MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Minggu, 18 Maret 2018 00:13
Penyaluran PKH untuk 1.408 KPM
BANTUAN SOSIAL: Petugas PKH menyerahkan bantuan kepada KPM di Gunung Tabur.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial (Dinsos) Berau, menjalankan program untuk memberantas angka kemiskinan termasuk khususnya di Kabupaten Berau. Hal itu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini sudah mulai tahap penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan yang diberikan ini berupa bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang diwajibkan memiliki persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti keluarga kurang mampu dengan indikator di dalam keluarga tersebut tedapat ibu hamil, anak usia sekolah, dan lanjut usia (Lansia).

Dijelaskan Koordinator Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Dinsos Kabupaten Berau, Juliantara, untuk validasi data hingga kini berjumlah 3.700 orang dan selanjutnya akan direalisasikan untuk KPM baru sebanyak 1.408 orang. Untuk penyalurannya sendiri akan dimulai pada Senin (19/3) hingga pertengahan April.

"Penyaluran KPM ditargetkan selesai di pertengahan April mendatang," ujar Juli.

Jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp 1.890.000. Adapun, pencairan tahap pertama sebesar Rp 500.000.

"Tenaga pendamping PKH akan memberikan kartu kepada KPM yang digunakan untuk menarik uang tersebut di BRI. Sementara KPM lama sudah disalurkan dan 19 Maret kembali disalurkan untuk KPM yang baru sebanyak 1.408 orang dimulai di Kecamatan Gunung Tabur dan Teluk Bayur," katanya kepada Berau Post, Sabtu (17/3).

Ditanya tenaga atau Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM-PKH) di Kabupaten Berau, saat ini ada sekitar 29 orang, terdiri dari koordinator Kabupaten Berau sebanyak 1 orang, tenaga administrator pangkalan sebanyak 2 orang, asisten sosial 2 orang, dan pendamping sosial PKH sebanyak 24 orang yang tersebar di 13 kecamatan.

"Pendamping PKH adalah SDM yang direkrut dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PKH dan bertugas dalam pendampingan di kecamatan," jelasnya.

Dikatakannya, terdapat imbauan dari Kementerian Sosial bahwa pemerintah daerah diharapkan ada dana sharing untuk menunjang kegiatan PKH di kabupaten/kota, minimal lima persen dari total anggaran pusat. Adapun alokasi total bantuan pusat untuk target sasaran penerima manfaat, termasuk honor pendamping, operator hingga pendidikan pelatihan bagi pendamping PKH.

"Pemerintah Berau memberikan dukungan penuh bagi pelaksanan PKH. Mulai 2017 melalui dana sharing dari alokasi APBD di atas 5 persendalam menunjang operasional tim PKH setidaknya memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya," pungkasnya. (*/nar/app)


BACA JUGA

Jumat, 16 Mei 2014 20:12

Bulan Terang, Bagan Kapal Libur Melaut

<div> <div style="text-align: justify;"> <strong>TALISAYAN - </strong>Hasil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .