MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Senin, 12 Maret 2018 10:50
TAKING OWNERSHIP
Oleh: Harjupri, S.ST

PROKAL.CO, ADA perubahan paradigma dari dunia usaha dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan (CSR). Perubahan paradigma dimaksud adalah dari model pelaksanaan CSR berupa program sosial jangka pendek seperti pemberian uang atau barang dari perusahaan bagi kelompok masyarakat sekitar (lebih bersifat filantropis) menjadi model kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa rekayasa sosial yang dilakukan secara berkelanjutan (sustainable).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dunia usaha sejatinya “sebagai bagian dari kompensasi menghapus dosa dunia usaha terhadap masyarakat lokal”. Keberadaan perusahaan bagi masyarakat lokal tentu membawa dampak, dampak negatif itulah yang hendak dikompensasi oleh perusahaan melalui kegiatan pemberdayaan.

Guna mengoptimalkan hasil dan meminimalisir tumpang tindih kegiatan pemberdayaan dari perusahaan dengan kegiatan pembangunan  kesejahteraan sosial oleh pemerintah, maka prosesnya dikoordinir oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Namun demikian, “dunia usaha yang patuh dan berkomitmen melalui TJSL” masih terbatas.

Catatan ini tidak membahas besaran peran dan kontribusi dunia usaha melalui TJSL, karena setiap perusahaan yang memberikan kontribusi besar maupun kecil; mereka sudah mengumumkan kepada khalayak secara rinci tentang wujud peran sertanya, manfaat yang sudah diterima oleh masyarakat, harapan masyarakat terhadap keberlanjutan dari kegiatan tersebut dan seterusnya.

Catatan ini hanya akan menyoroti, bahwa dunia usaha adalah termasuk bagian dari masyarakat. Jika berbicara masyarakat di lingkungan yang kecil seperti tingkat RT; unsur-unsur yang ada di tingkat RT terdiri dari warga masyarakat biasa, kantor/lembaga pemerintah/swasta dan dunia usaha dari yang skalanya kecil, sedang sampai yang besar.

Di lingkungan RT, ketua RT mempunyai tugas mulia: mendata warga, melayani keperluan administrasi, memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan, menampung aspirasi, mengembangkan swadaya, dan menggerakkan gotong royong serta partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Untuk tercapainya kondisi tersebut, maka di lingkungan RT ada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat “wajib” bagi seluruh unsur yang ada di RT tersebut seperti kegiatan gotong-royong, kegiatan siskamling, kegiatan musyawarah warga, kegiatan sosial keagamaan dan lain sebagainya.

Secara umum yang sudah ada kesadaran untuk melaksanakan “kewajiban” lingkungan tersebut adalah warga masyarakat biasa. Mereka relatif mempunyai kesadaran karena mereka adalah warga setempat yang terpanggil untuk ikut mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman sebab keamanan serta kenyamanan yang terwujud itu pada akhirnya mereka sendiri yang akan menikmati. Ada perasaan memiliki dari masyarakat terhadap lingkungannya.

Agak berbeda dengan unsur masyarakat yang “non warga.” Mungkin karena keberadaan mereka di lingkungan tersebut ada yang hanya bersifat sementara, atau ada di antaranya yang merasa sudah menunaikan kewajiban kepada negara melalui pajak ataupun melalui yang lain; lalu ada yang apatis terhadap urusan lingkungan sosial tempat mereka berkantor atau melakukan usaha. Absen dengan kegiatan rutin lingkungan, ketika lingkungan RT membutuhkan “sekadar donasi” untuk kegiatan sosial maupun keagamaan, kepedulian belum juga tergerak. Tentu tidak bermaksud untuk menggeneralisir karena ada juga yang punya kepedulian, tetapi secara umum rasa memiliki dunia usaha kepada lingkungan masih kurang.

Maka kesadaran bahwa lingkungan tempat tinggal adalah milik bersama atau mengambil kepemilikan (taking ownership) perlu ditumbuhkan. Jika ada taking ownership dari dunia usaha, maka dunia usaha akan peduli terhadap lingkungannya. Dunia usaha tidak hanya hadir di rapat-rapat yang terkait dengan kepentingan  internal perusahaannya saja, tapi mereka juga mau menghadiri undangan dari lingkungan (RT/Kelurahan) guna membahas peran dan sumbangsih yang bisa mereka berikan buat lingkungan.

Tanggung jawab vertikal kepada pemerintah ditunaikan dan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat lingkungan juga diberikan.(*/app)

*) Penulis adalah Lurah Tanjung Redeb

 

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 10 Desember 2018 14:14

Manjakan Pejalan Kaki

MINIMNYA anggaran di tahun 2018 ini, tak berarti Pemkab Berau…

Minggu, 09 Desember 2018 08:21

Catatan Pak Daeng

DATANGLAH ke Talisayan. Banyak hal menarik yang bisa disaksikan.  Bukan…

Jumat, 07 Desember 2018 13:29

Sedikit Lagi, Kata Pak Dahlan

ENTAH seberapa banyak bedanya, ketika Pak Dahlan Iskan membandingkan Bandara…

Jumat, 30 November 2018 13:59

Manajemen Pendidikan di Indonesia

“PEMIMPIN yang tak melakukan kesalahan adalah pemimpin yang tak melakukan…

Sabtu, 24 November 2018 13:44

Peran Sektor Pariwisata di Indonesia

”MASALAH ekonomi Indonesia sudah terlalu ruwet dan ribet. Tidak bisa…

Sabtu, 17 November 2018 11:38

Authentic Relationship Membentuk Karakter Positif

APA itu Authentic relationship? Istilah ini dari bahasa Inggris. Bila…

Rabu, 31 Oktober 2018 00:42

Masyarakat Tanpa Miras

MINUMAN keras atau minuman beralkohol jelas hukumnya haram dalam pandangan…

Minggu, 28 Oktober 2018 11:41

Tolak Bala

BELAKANGAN ramai status media sosial masyarakat Pulau Maratua tengah mengadakan…

Jumat, 26 Oktober 2018 13:36

Hujan Jadi Berkah bagi Petani Sayur

TANJUNG REDEB - Hujan yang terus mengguyur Tanjung Redeb dan…

Jumat, 26 Oktober 2018 13:34

Mengenal Bendera Islam

PERINGATAN Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, Senin…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .