MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 14 Maret 2018 12:11
KN Diduga Bermain Sendiri

Pengembangan Dugaan Pungli Pengurusan Surat Tanah di Kelurahan Rinding

Andika Dharma S

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Proses penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan surat Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang dilakukan KN, oknum ketua RT 11, Kelurahan Rinding, terus dikembangkan penyidik Polres Berau.

Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Berau AKP Andika Dharma Sena, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan tersangka KN. Tak hanya beberapa ketua RT lain di Kelurahan Rinding, warga yang sudah mengurus PTSL kepada KN juga dipanggil sebagai saksi. “Sejauh ini sudah ada delapan orang saksi yang kami panggil dan mintai keterangannya,” katanya kepada Berau Post, Selasa (13/3).

Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, semakin melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, perwira yang sebelumnya bertugas di Kutai Timur ini kembali berencana memanggil saksi-saksi lainnya, guna semakin melengkapi pemberkasan.

“Kami juga nantinya akan melakukan koordinasi dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Berau untuk menanyakan prosedur pengurusan PTSL ini. Apa tugas pihak kelurahan dan juga ketua RT,” ujarnya.

Ditanya kemungkinan adanya tersangka lain, Andika belum bisa memastikan. Sebab, hasil pengembangan penyidikan, belum ada keterangan saksi maupun alat bukti yang mengarah pada keterlibatan orang lain dalam praktik pungli tersebut. KN, lanjut Andika, dianggap menjalankan aksi dugaan pungli tersebut seorang dia.

Tapi, walau sudah berstatus tersangka, pihaknya belum melakukan penahanan kepada KN. “Sejauh ini tersangka kooperatif dengan kami. Dan di sisi lain, dia juga sedang sakit,” tuturnya, memberi alasan tidak ditahannya KN.

Andika berharap, proses penyidikan hingga pemberkasan bisa segera dituntaskan, agar pelimpahan berkas perkara segera diajukan ke Kejaksaan Negeri Berau. “Setelah kami satukan berkas ini, maka secepatnya kami serahkan ke kejaksaan supaya dicek,” tandasnya.

Diketahui, KN (59) diduga memonopoli pengurusan surat tanah, dengan mengambil peran para Ketua RT di kelurahan tersebut. Ya, di Rinding, KN menjadi koordinator pengurusan surat Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Hal itu dibenarkan Ketua RT 2 Rinding, Wahab.

Ia mengatakan, status koordinator yang diemban KN merupakan inisiatif KN sendiri, bukan ditunjuk atau diangkat pihak kelurahan. “Jadi setelah ada pertemuan dengan BPN perihal sosialisasi Prona, beliau ingin menjadi koordinator untuk hal pengurusan surat tanah, karena memang dia sudah paham dan mengetahui cara pengurusan surat tanah ini,” kata Wahab saat diwawancara Berau Post, Minggu (25/2).

Terpisah, Ketua RT 8 Rinding, Dwi Haryono, juga membenarkan pengajuan diri oleh KN untuk menjadi koordinator pengurusan surat tanah Prona. Menurutnya, apa yang perankan KN tidak jauh berbeda layaknya seorang calo. Tidak ada kaitannya dengan amanah yang diembannya sebagai ketua RT.

Terkait biaya pengurusan yang dipatok KN, karena pengurusan surat tanah melalui Prona harus secara kolektif atau bersama. “Jadi harga yang dipatok itu sebenarnya di luar item-item yang digratiskan pihak BPN, seperti pendaftaran, biaya PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk tanah dengan nilai di bawah Rp 60 juta dan sebagainya,” tuturnya.

Biaya Rp 1,5 juta yang dipatok KN, lanjut Dwi, digunakan untuk pengambilan formulir, membeli matrai, pembuatan patok, hingga transportasi dan konsumsi tukang ukur tanah.

Dari tangan KN, polisi mengamankan uang tunai Rp 4,5 juta yang diduga hasil pungli pengurusan surat tanah. Polisi juga mengamankan sebuah buku catatan yang berisi nama-nama masyarakat yang telah dan sedang mengurus sertifikat tanah. Polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa tiga berkas surat proses sertifikasi tanah, surat akta pelepasan dan pembebasan penguasaan tanah dengan Nomor: 593/865/C-Tb/P.RD/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015. Dan surat dengan Nomor: 593/607/C-TB/P.RD/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 atas nama Pawero Rejo. (arp/udi)


BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 10:52

Disdik Mengaku Belum Tahu Perubahan Jadwal UNBK 2019

TANJUNG REDEB – Tahun 2019, akan menjadi waktu yang sibuk…

Minggu, 16 Desember 2018 10:50

Peringatan hingga Distribusi BBM Distop

TANJUNG REDEB – PT Pertamina tengah mencari solusi perihal keberadaan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:48

Wabup: Tak Akan Ada Toleransi

PULAU DERAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terus berkomitmen dan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:46

PH Anggap Perkara Nabucco Diskriminatif

TANJUNG REDEB – Terdakwa PT Nabucco dituntut selama 2 tahun…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

Tinggal Tunggu Jadwal Sidang

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan korupsi kapal pariwisata yang mencuat…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

BANYAK JUGA..!! Ada 509 Perempuan Menjanda di Kabupaten Ini...

TANJUNG REDEB – Jelang akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Berau…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:18

Jawab Keraguan dengan Atlet-Atlet Lokal

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VI di Kutai Timur telah…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:16

Empat Kecamatan Masuk Zona Merah

TANJUNG REDEB – Masa kampanye pemilihan legislatif maupun presiden sudah…

Jumat, 14 Desember 2018 10:22

ASIK..!! Dapat Kucuran Rp 300 Miliar, di Kabupaten Ini Bakal Ada Sekolah Penerbangan

TANJUNG REDEB - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun flying…

Jumat, 14 Desember 2018 10:20

Akui Gas Melon Juga Digunakan ASN

TANJUNG REDEB – Persoalan tingginya harga eceran LPG 3 kilogram…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .