setelah adanya keputusan untuk mengundurkan diri yang disampaikan 2 Januari lalu. Juliansyah pun menjelaskan Pemkab Berau akan menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan di Pemerintahan Kampung Sambakungan.

“Sesuai aturan yang berlaku. Camat Gunung Tabur telah menunjuk Murdiansyah sebagai Plt Kepala Kampung Sambakungan. Namun, itu masih harus menunggu kepastian dari Bupati apakah setuju atau tidak,” tutupnya.  (arp/rio)

 

Plt Kakam Ditunjuk Camat Gunung Tabur

PENGUNDURAN diri Ahmad Junaidi sebagai Kepala Kampung Sambakungan telah diproses. Hal ini dikatakan Staf Pelaksanana Fungsional, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Berau Sarifuddin.

“Saat ini SK (surat keputusan) pemberhentiannya sudah diproses sama bagian hukum Sekretaris Pemkab Berau,” katanya kepada Berau Post, Jumat (19/1).

Dijelaskannya, Ahmad Junaidi yang menjabat sebagai Kepala Kampung Sambakungan periode 2013-2019 , telah menyalahi aturan perundang-undangan. Tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Jadi dalam undang-undang itu kepala kampung dilarang menjadi pengurus sebuah partai. Apabila itu terjadi, maka kepala kampung yang bersangkutan bisa diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan hingga pemberhentian tetap,” ujarnya.

Dengan adanya kekosongan dalam pemerintahan kampung Sambakungan, Sarifuddin pun menerangkan saat ini bupati akan menunjuk pejabat kepala kampung yang berasal dari aparatur sipil negara (ANS) untuk mengisi kekosongan tersebut.

Tindakan ini telah diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2015 yang telah diubah dalam Perda Nomor 5 tahun 2017. “Bisa juga mengacu pada aturan Peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bupati mengangkat pejabat kepala desa (kampung) yang berstatus PNS Pemkab atau kecamatan berdasarkan atas usul dari camat,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Pemkab Berau Juliansyah menjamin proses pemberhentian Junaidi berdasarkan proses hukum yang berlaku.

“Beliau (Ahmad Junaidi) sebelumnya telah diberikan surat teguran pertama, namun tidak diindahkan. Kemudian keluar surat teguran kedua yang memberhentikan sementara,” tuturnya.

Nah, untuk proses pergantian kepala kampung terangnya akan lebih cepat. Didukung dengan surat pengunduran diri yang disampaikan Junaidi 2 Januari lalu. Juliansyah pun menjelaskan Pemkab Berau akan menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan di Pemerintahan Kampung Sambakungan.

“Sesuai aturan yang berlaku. Camat Gunung Tabur telah menunjuk Murdiansyah sebagai Plt Kepala Kampung Sambakungan. Namun, itu masih harus menunggu kepastian dari bupati apakah setuju atau tidak,” paparnya.  (arp/rio)

 


BACA JUGA

Senin, 20 Agustus 2018 13:24

DPMK dan Camat Siapkan Plt

TANJUNG REDEB – Selain sudah menyandang status tersangka, Kepala Kampung Biatan Ulu Suharto, juga…

Senin, 20 Agustus 2018 13:18

Kemenag Akui Ada yang Berbeda

TANJUNG REDEB – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Berau Alfi Taufik, menegaskan Hari…

Senin, 20 Agustus 2018 13:11

Wujudkan Keinginan Ayah

Menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di upacara HUT RI, memang sudah menjadi impian…

Minggu, 19 Agustus 2018 00:12

Suharto Jadi Tersangka

TANJUNG REDEB – Setelah membenarkan adanya penangkapan oleh pihaknya terhadap Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 19 Agustus 2018 00:12

Dapat Bingkisan, Kaget Dikunjungi Istri Bupati

17 Agustus merupakan momen berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali Nina. Namun, tahun…

Minggu, 19 Agustus 2018 00:11

Pembebasan Lahan Dibatalkan, Khawatir Kinerja Dinilai Menurun

TANJUNG REDEB - Adanya pembatalan usulan pembebasan lahan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat…

Minggu, 19 Agustus 2018 00:10

Bupati Bakal Evaluasi Dewan Pengawas PDAM

TANJUNG REDEB – Tak hanya direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah, Bupati Berau…

Minggu, 19 Agustus 2018 00:09

Lagi, Kibarkan Bendera di Laut Maratua

MARATUA – Pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut Maratua, kembali dilaksanakan Berau Jurnalis…

Sabtu, 18 Agustus 2018 12:06

Upacara Diwarnai Putusnya Tali Bendera

TANJUNG REDEB – Ada kejadian tak terduga pada upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan ke-73…

Sabtu, 18 Agustus 2018 12:04

Auditor Bantah Ada Kongkalikong

SALAH satu auditor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah, Tenni Ginting, menegaskan jika pihaknya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .