MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Senin, 12 Maret 2018 10:50
TAKING OWNERSHIP
Oleh: Harjupri, S.ST

PROKAL.CO, ADA perubahan paradigma dari dunia usaha dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan (CSR). Perubahan paradigma dimaksud adalah dari model pelaksanaan CSR berupa program sosial jangka pendek seperti pemberian uang atau barang dari perusahaan bagi kelompok masyarakat sekitar (lebih bersifat filantropis) menjadi model kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa rekayasa sosial yang dilakukan secara berkelanjutan (sustainable).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dunia usaha sejatinya “sebagai bagian dari kompensasi menghapus dosa dunia usaha terhadap masyarakat lokal”. Keberadaan perusahaan bagi masyarakat lokal tentu membawa dampak, dampak negatif itulah yang hendak dikompensasi oleh perusahaan melalui kegiatan pemberdayaan.

Guna mengoptimalkan hasil dan meminimalisir tumpang tindih kegiatan pemberdayaan dari perusahaan dengan kegiatan pembangunan  kesejahteraan sosial oleh pemerintah, maka prosesnya dikoordinir oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Namun demikian, “dunia usaha yang patuh dan berkomitmen melalui TJSL” masih terbatas.

Catatan ini tidak membahas besaran peran dan kontribusi dunia usaha melalui TJSL, karena setiap perusahaan yang memberikan kontribusi besar maupun kecil; mereka sudah mengumumkan kepada khalayak secara rinci tentang wujud peran sertanya, manfaat yang sudah diterima oleh masyarakat, harapan masyarakat terhadap keberlanjutan dari kegiatan tersebut dan seterusnya.

Catatan ini hanya akan menyoroti, bahwa dunia usaha adalah termasuk bagian dari masyarakat. Jika berbicara masyarakat di lingkungan yang kecil seperti tingkat RT; unsur-unsur yang ada di tingkat RT terdiri dari warga masyarakat biasa, kantor/lembaga pemerintah/swasta dan dunia usaha dari yang skalanya kecil, sedang sampai yang besar.

Di lingkungan RT, ketua RT mempunyai tugas mulia: mendata warga, melayani keperluan administrasi, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan, menampung aspirasi, mengembangkan swadaya, dan menggerakkan gotong royong serta partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Untuk tercapainya kondisi tersebut, maka di lingkungan RT ada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat “wajib” bagi seluruh unsur yang ada di RT tersebut seperti kegiatan gotong-royong, kegiatan siskamling, kegiatan musyawarah warga, kegiatan sosial keagamaan dan lain sebagainya.

Secara umum yang sudah ada kesadaran untuk melaksanakan “kewajiban” lingkungan tersebut adalah warga masyarakat biasa. Mereka relatif mempunyai kesadaran karena mereka adalah warga setempat yang terpanggil untuk ikut mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman sebab keamanan serta kenyamanan yang terwujud itu pada akhirnya mereka sendiri yang akan menikmati. Ada perasaan memiliki dari masyarakat terhadap lingkungannya.

Agak berbeda dengan unsur masyarakat yang “non warga.” Mungkin karena keberadaan mereka di lingkungan tersebut ada yang hanya bersifat sementara, atau ada di antaranya yang merasa sudah menunaikan kewajiban kepada negara melalui pajak ataupun melalui yang lain; lalu ada yang apatis terhadap urusan lingkungan sosial tempat mereka berkantor atau melakukan usaha. Absen dengan kegiatan rutin lingkungan, ketika lingkungan RT membutuhkan “sekadar donasi” untuk kegiatan sosial maupun keagamaan, kepedulian belum juga tergerak. Tentu tidak bermaksud untuk menggeneralisir karena ada juga yang punya kepedulian, tetapi secara umum rasa memiliki dunia usaha kepada lingkungan masih kurang.

Maka kesadaran bahwa lingkungan tempat tinggal adalah milik bersama atau mengambil kepemilikan (taking ownership) perlu ditumbuhkan. Jika ada taking ownership dari dunia usaha, maka dunia usaha akan peduli terhadap lingkungannya. Dunia usaha tidak hanya hadir di rapat-rapat yang terkait dengan kepentingan  internal perusahaannya saja, tapi mereka juga mau menghadiri undangan dari lingkungan (RT/Kelurahan) guna membahas peran dan sumbangsih yang bisa mereka berikan buat lingkungan.

Tanggung jawab vertikal kepada pemerintah ditunaikan dan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat lingkungan juga diberikan.(*/app)

*) Penulis adalah Lurah Tanjung Redeb

 

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 26 Juli 2018 13:32

Sekolah Lapuk

TAMPAK sebagian atap tak lagi menutupi gedung tua itu. Penyangganya hampir lepas. Cahaya masuk dengan…

Selasa, 17 Juli 2018 01:07

Menuju Kota Digital

DIGITALISASI merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 (four point zero). Jika revolusi industri 1.0…

Rabu, 11 Juli 2018 13:56

Mengukur Tensi Politik Menjelang Pileg 2019

TAK terasa roda perputaran sang waktu silih berganti, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan…

Minggu, 01 Juli 2018 00:54

Kemenangan Pilkada untuk Semua

PERHELATAN akbar sekaligus pertarungan euforiasuksesi pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan gubernur…

Rabu, 27 Juni 2018 12:51

Maaf, Saya Golput karena Keadaan

Hari ini, tepatnya 27 Juni 2018, digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah. Terdiri…

Kamis, 21 Juni 2018 09:56

Mutiara Syawal

TIDAK terasa sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga. Kaum Muslimin meninggalkan…

Selasa, 12 Juni 2018 14:40

Konsumerisme di Bulan Ramadan

BULAN Ramadan adalah bulan di mana umat Islam berbondong-bondong untuk menggenggam keberkahan dan rahmat…

Sabtu, 09 Juni 2018 00:24

FILANTROPISME RAMADAN

SECARA bahasa, filantropisme adalah kedermawanan. Kemurahatian, atau sumbangan sosial, sesuatu yang…

Jumat, 01 Juni 2018 12:08

Atasi Kram saat Menstruasi

DI sela aktivitas yang cukup padat sebagai siswa Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 57 Lembaga…

Sabtu, 26 Mei 2018 00:59

Terapi Emosi dalam Sekejap

SAAT berada pada kondisi yang tidak menyenangkan atau ditimpa persoalan, pilihannya sebenarnya hanya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .