PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pendidikan di Kabupaten Berau tampaknya harus perlu berbenah. Dinas Pendidikan (Disdik) Berau dengan gamblang menjelaskan, tidak ada satu pun sekolah dasar (SD) di Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau- yang memenuhi standar. Terdapat delapan poin standar utama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Kelembagaan SD Mardiatul Idalisah pun tak memungkiri hal tersebut. Ia menjelaskan, salah satu persoalan, mengapa SD di Berau tidak memenuhi standar nasional, karena minimnya sarana dan prasarana (sarpras). Padahal kebutuhan akan sarpras diperlukan perhatian khusus.

Diwakili oleh Kepala Seksi Sarpras Bidang Pembinaan dan Kelembagaan SD Disdik Berau, Ichwanul Jaya mengungkapkan, bahwa masih sangat banyak yang perlu dibenahi.

Dari jumlah 156 SD Negeri yang ada di Berau, semuanya kekurangan sarpras dan fasilitas penjunjang sekolah. Bahkan SD yang berada di tengah kota, saat ini diklaim masih kekurangan kurang lebih 60 ruang kelas.

Sementara yang di pelosok Berau, siswa SDN 001 Kelay di Muara Lesan misalnya, harus menerima keadaan belajar di sebuah balai kampung yang disekat untuk membagi kelas yang satu dengan lainnya.

“Bisa dicek sendiri, keadaan sekolah yang berada di kota pun memprihatinkan. Apalagi yang di pelosok dengan akses yang sulit. Bahkan ada yang masuk hutan dulu," jelasnya kepada Berau Post, Jumat (9/2).

 Dilema lainnya, yakni, masih banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem dua shift. Bahkan salah satu sekolah di Talisayan, menerapkan sistem tiga shift. Penyebabnya karena keterbatasan ruang kelas.

“Itu pun meja kursinya bergantian. Jadi orangtua tidak bisa hanya mengantar, tetapi memastikan si anak mendapatkan meja kursi dan membantunya memindahkan dari kelas satu, ke kelas yang lain," beber Kasi yang akrab disapa Iwan ini.

Keterbatasan ini, kemudian diperparah dengan kondisi keuangan daerah yang defisit. Pemangkasan dana hampir di segala bidang. Tak terkecuali Disdik. Imbasnya, beberapa sekolah harus menunggu untuk perbaikan.

“Kami tidak bisa salahkan itu (pemangkasan anggaran, Red). Jika diminta yang prioritas, kami ajukan yang prioritas dan biayanya tidak sedikit,” ujarnya. (*/ech/rio)