MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Jumat, 16 Maret 2018 11:49
DPRD Sahkan 5 Raperda jadi Perda
PARIPURNA: Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah memimpin Rapat Paripurna pengesahan raperda jadi perda, Kamis (15/3) kemarin.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar Rapat Paripurna ke-2 di ruang rapat utama, gedung DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Kamis (15/3).

Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati Berau Muharam, tokoh-tokoh agama, masyarakat dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) itu membahas pandangan akhir dari fraksi  mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Lima raperda tersebut Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Raperda Perlindungan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya Berau serta Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan  Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Juru bicara delapan fraksi di lembaga legislatif kecuali fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun silih berganti menyampaikan pandangan akhirnya terhadap lima raperda. Keputusan akhir pun bulat, seluruh fraksi setuju lima raperda menjadi Perda Kabupaten Berau.

“Anggota fraksi PAN tidak bisa hadir karena mengikuti bimbingan teknis partai. Namun mereka telah sepakat dan setuju kalau lima raperda dijadikan perda,” kata Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah yang juga memimpin rapat paripurna, Kamis (15/3) kemarin.

Meskipun lima raperda tersebut disetujui, namun beberapa fraksi tetap memberikan saran dan masukkan terhadap Pemkab Berau. Seperti yang disampaikan juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Yunus.

Menurutnya, Pemkab Berau harus memiliki daya dukung dalam mengelola barang milik daerah serta dibarengi secara transparan. “Ini dilakukan supaya pendapatan dari pengelolaan aset daerah bisa digunakan lebih maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Suharno menyarankan penarikan retribusi dan pajak haruslah orang yang berintegritas.

Sehingga tidak ada petugas yang bermain dalam hal penarikan pajak. “Petugas pajak haruslah berintergritas, memiliki ketegasan dan berani serta tidak tebang pilih,” tuturnya. (arp/adv/app)

 


BACA JUGA

Rabu, 21 Maret 2018 12:54

Cari Solusi Kelangkaan Gas Melon

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas melon atau elpiji ukuran 3 kilogram…

Rabu, 21 Maret 2018 12:53

Minta Seluruh Pihak Berpikir Positif

TANJUNG REDEB – Pro-kontra terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten…

Rabu, 21 Maret 2018 12:26

Konservasi Penyu Dinilai Gagal

Wakil Ketua DPRD Berau Saga, menyoroti kegiatan konservasi penyu yang dilakukan Balai Konservasi Sumber…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

BMI Presentasi ke Dewan

TANJUNG REDEB – Untuk menjaga keberlangsungan ubur-ubur tak menyengat di Pulau Kakaban, Kecamatan…

Rabu, 14 Februari 2018 13:23

Sekwan Kembalikan 13 Mobil Operasional Dewan

TANJUNG REDEB – Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif…

Kamis, 08 Februari 2018 12:03

Dewan Tinjau Proyek Jalan di Maratua

TANJUNG REDEB – Selain meninjau pengelolaan objek wisata Pulau Kakaban, rombongan DPRD Berau juga…

Rabu, 07 Februari 2018 14:07

Dewan Sayangkan UPT PU “Mangkir”

TANJUNG REDEB - Tak hanya jalan nasional yang kerap menjadi sorotan. Jalan provinsi pun demikian. Seperti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .