MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 17 Maret 2018 00:17
Pemindahan Hiu Paus Tergantung Hasil Riset

Kadisbudpar: Ancol Juga Lembaga Konservasi yang Dipercaya Pemerintah

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Terus bergulirnya polemik rencana pemindahan satu ekor hiu paus dari perairan Berau ke Taman Impian Jaya Ancol, dinilai wajar oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Berau, Mappasikra Mappaseleng.

Karena, ujar Mappasikra, jadi atau tidaknya hiu paus ditempatkan di wahana akuarium terbesar di dunia tersebut, tergantung hasil penelitian yang dilakukan PT Taman Impian Jaya Ancol. Riset untuk memastikan apakah dengan memindahkan seekor hiu paus ke Ancol tidak akan mengancam populasi hiu paus di Berau. Termasuk hiu paus yang akan dipindahkan, apa bisa bertahan hidup layaknya di laut lepas, bagaimana ketersediaan makanannya, serta hal lainnya yang mendukung keberlangsungan hiu paus di Ancol. “Masih sangat panjang prosesnya ini,” kata Mappasikra ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin (16/3).

Dikatakan, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pmekab Berau dan PT Taman Impian Jaya Ancol, ada waktu selama tiga tahun bagi pihak Ancol untuk melakukan penelitian tersebut. Karena pihak Ancol yang menjadi salah satu lembaga konservasi yang sangat dipercaya pemerintah, sangat mengedepankan kepentingan keberlangsungan hidup seluruh satwa yang jadi penghuni Seaworld Ancol. “Kalau hasil risetnya tidak memungkinkan untuk dipindah, tidak akan dipindah,” ujarnya.

Bukan sekadar bergantung hasil riset, pemindahan hiu paus tersebut juga akan bergantung perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kita tunggu saja hasil risetnya seperti apa, serta proses perizinannya nanti bagaimana. Karena jadi tidaknya itu berpindah, tergantung riset dan perizinannya,” pungkas Mappasikra.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Berau Muharram tidak mempersoalkan penolakan tersebut karena itu merupakan hak masyarakat. “Tapi bupati juga punya hak untuk berkreasi,” ujar Muharram sambil memastikan bahwa MoU semacam itu merupakan yang pertama di Indonesia.

Mantan anggota DPRD Provinsi Kaltim ini juga menjelaskan hal yang mendorong pihaknya, membuat kesepahaman dengan PT Taman Impian Jaya Ancol tersebut. Hal itu, lanjut dia, merupakan dorongan agar daerah bisa mendapatkan tambahan pendapatan.

“Muncullah pemikiran bagaimana caranya agar biota laut di Berau ini tetap bisa eksis, tapi juga bisa mendatangkan pendapatan. Makanya kita melakukan penandatanganan MoU itu,” terangnya.

Tapi ditegaskannya, pemanfaatan hiu paus yang ada di perairan Berau, tidak bisa diklaim milik Berau. Karena keberadaan hiu paus di Berau, semata-mata karena ketersediaan makanan yang mereka butuhkan, dan itu disebutnya baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Di mana ada makanan, dia (hiu paus) datang. Puluhan tahun lalu tidak ada, jadi tidak boleh diklaim itu milik Talisayan, milik Berau, Kaltim, itu semua milik negara,” tegasnya.

Tapi, dengan keberadaan sekitar 51-52 ekor hiu paus di perairan Berau, menjadi peluang bagi pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Karena, dengan memindahkan satu ekor ke wahana akuarium terbesar di dunia nantinya, akan memancing wisatawan untuk datang ke Bumi Batiwakkal. “Nanti ada penjelasan yang ingin menyaksikan aslinya, silakan berkunjung ke Berau. Yang pasti, target kami (dari penandatanganan MoU itu) adalah PAD,” ungkap Muharram.

Ia juga mengutarakan, seluruh hewan yang ditempatkan di Ancol mendapatkan perawatan yang sangat prima. Malah Muharram menyebut bisa lebih sehat dibandingkan yang hidup di alam lepas.

Apalagi, dengan pendapatan yang dihasilkan dari rencana kerja sama tersebut, bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program-program bidak kesehatan dan kesejahteraan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Berapa orang yang sakit bisa kita tolong dengan anggaran yang ada. Makanya kita perlu uang. Tapi (masyarakat yang menolak) ini, perikehewanannya lebih besar daripada perikemanusiaannya,” jelasnya. 

Yang perlu digarisbawahi, lanjut dia, rencana kerja sama tersebut baru sebatas MoU yang menjadi dasar untuk mengurus perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Tentu semua pendapat saya terima. Masalah jadi atau tidaknya, saya tidak akan memaksakan kehendak. Kalau kementerian menilai tidak layak, ya tidak bisa dilakukan, karena kewenangan persoalan ini ada di kementerian,” pungkasnya. (sin/udi)


BACA JUGA

Senin, 18 Maret 2019 14:51

Proyek MYC Mantaritip Terancam Molor

TANJUNG REDEB -Tahun ini merupakan tahun penyelesaian bagi 10 proyek…

Senin, 18 Maret 2019 14:50

Bupati Tunggu Hasil Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Aksi semena-mena yang dilakukan Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 17 Maret 2019 01:47

Kawasan Budidaya Kehutanan Terlanjur ‘Dikuasai’ Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram meminta pihak kecamatan melakukan…

Minggu, 17 Maret 2019 01:45

Imigrasi Masuk Kampung, UNTUK APA?

PULAU DERAWAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI (Tempat…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:56

Pertamina Ultimatum Pengetap BBM

TANJUNG REDEB - Pertamina bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bakal…

Jumat, 15 Maret 2019 15:02

Polisi Masih Kejar Perampok Walet

TANJUNG REDEB – Dua dari 4 pelaku perampokan sarang burung…

Jumat, 15 Maret 2019 15:01

Kasus Chairuddin Segera Dilimpahkan

TANJUNG REDEB – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres…

Jumat, 15 Maret 2019 14:59

Gara-Gara Ini, Komisioner KPU Ancam Lapor Polda

TANJUNG REDEB – Komisioner KPU Berau, Nana Mailina mempertanyakan tindak…

Jumat, 15 Maret 2019 14:58

Tersangka Berkilah Demam

TANJUNG REDEB – Pelimpahan berkas perkara dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana…

Kamis, 14 Maret 2019 13:48

Lima Tersangka Segera Diadili

TANJUNG REDEB - Setelah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*