MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 07 Maret 2018 11:43
Kemendagri “Batalkan” Mutasi Tiga Pejabat Disdukcapil
GARA-GARA SISTEM TERGANGGU: Masyarakat selalu memenuhi ruang pelayanan Disdukcapil Berau. Bahkan agar tidak menumpuk di dalam gedung, petugas Disdukcapil juga membuka pos pelayanan di halaman gedung, karena membludaknya masyarakat mengurus administrasi kependudukan setiap harinya.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, telah mencabut tiga Surat Keputusan (SK) mutasi yang sebelumnya diterbitkan Bupati Berau terhadap tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau. Pencabutan ini ditengarai karena adanya surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal mutasi pejabat Disdukcapil tersebut, 2017 lalu.

Menurut Kepala BKPP Berau Abdul Rifai, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat teguran yang dilayangkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri kepada pihaknya. Hal itu juga yang diduga membuat sistem pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Berau selalu mengalami gangguan dalam beberapa pekan terakhir, karena tidak bisa mengakses koneksi di Kemendagri.

Pasalnya, pemindahan tiga pejabat Disdukcapil yang dilakukan sebelumnya, belum disetujui Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Ketiga pejabat Disdukcapil yang sebelumnya dimutasi yakni, dua kepala bidang yang dipindah ke instansi lain. Serta satu pejabat diberikan promosi. “SK tiga pejabat ini sudah kami cabut dan mereka telah kembali lagi ke Disdukcapil,” katanya kepada Berau Post, Selasa (6/3).

Namun, meskipun telah dikembalikan ke posisinya semula, Rifai menerangkan ketiga pejabat tersebut akan kembali dimutasi sesuai SK yang sebelumnya diterbitkan, bila sudah mendapat persetujuan Dirjen Dukcapil.

Pihaknya juga sudah mengusulkan kembali ketiga nama tersebut melalui Pemprov Kalimantan Timur, agar bisa dimutasi.

“Usulan ini juga sudah ditandatangani Pak Bupati. Dan dari informasi Dirjen Dukcapil, persetujuan itu akan selesai paling lambat dua minggu,” ucapnya.

“Kemudian apabila sudah disetujui, maka ketiga pejabat itu akan kembali dilantik,” tambahnya.

Rifai mengungkapkan, untuk proses pemindahan atau mutasi terhadap pegawai atau pejabat di Disdukcapil, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dirjen Dukcapil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

“Kami berharap segera disetujui. Sebab ini mengenai pelayanan umum bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, akibat belum mendapat persetujuannya mutasi tiga pejabat Disdukcapil pada 2017 lalu, Kemendagri memberi sanksi kepada Pemkab Berau dengan memutus Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Disdukcapil Berau. Hal ini pun berdampak terhadap pelayanan umum kepada masyarakat.

Dikatakan Kepala Bidang Penduduk dan Catatan Sipil Disdukcapil Berau Masgul, jaringan SIAK di Disdukcapil Berau mengalami gangguan dan berdampak pada proses pencetakan KTP el. Sehingga membuat pelayanan pembuatan KTP el terlambat.

"Saat ini terjadi gangguan jaringan dari pusat, sehingga server tidak dapat melakukan proses pembuatan KTP el. Jadi, kami hanya memberikan surat keterangan pengganti KTP," jelasnya.

Lanjutnya, untuk surat keterangan pengganti KTP el, dapat dipergunakan dalam segala keperluan, karena resmi diterbitkan dari Kemeterian Dalam Negeri, apabila terjadi permasalahan di setiap daerah.

"Dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum seperti, perbankan, keimigrasian, asuransi, pemilu, dan lainnya," katanya.

Pihaknya berharap, para pemohon KTP el bersabar, lantaran proses pencetakan belum bisa dilakukan. "Kami sudah berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk keperluan masyarakat di Berau," tutupnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 13:50

Kehutanan Akui Maraknya Illegal Logging

 TANJUNG REDEB – Terjeratnya Kepala Kampung Sido Bangen karena memberikan…

Rabu, 16 Januari 2019 13:49

Gaji Aparat Kampung Sudah Tinggi

BUPATI Berau Muharram tak permasalahkan rencana Presiden Joko Widodo, menetapkan…

Rabu, 16 Januari 2019 13:46

Langsung Canangkan Evaluasi

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Sujadi, tak…

Rabu, 16 Januari 2019 13:38

Adipura Disambut Suka Cita

TANJUNG REDEB –Trofi Adipura akhirnya tiba di Bumi Batiwakkal, Selasa…

Selasa, 15 Januari 2019 12:57

Kepala Kampung Sido Bangen Tersangka, KASUS APA?

TANJUNG REDEB – Satu lagi oknum kepala kampung harus berurusan…

Selasa, 15 Januari 2019 12:53

Kritikan Jadi Motivasi Meraih Prestasi

Tepat akhir 2018 lalu, Pemkab Berau telah menetapkan Saipul Rahman…

Selasa, 15 Januari 2019 12:45

Bersih Bersejarah

JAKARTA – Setelah sekian lama berada dalam zona abu-abu, akhirnya…

Senin, 14 Januari 2019 14:00

Waspadai Penggunaan Berkas Bodong

TANJUNG REDEB – Bukan sekadar menggelar pesta demokrasi untuk memilih…

Senin, 14 Januari 2019 13:59

Kenaikan Harga Tiket Rusak Iklim Pariwisata

TANJUNG REDEB – Isu kenaikan harga tiket pesawat, tidak lepas…

Senin, 14 Januari 2019 13:58

Masalah Lama, Manajemen Tak Pernah Menginginkannya

Minimnya ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*