MANAGED BY:
JUMAT
16 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Rabu, 21 Maret 2018 12:53
Minta Seluruh Pihak Berpikir Positif

DPRD Berau Gelar Jajak Pendapat Whale Shark

JAJAK PENDAPAT: DPRD Berau saat menggelar hearing atau jajak pendapat dengan Pemkab Berau dan beberapa LSM pemerhati lingkungan di Gedung DPRD Berau, Senin (19/3).

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pro-kontra terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan PT Impian Jaya Ancol terus menghangat.

Menindaklanjuti hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau pun menggelar hearing atau jajak pendapat bersama berbagai elemen pemerhati lingkungan dan Pemkab Berau pada Senin (19/3) pagi.

Dalam hearing ini dipimpin langsung Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah bersama Wakil Ketua I Saga dan Wakil Ketua II Anwar juga dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya. Sementara dari pihak pemerintah dihadiri Wakil Bupati Agus Tantomo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Mappasikra Mappaseleng dan instansi terkait lainnya.

Berbagai pendapat pun diutarakan di dalam hearing yang dimulai pukul 10.00 Wita tersebut, baik dari pemerhati lingkungan yang menolak ditranslokasikan whale shark ke Ancol, Jakarta dan pandangan Pemkab Berau mengenai alasan kerja sama tersebut.

Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah pun menjelaskan pada dasarnya baik pemerhati lingkungan dan Pemkab Berau sama-sama benar. Baginya, hal ini tergantung dari masing-masing sudut pandang kedua belah pihak.

Sebagai pihak legislatif, Sari–sapaan akrabnya- pun menyarankan agar semua pihak tetap berpikiran positif. “Pahamilah segala sesuatu dan aturan terlebih dahulu. Mana yang lebih baik manfaatnya maka perlu didukung,” katanya kepada Berau Post, Senin (19/3).

Saat ini menurutnya yang perlu dilakukan adalah saling support. Dan berpikir meningkatkan pengawasan di laut. “Pengawasan ini perlu, supaya biota laut yang dilindungi bukan hanya hiu tutul tapi Penyu, Pari Manta, ikan-ikan jenis tertentu dan terumbu karang bisa lestari. Meski kita tahu kewenangan pengawasannya di laut lepas ada di provinsi,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Berau Jasmine Hambali yang turut hadir dalam hearing turut menyampaikan pendapatnya mengenai MoU kerjasama tersebut. Ia pun meminta harus ada jaminan terhadap hewan-hewan yang dikonservasi.

“Apabila ini tetap dilakukan, maka PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya harus berrkontribusi terhadap masyarakat pesisir khususnyanelayan,” katanya dalam hearing.

Menurut anggota DPRD Berau lainnya Rizal, ia menerangkan semua pihak telah sepakat dalam hal konservasi. Semangat inipun diharapkannya harus tetap dijaga semua pihak. “Namun teman-teman di pesisir juga harus menjaga lingkungan dan ekosistem laut dengan melarang penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan,” ujarnya.

Semangat para pemerhati lingkungan ini juga turut diapresiasi Wakil Ketua II DPRD Berau Anwar. Menurutnya, terjadinya pro-kontra di masyarakat mengenai whale shark merupakan gambaran atas kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Berau.

Ia pun menjelaskan sebagai wakil rakyat pihaknya pun mempunyai komitmen bersama dengan satu visi melindungi dan menjaga lingkungan. “Mudah-mudahan gerakan ini juga bisa didengar Dinas Perikanan provinsi. Karena untuk pengawasan laut merupakan kewenangan mereka,” tuturnya.

Perihal pengawasan yang berada di provinsi ini juga turut menjadi hal yang disampaikan Wakil Ketua I Saga dalam hearing. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun meminta semua pihak yang menolak kerja sama pemindahan whale shark ke Ancol tak hanya serta merta memikirkan konservasi. “Kita jangan hanya berbicara menolak-nolak saja. Tapi juga harus berpikir mengenai pengawasan laut,” katanya.

Sebab, sejak diterbitkannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan pengawasan laut pun beralih ke provinsi. “Harusnya kita lebih fokus bagaimana pengawasan terhadap laut. Dan saya harapkan semua orang punya terobosan terkait pengawasan itu,” pungkasnya. (arp/adv/rio)


BACA JUGA

Sabtu, 27 Oktober 2018 12:35

Industri Pariwisata Semakin Berkembang

TANJUNG REDEB - Setelah beroperasi sekitar satu tahun, akhirnya Bandara Maratua diresmikan Presiden…

Sabtu, 27 Oktober 2018 12:34

DPRD Berau Pelajari Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak

TANJUNG REDEB – Mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat, ketua dan…

Kamis, 25 Oktober 2018 14:50

Minta Masyarakat Terima Pengungsi

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau jadi salah satu daerah tujuan pengungsian korban-korban bencana…

Kamis, 25 Oktober 2018 14:22

PDAM Butuh Pimpinan Definitif

TANJUNG REDEB – Kekosongan posisi pimpinan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah,…

Senin, 22 Oktober 2018 13:52

Berikan Layanan Kredit 0 Persen

TANJUNG REDEB – Untuk memberikan kemudahan pelayanan kredit bagi masyarakat, DPRD Berau tengah…

Senin, 22 Oktober 2018 13:47

Cari Solusi agar Tidak Mengganggu Investasi

TANJUNG REDEB – Rombongan DPRD Berau melakukan kunjungan atau konsultasi ke Dinas Energi dan Sumber…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:13

Segera Dibahas agar Mendapat Kesepahaman

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan lima rancangan peraturan daerah (Raperda)…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:12

Sekwan Harus Bersinergi dengan Dewan

TANJUNG REDEB – Tahapan seleksi jabatan untuk Sekretaris Dewan (Sekwan), sudah memasuki tahap…

Rabu, 17 Oktober 2018 13:47

Dewan Bahas Perubahan Alat Kelengkapan

TANJUNG REDEB – Komposisi keanggotaan dan pimpinan komisi serta alat kelengkapan DPRD Berau, diperkirakan…

Kamis, 11 Oktober 2018 14:39

DPRD Apresiasi Pengawasan dari Kejaksaan

TANJUNG REDEB – Keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri Berau dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .