MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 01 Maret 2018 11:19
BPN Tak Pernah Menunjuk Koordinator

Pengurusan Surat Tanah melalui PTSL

Sudjai

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau melalui Kasubbag Tata Usaha (TU) BPN Berau Sudjai, menegaskan jika pihaknya tak pernah melakukan penunjukan koordinator dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, jabatan koordinator tidak ada dalam tahapan pengurusan PTSL. Hanya saja, sebagai ujung tombok dalam masyarakat, pihaknya hanya meminta seluruh berkas yang ingin ikut program PTSL dikumpulkan di ketua RT.

“Tidak ada itu. Kami hanya meminta pihak RT atau kelurahan mengumpulkan berkas dari warga yang ingin mengurus sertifikat tanahnya. Lalu kami dari mengambilnya di RT atau kelurahan,” katanya saat ditemui Berau Post, Rabu (28/2).

Mengenai PTSL, Sudjai mengatakan tahun ini pihaknya ditargetkan mengeluarkan 7.500 surat tanah dari program PTSL. Angka itu naik hampir berkali lipat dibandingkan tahun 2017, saat pihaknya ditargetkan hanya 2.000 surat tanah. “Pada tahun lalu target 2.000 surat telah kami capai. Sedangkan untuk tahun, meskipun targetnya cukup besar tapi kami optimistis bisa tercapai,” ujarnya.

Namun pihaknya juga terkendala pada keterbatasan personel. Sebab, pegawai yang ada di BPN saat ini tak sampai 50 orang. Sementara untuk mengakomodasi wilayah yang luasannya seperti Kabupaten Berau, ia menyebut standarnya dikerjakan sekitar 80 sampai 100 orang.

Selain itu, dalam program PTSL diungkapkannya, ada beberapa keringanan bagi pemohon. Yakni digratiskannya beberapa item pengurusan oleh pemerintah, seperti  biaya pendaftaran, pengukuran tanah hingga pemeriksaan bidang tanah.

Namun, tidak semua digratiskan oleh pemerintah. Seperti pemasangan tapal batas, materai, hingga BPHTB (Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan) yang nilainya di atas Rp 60 juta (lengkapnya lihat grafis). “Kalau nilainya masih di bawah Rp 60 juta masih gratis. Kalau di atasnya maka harus ditanggung sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, penunjukan Ketua RT 11 Kelurahan Rinding, KN, sebagai koordinator pengurusan surat tanah Program Agraria Nasional atau Prona, dibenarkan Lurah Rinding Faisal Riza.

Dikatakannya, penunjukan KN berawal dari sosialisasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dalam sosialisasi tersebut, pihak kelurahan menyerahkan sepenuhnya pengurusan surat tanah tersebut kepada seluruh ketua RT.

“Setelah itu seluruh ketua RT di Rinding mengadakan rapat dan menghasilkan keputusan untuk menunjuk KN sebagai koordinator pengurusan surat tanah di Kelurahan Rinding,” katanya kepada Berau Post, Senin (26/2).

Alasan penunjukan KN, lanjut dia, karena para ketua RT kala itu menganggap KN sudah berpengalaman dalam melakukan pengurusan surat tanah. Hal itu juga sesuai permintaan pihak BPN agar pengurusan surat tanah program tersebut dikoordinir satu orang. “Dari BPN juga mintanya harus dikoordinatori oleh satu orang,” ucapnya.

“Jadi tidak betul kalau ada yang bilang KN ditunjuk oleh pihak kelurahan. Melainkan para ketua RT-lah yang menunjuknya sebagai koordinator,” tandasnya.

Sebelumnya, setelah hampir sepekan ditangkap Tim Saber Pungli Berau. Peran KN (59) dalam pengurusan surat tanah di Kelurahan Rinding terus didalami. Bahkan KN diduga memonopoli pengurusan surat tanah, dengan mengambil peran para Ketua RT di kelurahan tersebut.

Ya, di Rinding, KN menjadi koordinator pengurusan surat tanah dalam Program Agraria Nasional (Prona). Hal itu dibenarkan Ketua RT 2 Rinding, Wahab.

Ia mengatakan, status koordinator yang diemban KN merupakan inisiatif KN sendiri, bukan ditunjuk atau diangkat pihak kelurahan. “Jadi setelah ada pertemuan dengan BPN perihal sosialisasi Prona, beliau ingin menjadi koordinator untuk hal pengurusan surat tanah, karena memang dia sudah paham dan mengetahui cara pengurusan surat tanah ini,” kata Wahab saat diwawancara Berau Post, Minggu (25/2).

Terpisah, Ketua RT 8 Rinding, Dwi Haryono, juga membenarkan pengajuan diri oleh KN untuk menjadi koordinator pengurusan surat tanah Prona. Menurutnya, apa yang perankan KN tidak jauh berbeda layaknya seorang calo. Tidak ada kaitannya dengan amanah yang diembannya sebagai ketua RT.

Terkait biaya pengurusan yang dipatok KN, karena pengurusan surat tanah melalui Prona harus secara kolektif atau bersama. “Jadi harga yang dipatok itu sebenarnya di luar item-item yang digratiskan pihak BPN, seperti pendaftaran, biaya PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk tanah dengan nilai di bawah Rp 60 juta dan sebagainya,” tuturnya.

Biaya Rp 1,5 juta yang dipatok KN, lanjut Dwi, digunakan untuk pengambilan formulir, membeli matrai, pembuatan patok, hingga transportasi dan konsumsi tukang ukur tanah.

Diberitakan sebelumnya, operasi tangkap tangan (OTT) bermula dari informasi yang diterima tim Saber Pungli dari masyarakat sekitar sepekan lalu, terkait adanya pungutan yang dilakukan KN, kepada masyarakat yang mengurus sertifikasi tanah dengan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Mendapat laporan masyarakat, tim Saber Pungli lantas melakukan penyelidikan. Baru pada pukul 21.00 Wita, Rabu (21/2) lalu, tim melakukan OTT di kediaman KN.

Selain mengamankan uang tunai Rp 4,5 juta, tim juga mengamankan sebuah buku catatan yang berisi nama-nama masyarakat yang telah dan sedang mengurus sertifikat tanah melalui Prona. Tim juga menyita barang bukti lainnya berupa tiga berkas surat proses sertifikasi tanah, surat akta pelepasan dan pembebasan penguasaan tanah dengan Nomor: 593/865/C-Tb/P.RD/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015. Dan surat dengan Nomor: 593/607/C-TB/P.RD/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama Pawero Rejo. (arp/udi)

 

 

 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 14:24

207 Koperasi Langgar Aturan

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Rabu, 20 Maret 2019 14:22

Elpiji Melon Kian Mahal

TANJUNG REDEB - Persoalan tingginya harga elpiji 3 Kilogram (Kg)…

Selasa, 19 Maret 2019 12:51

Wisata Kuliner di Kabupaten Ini Stagnan

TANJUNG REDEB - Wacana pembangunan wisata kuliner yang sempat dicanangkan…

Selasa, 19 Maret 2019 12:47

Ratusan Karyawan Demo, Ini yang Diminta Mereka

TANJUNG REDEB - Ratusan pekerja tambang batu bara PT Sapta…

Selasa, 19 Maret 2019 12:45

PH Minta Terdakwa Dibebaskan

TANJUNG REDEB – Terdakwa Ardiansyah dan Roberto yang tersandung kasus…

Selasa, 19 Maret 2019 12:40

Drainase Perkotaan Ditarget Rampung Mei

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 18 Maret 2019 14:51

Proyek MYC Mantaritip Terancam Molor

TANJUNG REDEB -Tahun ini merupakan tahun penyelesaian bagi 10 proyek…

Senin, 18 Maret 2019 14:50

Bupati Tunggu Hasil Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Aksi semena-mena yang dilakukan Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 17 Maret 2019 01:47

Kawasan Budidaya Kehutanan Terlanjur ‘Dikuasai’ Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram meminta pihak kecamatan melakukan…

Minggu, 17 Maret 2019 01:45

Imigrasi Masuk Kampung, UNTUK APA?

PULAU DERAWAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI (Tempat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*