MANAGED BY:
JUMAT
22 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Rabu, 21 Maret 2018 12:53
Minta Seluruh Pihak Berpikir Positif

DPRD Berau Gelar Jajak Pendapat Whale Shark

JAJAK PENDAPAT: DPRD Berau saat menggelar hearing atau jajak pendapat dengan Pemkab Berau dan beberapa LSM pemerhati lingkungan di Gedung DPRD Berau, Senin (19/3).

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pro-kontra terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan PT Impian Jaya Ancol terus menghangat.

Menindaklanjuti hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau pun menggelar hearing atau jajak pendapat bersama berbagai elemen pemerhati lingkungan dan Pemkab Berau pada Senin (19/3) pagi.

Dalam hearing ini dipimpin langsung Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah bersama Wakil Ketua I Saga dan Wakil Ketua II Anwar juga dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya. Sementara dari pihak pemerintah dihadiri Wakil Bupati Agus Tantomo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Mappasikra Mappaseleng dan instansi terkait lainnya.

Berbagai pendapat pun diutarakan di dalam hearing yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut, baik dari pemerhati lingkungan yang menolak ditranslokasikan whale shark ke Ancol, Jakarta dan pandangan Pemkab Berau mengenai alasan kerja sama tersebut.

Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah pun menjelaskan pada dasarnya baik pemerhati lingkungan dan Pemkab Berau sama-sama benar. Baginya, hal ini tergantung dari masing-masing sudut pandang kedua belah pihak.

Sebagai pihak legislatif, Sari–sapaan akrabnya- pun menyarankan agar semua pihak tetap berpikiran positif. “Pahamilah segala sesuatu dan aturan terlebih dahulu. Mana yang lebih baik manfaatnya maka perlu didukung,” katanya kepada Berau Post, Senin (19/3).

Saat ini menurutnya yang perlu dilakukan adalah saling support. Dan berpikir meningkatkan pengawasan di laut. “Pengawasan ini perlu, supaya biota laut yang dilindungi bukan hanya hiu tutul tapi Penyu, Pari Manta, ikan-ikan jenis tertentu dan terumbu karang bisa lestari. Meski kita tahu kewenangan pengawasannya di laut lepas ada di provinsi,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Berau Jasmine Hambali yang turut hadir dalam hearing turut menyampaikan pendapatnya mengenai MoU kerjasama tersebut. Ia pun meminta harus ada jaminan terhadap hewan-hewan yang dikonservasi.

“Apabila ini tetap dilakukan, maka PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya harus berrkontribusi terhadap masyarakat pesisir khususnyanelayan,” katanya dalam hearing.

Menurut anggota DPRD Berau lainnya Rizal, ia menerangkan semua pihak telah sepakat dalam hal konservasi. Semangat inipun diharapkannya harus tetap dijaga semua pihak. “Namun teman-teman di pesisir juga harus menjaga lingkungan dan ekosistem laut dengan melarang penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan,” ujarnya.

Semangat para pemerhati lingkungan ini juga turut diapresiasi Wakil Ketua II DPRD Berau Anwar. Menurutnya, terjadinya pro-kontra di masyarakat mengenai whale shark merupakan gambaran atas kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Berau.

Ia pun menjelaskan sebagai wakil rakyat pihaknya pun mempunyai komitmen bersama dengan satu visi melindungi dan menjaga lingkungan. “Mudah-mudahan gerakan ini juga bisa didengar Dinas Perikanan provinsi. Karena untuk pengawasan laut merupakan kewenangan mereka,” tuturnya.

Perihal pengawasan yang berada di provinsi ini juga turut menjadi hal yang disampaikan Wakil Ketua I Saga dalam hearing. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun meminta semua pihak yang menolak kerja sama pemindahan whale shark ke Ancol tak hanya serta merta memikirkan konservasi. “Kita jangan hanya berbicara menolak-nolak saja. Tapi juga harus berpikir mengenai pengawasan laut,” katanya.

Sebab, sejak diterbitkannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan pengawasan laut pun beralih ke provinsi. “Harusnya kita lebih fokus bagaimana pengawasan terhadap laut. Dan saya harapkan semua orang punya terobosan terkait pengawasan itu,” pungkasnya. (arp/adv/rio)


BACA JUGA

Jumat, 06 April 2018 10:14

DPRD Butuh Pendapat Hukum

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau melakukan kerja sama dalam bidang…

Jumat, 06 April 2018 10:13

Terima LKPJ Tahun Anggaran 2017

TANJUNG REDEB – Rapat Paripurna keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau…

Rabu, 04 April 2018 12:46

Desak Pemkab Perhatikan Pedagang Pasar SAD

TANJUNG REDEB – Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar jajak pendapat…

Rabu, 04 April 2018 12:45

DPRD Barito Timur Tukar Pikiran

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mendapat kunjungan kerja (kunker)…

Kamis, 29 Maret 2018 12:26

DPRD Minta KONI Presentasi

TANJUNG REDEB – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau telah mengirimkan surat permohonan…

Rabu, 21 Maret 2018 12:54

Cari Solusi Kelangkaan Gas Melon

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas melon atau elpiji ukuran 3 kilogram…

Rabu, 21 Maret 2018 12:26

Konservasi Penyu Dinilai Gagal

Wakil Ketua DPRD Berau Saga, menyoroti kegiatan konservasi penyu yang dilakukan Balai Konservasi Sumber…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

DPRD Sahkan 5 Raperda jadi Perda

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, menggelar Rapat Paripurna ke-2 di…

Jumat, 16 Maret 2018 11:49

BMI Presentasi ke Dewan

TANJUNG REDEB – Untuk menjaga keberlangsungan ubur-ubur tak menyengat di Pulau Kakaban, Kecamatan…

Rabu, 14 Februari 2018 13:23

Sekwan Kembalikan 13 Mobil Operasional Dewan

TANJUNG REDEB – Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .