MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Senin, 12 Maret 2018 10:45
Tambah Kewenangan, Tak Bebani APBD

Usulan Peningkatan Status BNK Jadi BNNK Berau

DARURAT NARKOBA: Kasatresnarkoba Polres Berau AKP Tatok Tri Haryanto bersama pihak terkait ketika memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus sejak awal 2018, beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Peralihan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Berau menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) tinggal menunggu waktu. Hal ini diutarakan Ketua BNK Berau Agus Tantomo.

Dikatakannya, saat ini Kabupaten Berau telah memasuki darurat narkoba, hal tersebut terlihat dengan mendominasinya pengguna narkotika di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB, Tanjung Redeb. “Rutan itu ibaratnya sudah menjadi sekolah tinggi narkoba,” katanya beberapa waktu lalu.

Meningkatnya pengguna narkotika di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – dijelaskan Agus Tantomo disebabkan letak wilayah. Ia menuturkan lokasi Berau yang menjadi penghubung antara Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab utama.

“Berau ini merupakan jalur penyaluran narkoba dari arah utara ke daerah lainnya. Seperti Sanggata hingga ke Samarinda. Makanya peredarannya juga besar,” ujarnya.

Untuk mengatasi peredaran barang haram tersebut, Agus mengusulkan untuk mengubah status BNK Berau menjadi lembaga vertikal, yakni BNNK Berau. Langkah ini juga tinggal selangkah lagi tercapai.

Pasalnya, pihaknya telah memenuhi persyaratan yang diminta BNN pusat. Bahkan, pihaknya pun telah melakukan presentasi sejak tahun lalu. “Untuk mengubah itu tidak mudah, karena ada 300 lebih kabupaten/kota yang mau. Sementara yang bisa diterima usulannya hanya sekitar 39 daerah saja,” tuturnya.

“Dan Alhamdulillah, dari seluruh daerah yang mengajukan itu, Berau meraih peringkat pertama dengan nilai 96,” tambahnya.

Setelah menjadi lembaga vertikal, pria yang juga wakil bupati Berau ini mengatakan ada tambahan kewenangan. Pasalnya selama berstatus BNK, pihaknya hanya bisa melakukan sosialisasi tanpa bisa melakukan penindakan.

Selain itu, dengan status BNNK, maka pendanaannya tidak lagi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau. Melainkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “BNK itu hanya berupa sosialisasi saja, tidak bisa melakukan tindakan. Lain halnya kalau sudah menjadi BNNK. Dan kalau berubah statusnya, maka juga akan didukung dengan peralatan-peralatan canggih langsung dari pusat,” tandasnya. (arp/udi)

 


BACA JUGA

Jumat, 16 Mei 2014 20:12

Bulan Terang, Bagan Kapal Libur Melaut

<div> <div style="text-align: justify;"> <strong>TALISAYAN - </strong>Hasil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .