MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 14 Maret 2018 12:04
Atur Alur Perizinan di Kepulauan
BENTUK TIM: Pemkab Berau telah membentuk tim yang akan mengatur persoalan perizinan pembangunan di pulau wisata, khususnya Pulau Maratua.

PROKAL.CO, MARATUA – Pembangunan resort di sejumlah objek wisata, khususnya Pulau Maratua harus diatur. Tak ingin seperti di Derawan yang terlalu padat di atas air, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah membentuk tim soal perizinan.

Dikatakan Wakil Bupati Agus Tantomo, dibentuknya tim yang terdiri dari 14 orang itu, didasari karena ribetnya pengurusan izin pembangunan resort, baik yang berada di atas air maupun di darat.

“Memang kami ini sempat bingung sekali soal perizinan mau ajukan ke mana,” ujar Agus Tantomo kepada Berau Post, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, kata Agus, sebelumnya dirinya mendapatkan banyak informasi yang simpang siur. Seperti perizinan sisi darat cukup di tingkat kabupaten, dan sisi lautnya langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Provinsi Kaltim. Tapi ada juga yang menyebutkan jika pulau statusnya proteksi, untuk sisi darat tetap di tingkat kabupaten dan sisi laut di KKP RI.

“Ada juga yang menyebut kalau status pulau terluar, semuanya harus di kementerian, ada yang berdasarkan zonasi dan macam-macam lah,” tuturnya.

Karena banyaknya informasi soal perizinan itu, pihaknya cukup kebingungan ketika ada investor yang ingin membangun resort di sejumlah objek wisata kepulauan. “Jadi kami sebelumnya bingung mau arahkan ke mana, karena mereka dilempar-lempar pengurusannya,” katanya.

Mengatasi permasalahan tersebut, tim yang dibentuk bertugas mencari kejelasan agar pengurusan izin seragam alurnya. “Saya enggak bisa jawab kalau datang investor. Karena kalau kami menelepon KKP jawabnya A, telepon ke perizinan, jawabannya B dan sebagainya,” ujarnya.

Pada dasarnya, tim yang dibentuk, ditegaskan wabup, sudah mendapatkan solusi dan alur pengurusan izin. Bahkan sudah mulai disosialisasikan.

“Kalau dulu, karena aturannya masih abu-abu, tak masalah yang sudah ada saat ini. Tapi nanti kalau ada yang tidak sesuai pembangunan resortnya, kami mau bongkar karena sudah ada dasar,” pungkasnya. (app/udi)


BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 10:52

Disdik Mengaku Belum Tahu Perubahan Jadwal UNBK 2019

TANJUNG REDEB – Tahun 2019, akan menjadi waktu yang sibuk…

Minggu, 16 Desember 2018 10:50

Peringatan hingga Distribusi BBM Distop

TANJUNG REDEB – PT Pertamina tengah mencari solusi perihal keberadaan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:48

Wabup: Tak Akan Ada Toleransi

PULAU DERAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terus berkomitmen dan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:46

PH Anggap Perkara Nabucco Diskriminatif

TANJUNG REDEB – Terdakwa PT Nabucco dituntut selama 2 tahun…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

Tinggal Tunggu Jadwal Sidang

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan korupsi kapal pariwisata yang mencuat…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

BANYAK JUGA..!! Ada 509 Perempuan Menjanda di Kabupaten Ini...

TANJUNG REDEB – Jelang akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Berau…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:18

Jawab Keraguan dengan Atlet-Atlet Lokal

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VI di Kutai Timur telah…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:16

Empat Kecamatan Masuk Zona Merah

TANJUNG REDEB – Masa kampanye pemilihan legislatif maupun presiden sudah…

Jumat, 14 Desember 2018 10:22

ASIK..!! Dapat Kucuran Rp 300 Miliar, di Kabupaten Ini Bakal Ada Sekolah Penerbangan

TANJUNG REDEB - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun flying…

Jumat, 14 Desember 2018 10:20

Akui Gas Melon Juga Digunakan ASN

TANJUNG REDEB – Persoalan tingginya harga eceran LPG 3 kilogram…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .