MANAGED BY:
SENIN
25 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Rabu, 24 Januari 2018 11:16
Warga Didukung Kepala Kampung

Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Jalur Hukum

TERUS BERJUANG: Warga menunjukkan patok BPN 106 sebagai tanda batas lahan yang diduga dilanggar PT DLJ kepada jajaran Unit Tipiter Satreskrim Polres Berau, Senin (22/1) lalu.

PROKAL.CO, BIATAN – Ratusan warga Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, sepakat menempuh jalur hukum. Dipilihnya jalan tersebut, ujar Kepala Kampung Biatan Ilir Abdul Hafid, merupakan opsi terakhir penyelesaian sengketa lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ).

Menurutnya, langkah yang diambil warga sangat benar dan tepat. Mengingat, berbagai upaya telah ditempuh warganya. Mulai melakukan aksi unjuk rasa, hingga puluhan kali melakukan mediasi, namun tak membuahkan hasil.

“Lebih baik mereka menyerahkan penyelesaian ke jalur hukum, itu lebih baik. Ketimbang melakukan aksi anarkis,” katanya kepada Berau Post, Selasa (23/1).

Hafid mengungkapkan, ditempuhnya jalur hukum bukanlah hasil dari mediasi saat warga menggelar aksi unjuk rasa, kemarin (22/1). Melainkan, karena kekecewaan warga atas hasil mediasi yang dilakukan Pemkab Berau, Kamis (11/1) lalu. Sebab warga sebagai penggugat, disuruh menunggu. Malah, PT DLJ diminta menyelesaikan tumpang tindih IUP dengan PT Noffro, perusahaan yang mengajukan perizinan baru.

“Ini perizinan baru loh dan belum memiliki hak akan investasi. Konsultasi publik dan sosialisasi langsung ke masyarakat saja belum ada. Apa yang mau diselesaikan kalau gitu?” tuturnya.

Menurutnya, perusahaan tidak hanya merampas hak warga kampung Biatan Ilir, tetapi juga merugikan negara.

“Lahan seluas 296,12 hektare di luar HGU (Hak Guna Usaha), digunakan perusahaan tapi belum membayar pajak kepada negara. Mengelola lahan seluas ratusan hektare tidak memiliki legalitas atau mengantongi izin. Ini semua telah kami pegang buktinya. Kebijakan apa lagi yang diberikan,” bebernya.

Hasil mediasi dan kebijakan yang diberikan pemerintah yang dinilai tak masuk akal, mendorong warganya melakukan somasi dan meminta dukungan tanda tangan sebanyak 500 warga sebagai pemberi kuasa, untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Masih berjalan. Terakhir data yang saya terima sudah 250 warga yang menyatakan sikap. Selesai somasi dan mengumpulkan tanda tangan, baru warga kami membuat laporan resmi ke Sat Reskrim Polres Berau,” terangnya.

Dirinya pun bernazar, jika sejumlah lahan yang digugat berhasil dialihfungsikan sebagai aset Kampung Biatan Ilir, beberapa persen dari pengelolaan lahan tersebut nantinya, akan dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) kampung.

“Jadi setelah lulus SMA, warga yang ingin melanjutkan kuliah akan ditanggung dan dibiayai kampung hingga selesai. Itu komitmen kami dengan warga di sini. Itulah kami berupaya memperjuangkan apa yang menjadi hak kampung kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, HRD PT DLJ, Istauri menuturkan, manajemen DLJ sepakat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum seperti hasil mediasi yang dilakukan Pemkab Berau beberapa pekan lalu.

Di mana, Pemkab ingin menyelesaikan terlebih dahulu tumpang tindih IUP antara PT DLJ dengan PT Noffro yang menjadi kendala pembahasan dan penyelesaian ini. “Pihak ahli waris maupun PT Noffro masih menunggu hingga Maret mendatang,” ujar Istauri.

Setelah itu, baru melangkah pada penyelesaian masalah dengan warga Kampung Biatan Ilir serta pihak perusahaan yang memiliki hak atas wilayah investasi itu.

“Kami menghargai langkah penyelesaian yang dilakukan Bupati Berau beberapa waktu lalu. Jika dalam mediasi beberapa waktu lalu itu tidak ada kesepakatan, bisa dilanjutkan ke jalur hukum. Itu menjadi acuan kami,” ucapnya.

Dalam mediasi itu, dirinya juga tidak mengelak bahwa gugatan yang dilakukan warga Biatan Ilir, benar berada di luar HGU PT DLJ. Hanya, pihaknya melakukan aktivitas penanaman berdasarkan IUP.

“Tentu ada alasan kenapa kami berani melakukan aktivitas di luar HGU. Karena itu masih berada di IUP DLJ,” terangnya.

Terkait adanya puluhan surat sertifikat yang tidak jelas lahannya tersebut. Dia menyebut, sejatinya permasalahan ini sejak lima tahun lalu telah ditindaklanjuti dan dibahas dengan koperasi plasma Kampung Biatan Ilir.

“Bukan tidak ada lahan. Lahan ada, bahkan sebagian plasma yang sudah terbangun 365 hektare ini sudah di SHU-kan oleh PT DLJ,” jelas dia.

“Kenapa sisanya kami meminta ke kampung? Karena lahan itu merupakan areal bertani. Jika ada anggapan itu tidak ada lahan, itu tidak benar. Kapanpun bisa kita cek dan bisa kami pertanggungjawabkan,” tegas Istauri.

Lalu bagaimana dengan perizinan DLJ 2. Istauri mengklaim pihaknya telah mengantongi izin dari pemerintah.

“Jadi, tiga permasalahan itu dapat dijadikan satu paket untuk diselesaikan. Bisa dilakukan pengecekan baik dari pemerintah maupun kepolisian secara keseluruhan. Maksudnya dari pemerintah atau dilaporkan melalui jalur hukum, tidak masalah,” tantangnya. (jun/udi)


BACA JUGA

Senin, 25 Juni 2018 12:02

Panwascam Teluk Bayur Bersihkan Algaka

TELUK BAYUR – Memasuki masa tenang, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Teluk Bayur bersih-bersih…

Senin, 25 Juni 2018 12:01

Maluang dan Tanjung Redeb ke Provinsi

TANJUNG REDEB – Kampung Maluang dan Kelurahan Tanjung Redeb wakili Kabupaten Berau dalam perlombaan…

Senin, 25 Juni 2018 12:00

Dishub Sarankan Bangun Portal Permanen

TANJUNG REDEB – Kerap rusak akibat ditabrak kendaraan yang tidak mematuhi aturan, Dinas Perhubungan…

Senin, 25 Juni 2018 12:00

Tower Telekomunikasi 4 Tahun Tak Berfungsi

BATU PUTIH- Jaringan telekomunikasi sepertinya masih menjadi keluhan di wilayah pesisir selatan Berau.…

Senin, 25 Juni 2018 11:59

Lambat Mengurus, Balikukup Belum Cairkan ADK

BATU PUTIH - Saat ini mayoritas kampung di Kabupaten Berau, telah mencairkan Alokasi Dana Kampung (ADK)…

Senin, 25 Juni 2018 11:58

Lagi, Hiasan Milono Rusak

TANJUNG REDEB – Belum genap berusia dua tahun setelah dibangun, beberapa hiasan di trotoar Jalan…

Senin, 25 Juni 2018 11:54

Absensi Finger Print ASN Harus Terus Diterapkan

TANJUNG REDEB - Upaya mendisiplinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan absensi teknologi sidik jari…

Minggu, 24 Juni 2018 12:16

Baru Seumur Jagung, Landmark Pulau Derawan Rusak

TANJUNG REDEB -Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Mappasikra Mappaseleng menyayangkan…

Sabtu, 23 Juni 2018 13:41

Anak-Anak Isap Lem Harus Jadi Perhatian

TANJUNG REDEB - Perilaku menyimpang berupa isap lem di Berau, kian memprihatinkan. Pasalnya, banyak…

Sabtu, 23 Juni 2018 13:31

Dishub Siaga Arus Balik Gelombang II

TANJUNG REDEB - Meski arus balik libur Lebaran dan cuti bersama usai sejak Rabu (20/6) lalu, Kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .