MANAGED BY:
SENIN
18 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 09 Maret 2018 13:47
Batu Bara Jadi Limbah, Korpri Rencanakan Pembangunan 200 Unit Rumah untuk PNS

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Korpri Berau Kamaruddin, tak menampik jika aktivitas pengerukan batu bara di Jalan Kedaung, Tanjung Redeb, jadi salah satu tahapan pelaksanaan rencana pembangunan 200 unit perumahan untuk korps pegawai di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau.

Dijelaskannya, pengerukan batu bara tidak bisa dihindarkan, karena di lahan milik Korpri tersebut memang memiliki kandungan “emas hitam”. Tapi untuk kasus ini, batu bara yang dikeruk, dikategorikan sebagai limbah yang harus segera dibersihkan. Karena selain karena sudah terbuka, lokasinya juga berada di tengah-tengah permukiman masyarakat. “Tapi limbah seperti ini tidak bisa kita buang sembarangan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/3).

Sehingga, dengan kandungan batu bara yang ada di lahan seluas sekitar 7 hektare tersebut, pihaknya meminta PT Mineral Energi Resouce (MER) untuk tidak langsung melakukan pematangan lahan. Tapi lebih dulu mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus di Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu (DPMSP) Kaltim. “Makanya kami suruh urus dulu IUP Khususnya. Karena kami tidak mau batu bara ini jadi masalah,” terangnya.

Dijelaskan, penunjukan PT MER untuk mengerjakan kegiatan pematangan lahan dan bisa berlanjut pada pembangunan perumahan, sesuai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihaknya dengan PT MER, beberapa tahun silam.

“Dalam MoU itu jelas, segala aspek legalitas dan teknis menjadi tanggung jawab pihak kedua (PT MER). Seperti kasus adanya kandungan batu bara ini, silakan mereka yang mengurus segala aspek legalitasnya sesuai ketentuan,” jelas Kamaruddin.

Bahkan, setelah mendapatkan IUP Khusus dari DPMSP Kaltim, Desember 2017 lalu, pihaknya bersama PT MER melakukan sosialisasi ke masyarakat lingkungan RT 3 dan 9, Kelurahan Sei Bedungun, terkait rencana pematangan lahan yang mengandung batu bara.

“Karena pada dasarnya, kami juga ingin masyarakat ikut mengawasi pelaksanaannya. Karena teorinya dalam hal ini, batu bara digali, lubangnya harus langsung ditutup. Beda dengan pertambangan, meninggalkan lubang yang harus direklamasi,” ujar dia.

Untuk itu, dirinya meminta masyarakat setempat ikut melakukan pengawasan, guna memastikan aktivitas pengerukan batu bara tersebut dituntaskan hingga penutupan kembali lubang yang ditimbulkan. “Yang jelas, kalau dilihat dari sisi pemanfaatannya, pemerintah sangat rugi jika lahan yang sudah dibebaskan itu tidak dimanfaatkan atau tidak difungsikan karena ada batu baranya,” terangnya.

Apalagi kebutuhan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bumi Batiwakkal, juga sangat besar. Karena sesuai hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) 2015 silam, jumlah PNS di Berau yang belum memiliki rumah mencapai 1.900 orang. Dan sesuai data permohonan perumahan yang diajukan PNS kepada Korpri, hingga tahun 2014 jumlahnya mencapai 1.500 orang. “Tapi yang bisa kita bangun baru 100 unit di Jalan Dr Murjani III. Makanya kita sangat butuh pembangunan perumahan untuk pegawai di Berau ini,” ungkap dia.

Tapi, khusus untuk lahan pembangunan perumahan di Jalan Kedaung tersebut, pelaksanaan pembangunan fisik perumahan tidak bisa langsung dilakukan. Sebab, kondisi tanah yang telah dikeruk batu baranya, membutuhkan waktu cukup lama untuk pemadatan lahannya.

“Walau nanti langsung ditimbun kembali, sesuai analisis teknis pematangan lahan, itu butuh minimal satu tahun supaya kepadatan tanahnya sudah layak untuk dilakukan pembangunan. Karena ini beda dengan memotong gunung yang memang sudah padat. Ini digali dan ditimbun kembali. Kita tidak mau pembangunan perumahan nanti kualitasnya tidak baik, hanya karena pematangan lahan yang tidak maksimal,” pungkas Kamaruddin.

Kemarin diberitakan, aktivitas pengerukan batu bara di lokasi pematangan lahan, terjadi di Jalan Kedaung, Tanjung Redeb.

Hal itu diakui Kepala Bidang Amdal dan Hukum Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Lita Handiri. Dikatakan, pihaknya memang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk perusahaan tersebut, namun hanya untuk kegiatan pematangan lahan yang rencananya untuk pembangunan perumahan Korpri.

Namun, perihal adanya kandungan batu bara di lokasi pembangunan, maka kegiatan pematangan lahan yang akan dilakukan, wajib berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim selaku pihak berwenang. “Untuk hal seperti ini yang sifatnya tergali, maka mereka harus berkoordinasi dengan ESDM Provinsi,” katanya kepada Berau Post, Selasa (6/3).

Perusahaan yang mengambil batu bara dijelaskan Lita, selama belum berkoordinasi dengan pihak provinsi, maka batu bara yang telah diambil tidak boleh dijual. Sebab, sebelum dikeluarkan izin, pihak provinsi juga akan melakukan survei lokasi. “Karena itu ada pajaknya tersendiri,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Berau Saga, mengaku tak mengetahui adanya kegiatan pengambilan batu bara yang dilakukan PT Mineral Energi Resouce pada proses pematangan lahan di sekitar Jalan Kedaung.

Menurut Saga, jika aktivitas pengerukan batu bara tersebut benar dilakukan, perusahaan harus mengantongi seluruh perizinannya terlebih dahulu. “Harus diurus untuk legalnya dan diikuti prosedur yang ada. Baru bisa dilakukan penambangan,” katanya.

Jika tidak, maka kegiatan pengerukan batu bara yang dilakukan sifatnya ilegal, karena izin yang dikantongi untuk kegiatan pematangan lahan.

Dikonfirmasi, Direktur Operasional PT Mineral Energi Resource Gunawan Sumantri, memastikan pihaknya telah mengantongi IUP Khusus yang diterbitkan Gubernur Kaltim, untuk melakukan pengambilan batu bara di sekitar Jalan Kedaung, Kecamatan Tanjung Redeb.

Menurut Gunawan, kegiatan penambangan tersebut merupakan salah satu langkah untuk melakukan pematangan lahan, pada lokasi rencana proyek perumahan Korpri.

Pihaknya, ujar Gunawan, telah mengurus perizinan kegiatan tersebut sejak lima tahun lalu. Termasuk IUP Khusus yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu (DPMSP) Provinsi Kaltim yang diterbitkan Desember 2017. “Ini adalah proyek pematangan lahan milik Korpri dengan luasan sekitar 7 hektare. Dan ini bukan penambangan,” katanya saat ditemui di sekitar lokasi pematangan lahan, Rabu (7/3).

 

Ia menjelaskan, setelah diketahui lokasi rencana pembangunan perumahan ada kandungan batu bara, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, batu bara tersebut harus diambil untuk menghindari bahaya bagi masyarakat sekitar. Sehingga pematangan lahan harus didahului dengan pengambilan batu baranya.

Dari IUP Khusus itu, pihaknya memiliki jangka waktu maksimal empat bulan untuk proses pengerukan batu bara. Sebab, IUP Khusus yang dimiliki tidak bisa diperpanjang. “Tujuan IUP ini setelah batu baranya diambil, kemudian tanahnya dikembalikan lagi supaya layak dibangun untuk perumahan,” tuturnya.

Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perihal pengambilan batu bara di lokasi pematangan lahan. Bahkan, ia mengaku telah dua kali melakukan sosialisasi, yakni sekitar dua tahun lalu dan menjelang proses pengerjaan.

“Sudah MoU dengan ketua RT 3 dan RT 9 (Kelurahan Sei Bedungun), serta masyarakat, apa yang mereka mau akan kami bantu. Seperti pengerukan di sekitar masjid, pembuatan jalan alternatif menuju tempat pemakaman, hingga pembuatan sumur bor,” ujarnya

Terkait jumlah batu bara yang telah diangkut, Gunawan menyebutkan pihaknya telah mengambil kurang lebih 4 ribu metrik ton dalam kurun dua pekan. Batu bara tersebut kemudian ditimbun di stockpile milik PT BJU di Teluk Bayur. “Untuk sementara kami timbun di sana dan tidak kami jual, karena belum ke tahapan itu. Nanti dari situ baru kami proses penjualan batu baranya,” tandasnya. (sin/udi)


BACA JUGA

Minggu, 17 Juni 2018 15:21
BREAKING NEWS

JANGAN DITIRU..!! Lebaran, Pengendara Motor Banyak Tak Pakai Helm

TANJUNG REDEB - Mulai hari pertama hingga ketiga lebaran, masih banyak pengendara motor tidak menggunakan…

Sabtu, 16 Juni 2018 16:50

30 Petugas Dishub Siaga di Lima Posko Mudik Lebaran

TANJUNG REDEB - Dinas Perhubungan Berau, kerahkan 30 anggotanya guna menyukseskan arus mudik Lebaran…

Sabtu, 16 Juni 2018 12:15

Pembesuk Membeludak, Rutan Batasi Waktu

TANJUNG REDEB - Pembesuk pada hari kedua Lebaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IB membeludak,…

Jumat, 15 Juni 2018 18:15

Pembesuk Membeludak, Penjagaan Rutan Diperketat

TANJUNG REDEB – Pengaman Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb diperketat. …

Jumat, 15 Juni 2018 16:31

Momen Lebaran, Lokasi Wisata Ramai

SAMBALIUNG - Meski tengah dalam suasana Idul Fitri, namun tak menyurutkan antusias masyarakat untuk…

Jumat, 15 Juni 2018 12:27

BERKAH..!! Idulfitri, Empat Narapidana Hirup Udara Segar

TANJUNG REDEB – Ada 369 narapidana (Napi) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb…

Jumat, 15 Juni 2018 08:32
BREAKING NEWS

Semangat Salat Idulfitri Meski Hujan

TANJUNG REDEB - Hujan yang menguyur Bumi Batiwakkal sejak dini hari tidak melunturkan semangat umat…

Jumat, 15 Juni 2018 08:25
BREAKING NEWS

Kebakaran di Lamin Diduga karena Korsleting Listrik

TELUK BAYUR - Kebakaran di kawasan Lamin, Kecamatan Teluk Bayur merupakan rumah sewa milik Suroto. Diduga…

Jumat, 15 Juni 2018 05:06
BREAKING NEWS

Teluk Bayur Kebakaran Lagi, Rumah di Lamin Hangus

TELUK BAYUR - Kebakaran kembali terjadi di Kecamatan Teluk Bayur, Jumat (15/6). Setelah sebelumnya di…

Kamis, 14 Juni 2018 22:15
BREAKING NEWS

Kumandang Takbir hingga Pesisir

TALISAYAN - Tak mau kalah, Kecamatan Talisayan juga mengumandangkan takbir dengan konvoi kendaraan keliling…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .