MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Jumat, 23 Februari 2018 11:30
Dua Kampung Belum Bentuk BUMK
David Pamuji

PROKAL.CO, TALISAYAN – Belum seluruhnya perkampungan di wilayah Kecamatan Talisayan, membentuk Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Dari sepuluh kampung, dua kampung belum membentuk BUMK, yakni Kampung Purnasari Jaya dan Suka Murya.

“Setelah saya terima laporan, dua kampung (Purnasari Jaya dan Suka Murya, Red) ternyata belum membentuk BUMK,” kata Camat Talisayan, David Pamuji kepada Berau Post, Kamis (22/2).

Pamuji–sapaan akrabnya- meminta dengan tegas agar kedua kampung tersebut, segera membentuk lembaga usaha sebagai pilar ekonomi pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Kementerian Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pembentukan dan Pembubaran BUMK.

Pembentukan dan pengelolaan BUMK, juga berkenaan dengan  surat edaran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Nomor: 410/130/DPMK-III tertanggal 23 Januari 2018 lalu. “Kami juga sudah melayangkan surat kepada kedua kampung, agar segera membentuk BUMK tahun ini,” ujarnya.

Kedua pemerintah kampung juga harus menganggarkan pembentukan BUMK melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) 2018. Mulai dari sosialisasi hingga fasilitas pembentukan BUMK. ”Tahun ini wajib terbentuk,” tegasnya.

Tidak hanya dua kampung tersebut, kampung lain yang telah membentuk BUMK untuk segera menyertakan modal awal, menyesuaikan usaha yang akan dilaksanakan. Khususnya, dana kampung yang bersumber dari Anggarap Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2018. Salah satunya pengembangan BUMK.

Bagi BUMK yang sudah terbentuk, agar segera melengkapi dokumen Perkam, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT), serta surat keputusan (SK) kepala kampung tentang susunan kepengurusan dan unit usaha BUMK paling lambat 5 maret mendatang. “Ini akan ditebuskan ke DPMK untuk didata,” paparnya.

Sedangkan unit usaha yang telah dikelola dan berjalan, wajib memberikan kontribusi kepada kampung sesuai presentase yang telah diatur dalam AD/RT, sebagai sumber pendapatan kampung.

“Nantinya, pemerintah kampung akan mencatat dan memasukkannya ke dalam APBK untuk segera dikelola sebagai penyongsong pembangunan,” pungkasnya. (jun/rio)


BACA JUGA

Jumat, 16 Mei 2014 20:12

Bulan Terang, Bagan Kapal Libur Melaut

<div> <div style="text-align: justify;"> <strong>TALISAYAN - </strong>Hasil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .