MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 23 Februari 2018 11:21
Pengacara Rita: Angka Gratifikasi Cuma Asumsi Jaksa
MENOLAK DAKWAAN: Rita Widyasari (kanan) dan Khairudin setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2).

PROKAL.CO, JAKARTA -Gratifikasi senilai Rp 469 miliar yang didakwakan jaksa kepada Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dan komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin, disebut hanya asumsi belaka atau tanpa dasar hukum yang kuat. Angka ratusan miliar itu, didapat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menyimpulkan keterangan saksi-saksi. Bukan hasil audit lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Karena dakwaannya gratifikasi, maka kami harus mencermati pengakuan saksi-saksi. Apa benar nilainya segitu. Jadi saya rasa (besaran gratifikasi) hanya asumsi jaksa,” terang pengacara Rita, Noval El Farveisa kepada Kaltim Post, kemarin (22/2).

Selain memastikan kebenaran keterangan saksi, lanjut dia, pihaknya juga akan berusaha membantah keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan jaksa. Yakni menghadirkan saksi meringankan dan ahli bahwa apa yang dilakukan bupati Kukar dua periode itu tak tergolong gratifikasi.

Pengacara Khairudin, Tubagus Deni Sunardi saat dikonfirmasi menolak menanggapi isi dakwaan dengan alasan sudah masuk pokok perkara. Sebelum menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/2), Rita sempat menanggapi kasus yang membelitnya.

Mengacu berkas pemeriksaan yang sempat dia baca, disebutkan tak satupun keterangan saksi yang mengaku diperintahkan langsung oleh dirinya selaku bupati untuk menyerahkan uang. “Di BAP tak ada kepala dinas yang menyebutkan saya memerintahkan (menyerahkan uang dari rekanan proyek). Dan saya memang tak pernah memerintahkan,” ucapnya.

Namun berdasar surat dakwaan, disebutkan sebanyak 9 organisasi perangkat daerah (OPD) dan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun selama 7 tahun diharuskan menyetor sejumlah uang ke Rita melalui Khairudin atau orang terdekatnya yang biasa disebut Tim 11.

Uang didapat dari penerbitan izin atau dari rekanan pelaksana proyek di Dinas Lingkungan Hidup Kukar, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

Kemudian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Gratifikasi dari pihak swasta didapat dari Ichsan Suaidi, selaku Dirut PT Citra Gading Asritama (PT CGA). Terpidana 8,5 tahun kasus korupsi dan suap pejabat Mahkamah Agung ini tercatat 13 kali mentransfer uang ke Khairudin senilai Rp 49,5 miliar.

Lewat Khairudin pula, Rita mendapat Rp 18,9 miliar dari hasil penjualan perusahaan PT Gerak Kesatuan Bersama yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Selain gratifikasi, Rita juga dijerat dakwaan suap Rp 6 miliar, setelah menerbitkan izin lokasi perkebunan sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman yang diajukan Dirut PT Sawit Golden Prima (SGP) Hery Susanto Gun alias Abun, yang kini telah ditahan KPK. Dari dua dakwaan total uang yang didapat Rita menurut jaksa mencapai Rp 475 miliar.

Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima pejabat negara terkait jabatannya. Bentuknya bisa berupa pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket wisata, dan sebagainya. Gratifikasi akan berubah menjadi korupsi jika dalam waktu 30 hari sejak diterima tak dilaporkan ke KPK. (pra/rom/kpg/udi)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 14:24

207 Koperasi Langgar Aturan

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Rabu, 20 Maret 2019 14:22

Elpiji Melon Kian Mahal

TANJUNG REDEB - Persoalan tingginya harga elpiji 3 Kilogram (Kg)…

Selasa, 19 Maret 2019 12:51

Wisata Kuliner di Kabupaten Ini Stagnan

TANJUNG REDEB - Wacana pembangunan wisata kuliner yang sempat dicanangkan…

Selasa, 19 Maret 2019 12:47

Ratusan Karyawan Demo, Ini yang Diminta Mereka

TANJUNG REDEB - Ratusan pekerja tambang batu bara PT Sapta…

Selasa, 19 Maret 2019 12:45

PH Minta Terdakwa Dibebaskan

TANJUNG REDEB – Terdakwa Ardiansyah dan Roberto yang tersandung kasus…

Selasa, 19 Maret 2019 12:40

Drainase Perkotaan Ditarget Rampung Mei

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 18 Maret 2019 14:51

Proyek MYC Mantaritip Terancam Molor

TANJUNG REDEB -Tahun ini merupakan tahun penyelesaian bagi 10 proyek…

Senin, 18 Maret 2019 14:50

Bupati Tunggu Hasil Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Aksi semena-mena yang dilakukan Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 17 Maret 2019 01:47

Kawasan Budidaya Kehutanan Terlanjur ‘Dikuasai’ Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram meminta pihak kecamatan melakukan…

Minggu, 17 Maret 2019 01:45

Imigrasi Masuk Kampung, UNTUK APA?

PULAU DERAWAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI (Tempat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*