MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 12 Februari 2018 10:10
Anggaran Bukan Alasan

Soal Tidak Ada SD Penuhi Standar Nasional

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Tidak ada satu pun sekolah dasar (SD) di Kabupaten Berau yang memenuhi standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Khususnya komisi III yang membidangi pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Ketua Komisi III DPRD Berau Suharno mengatakan , tidak adanya SD di Berau yang berstandar nasional itu seharusnya membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau lebih perhatian dan serius terhadap dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau.

Keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini menurutnya, bukan menjadi alasan. Harus tetap bisa dimaksimalkan pihak eksekutif.

Dinas Pendidikan (Disdik) Berau pun diminta agar bisa memilah dan menentukan pembangunan yang prioritas. “Dunia pendidikan harus dinomorsatukan. Supaya membuat gedung SD di Berau bisa masuk standar nasional,” katanya kepada Berau Post, Minggu (11/2).

Selain itu, minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2018 ini, harusnya menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, tidak membuat pemkab patah arang.

Namun, ia berpendapat masih ada sumber-sumber yang bisa diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana (Sapras) pendidikan.

Harno–sapaan akrabnya- pun mencontohkan dana corporate sosial responbility (CSR) dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Berau. “Kalau perlu CSR ini harus lebih banyak diarahkan ke sarpras pendidikan dari pada ke arah lain yang tidak perlu urgent,” ucapnya.

Sementara itu, terkait jatah Rp 17 milliar untuk 50 paket berbagai pembangunan di Disdik Berau pada 2018 diakui Fery Kombong memang rendah. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau ini mengatakan anggaran pendidikan seharusnya 20 persen dari APBD.

Terlebih kewenangan sekolah menengah atas (SMA) sederajat telah diambil alih pemerintah provinsi dan tidak dibebankan lagi kepada APBD kabupaten atau kota.

“APBD kita tahun ini Rp 1,8 triliun, jadi apabila dikalkulasikan 20 persen ya seharusnya sebesar Rp 300 milliar lebih untuk pendidikan,” ujarnya.

Sayangnya, pembangunan untuk sarpras SD saja sejak 2017 hingga tahun ini, stagnan Rp 17 miliar. Pun sudah dibantu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melihat kondisi tersebut, ia menerangkan harus ada diskusi dan hearing antara DPRD dengan instansi terkait selaku pihak yang mengetahui teknis. Supaya mengetahui kekurangan-kekurangan yang menyebabkan tidak adanya SD yang masuk kriteria standar nasional.

Apalagi menurutnya saat ini telah ada sekolah-sekolah di Berau yang menetapkan aturan fullday school. “Untuk fullday school ini harusnya ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Karena anak-anak kita akan lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah,” tandasnya. (arp/rio)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 00:03

Tak Mengharap Imbalan, Manfaatkan Surau Tak Bernama

Dengan segala keterbatasannya, Syawal tetap ingin berbuat sesuatu yang berguna. Dengan modal ilmu agamanya,…

Jumat, 23 Februari 2018 11:26

Ular Bikin Listrik Padam

TANJUNG REDEB - Masyarakat Tanjung Redeb dan sekitarnya tampak gusar siang kemarin (22/2). Penyebabnya,…

Jumat, 23 Februari 2018 11:26

JPU Hadirkan Dua Saksi, Lanjutan Sidang Kasus Pembunuhan yang Dipicu Rasa Cemburu

TANJUNG REDEB – Sidang lanjutan kasus pembunuhan Baharuddin (53), warga Km 2 Jalan Raya Bangun…

Jumat, 23 Februari 2018 11:25

Perusahaan Harus Ambil Peran, Perbaiki Kerusakan Poros Sambaliung-Talisayan

TANJUNG REDEB – Desakan untuk memperbaiki kondisi jalan poros Sambaliung-Talisayan juga disuarakan…

Jumat, 23 Februari 2018 11:24

Oknum PNS Residivis Sabu Kembali Dibekuk

TANJUNG REDEB – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Berau,  bekerja sama dengan…

Jumat, 23 Februari 2018 11:22

Lebih Dikenal sebagai Pengusaha, Pulang Kampung Majukan Kebudayaan

Sukses di perantauan, tak membuat Aji Bambang Kusuma lupa dengan kampung halaman. Putra daerah, asli…

Jumat, 23 Februari 2018 11:21

Pengacara Rita: Angka Gratifikasi Cuma Asumsi Jaksa

JAKARTA -Gratifikasi senilai Rp 469 miliar yang didakwakan jaksa kepada Bupati Kutai Kartanegara nonaktif…

Kamis, 22 Februari 2018 11:43

Rita Tetap Umbar Senyum

JAKARTA - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari menjalani sidang perdana di Pengadilan…

Kamis, 22 Februari 2018 11:42

Beri Edukasi soal Obat-obatan, Malah Dianggap Mempersulit

Tanggung jawab besar harus diemban Meliana Kurniawaty. Sebagai seorang apoteker, Meliana sudah disumpah…

Kamis, 22 Februari 2018 11:41

Beri Deadline Sebulan

SAMBALIUNG – Kondisi ruas jalan poros Kecamatan Sambaliung menuju Talisayan, masih mengalami kerusakan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .