MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 08 Maret 2018 11:40
Akui Salah, Bupati “Tak Paham” Permendagri

Ketua DPRD Sesalkan Kekeliruan soal Mutasi di Disdukcapil

GANGGU PELAYANAN: Setiap hari masyarakat selalu memenuhi ruang pelayanan administrasi kependudukan di kantor Disdukcapil Berau. Padahal dalam beberapa pekan terakhir, pelayanan administrasi kependudukan tidak berjalan maksimal karena pemblokiran sistem yang dilakukan Kemendagri.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram mengaku tak tahu persis aturan mutasi bagi pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Namun, bupati sangat menyesalkan pemblokiran jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Disdukcapil yang dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) , Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dikatakannya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau awalnya beranggapan, pejabat Disdukcapil yang tidak boleh dimutasi tanpa persetujuan Mendagri hanyalah Kepala Disdukcapil. Tapi tidak dengan pejabat struktural lain di bawah Kepala Disdukcapil. Ternyata, ujar Muharram, dalam Permendagri 76/2015 tersebut, pejabat sekelas kepala bidang dan kepala seksi, juga tak bisa dimutasi tanpa persetujuan Dirjen Dukcapil. “Saya sebagai bupati juga tidak tahu persis ada larangan seperti itu,” katanya saat ditemui di kantor Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu (7/3).

Tapi Muharram menganggap, pemblokiran sistem yang dilakukan Dirjen Dukcapil, juga tindakan yang salah. Karena jika terjadi kesalahan, dirinyalah yang harusnya diberi peringatan. “Bupati dan BKPP yang salah, kok rakyat yang disengsarakan begini,” kesalnya.

Pasalnya, sejak pemblokiran sistem Disdukcapil selama beberapa pekan, pelayanan kependudukan di Disdukcapil Berau nyaris lumpuh karena proses rekam data yang dilakukan, tak bisa terkoneksi dengan sistem di Kemendagri.

Sementara itu, Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, sangat menyesalkan adanya kekeliruan pada proses mutasi pejabat Disdukcapil tahun lalu, yang berdampak terhadap diblokirnya jaringan Disdukcapil Berau.

Namun, ia meminta Pemkab Berau tidak larut  memikirkan kekeliruan tersebut, tapi segera mengembalikan pejabat-pejabat yang telah terlanjur dimutasi. “Saya juga baru tahu orang Disdukcapil itu langsung di bawah Kemendagri dan mereka rata-rata telah memiliki sertifikat. Sehingga tidak bisa digeser begitu saja,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, saat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di beberapa kecamatan wilayah pesisir Berau, lambannya proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. “Ini harus segera diatasi dan tugas pemerintah daerah bagaimana caranya agar Kemendagri segera melepas pemblokiran itu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Berau mendapat surat teguran dari Kemendagri. Penyebabnya karena tiga pejabat di Disdukcapil Berau dimutasi pada 2017 lalu.

Sebab, untuk bisa memindahkan kepala dinas atau kepala bidang di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, harus berdasarkan persetujuan dari Kemendagri.

Hal itu termaktub dalam Permendagri Nomor 76/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Kepala BKPP Berau Abdul Rifai, tidak membantah surat teguran itu. Tiga pejabat Disdukcapil yang telah dimutasi Pemkab Berau di antaranya dua orang kepala bidang dipindah ke instansi lain. Sedangkan satu pejabat lainnya mendapat promosi.

“Sebenarnya kami telah mengikuti aturan itu untuk meminta persetujuan. Namun saya rasa alirannya lambat. Karena kami berikan kepada provinsi lalu ke Kemendagri,” katanya saat diwawancara Berau Post, Selasa (20/2) lalu.

Dalam isi surat teguran yang dilayangkan kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo tersebut, Rifai mengaku mendapat permintaan untuk mengembalikan ketiga pejabat tersebut. Bila tidak ditindaklanjuti, maka pelayanan di Disdukcapil Berau bakal terganggu. “Ini akan secepatnya kami urus. Karena berkaitan dengan pelayanan umum,” ujarnya.

Sementara kemarin (7/3), Rifai memastikan telah mencabut tiga Surat Keputusan (SK) mutasi untuk tiga pegawai Disdukcapil tersebut.

“SK tiga pejabat ini sudah kami cabut dan mereka telah kembali lagi ke Disdukcapil,” kata Rifai kepada Berau Post, Selasa (6/3).

Namun, meskipun telah dikembalikan ke posisinya semula, Rifai menerangkan ketiga pejabat tersebut akan kembali dimutasi sesuai SK yang sebelumnya diterbitkan, bila sudah mendapat persetujuan Dirjen Dukcapil.

Pihaknya juga sudah mengusulkan kembali ketiga nama tersebut melalui Pemprov Kalimantan Timur, agar bisa dimutasi.

“Usulan ini juga sudah ditandatangani Pak Bupati. Dan dari informasi Dirjen Dukcapil, persetujuan itu akan selesai paling lambat dua minggu,” ucapnya.

“Kemudian apabila sudah disetujui, maka ketiga pejabat itu akan kembali dilantik,” tambahnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 11:27

Keteladanan Lebih Baik dari Seribu Nasihat

TANJUNG REDEB – Rangkaian kegiatan memeriahkan perayaan Hari Jadi ke-208 Kota Tanjung Redeb dan…

Sabtu, 22 September 2018 11:26

Tak Perlu Ditutup-tutupi, KPU Diminta Beber Caleg Mantan Napi

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau diminta lebih terbuka kepada masyarakat, untuk…

Sabtu, 22 September 2018 11:25

Minim Kejuaraan, Maksimalkan Waktu Pemulihan

Atlet-atlet Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Berau, terus meningkatkan porsi latihan menjelang…

Sabtu, 22 September 2018 11:23

Dirut Berau Post Lulus Sangat Memuaskan

JAKARTA - Setelah 7,5 bulan menjalani proses pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI,…

Sabtu, 22 September 2018 11:22

Jadwal Pendaftaran CPNS Belum Jelas

TANJUNG REDEB – Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan…

Jumat, 21 September 2018 10:55

Wakil Rakyat Dinilai Pasif

TANJUNG REDEB – DPRD Berau kembali menggelar hearing atau rapat dengar pendapat menindaklanjuti…

Jumat, 21 September 2018 10:54

Bantah Disebut Proyek Siluman

TANJUNG REDEB - Proyek normalisasi irigasi di RT 20 Kelurahan Sambaliung, yang semula dianggap proyek…

Jumat, 21 September 2018 10:53

Tak Punya Bus Sekolah, Bisa dengan Angkot

TANJUNG REDEB – Kurangnya sarana penunjang aktivitas pelajar, seperti bus sekolah, disebut Ketua…

Kamis, 20 September 2018 00:22

KPU Minta Permohonan Tertulis

TANJUNG REDEB – Pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilihan legislatif (Pileg) 2019 telah…

Kamis, 20 September 2018 00:20

Rapat Anggaran Porprov Deadlock

TANJUNG REDEB – Rapat pembahasan kesiapan kontingen Berau mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .