MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 15 April 2018 00:06
Payung Hukum Lemah, Resort Ilegal Terancam Disegel

Kepungan Asing di Pulau Terluar

PUNYA DAYA TARIK: Nunukan Island Resort yang berada di Pulau Bakungan Kecil, salah satu pulau yang dikelola asing.

PROKAL.CO, SOROTAN atas keberadaan resort milik asing di Pulau Maratua, Berau, meruyak ke pelbagai sisi. Dari isu pembelian pulau, hingga hadirnya resort-resort tak berizin alias ilegal. Untuk masalah yang terakhir, bukan isapan jempol belaka.

 

////////////////////

 

PEMKAB Berau seakan luput mengawasi. Resort-resort itu berdiri tanpa melalui mekanisme perizinan di Bumi Batiwakkal. Padahal, kehadiran fasilitas itu terungkap sekitar tiga tahun silam, beriringan dengan dirujuknya kepulauan di timur Berau itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Tujuh perusahaan sedang berkongsi menjadi satu badan hukum untuk mengelola kawasan itu.

Mappasikra Mappaseleng, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, tak membantah alpanya pemerintah mengantisipasi administrasi perizinan resort di kawasan tersebut. "Kendala jarak, lalu proses sewa yang hanya lewat pemilik lahan," akunya.

Seiras nasi sudah menjadi bubur, pemkab hanya bisa mengawasi yang sudah terbangun serta mengambil kebijakan pemutihan. Ini menjadi pilihan karena Pemkab Berau tak mungkin membongkar resort yang sudah terbangun. Investasi yang telanjur terkucur harus diproses sesuai perizinan dari pemerintah setempat. Tim gabungan pun sempat turun satu per satu menilik beleid apa saja yang belum terpenuhi. Agar ada izin dan hak pemkab dapat diperoleh.

"Tak luput, mereka harus memproses izin di kementerian untuk menangani izin pengelola laut. Karena ada resort yang terbangun menjorok ke laut," ujarnya.

Tim gabungan sudah dibentuk pemkab pada Februari lalu. Pemilik resort ditenggat tiga hingga empat bulan untuk merampungkan perizinan. Jika tidak, pemerintah bakal menyegel aktivitas pariwisata di sana.

Semula, aku pria yang karib dipanggil Sikra itu, keberadaan resort tak berizin menjadi temuan tim selepas adanya keluhan warga atas pungutan sebesar Rp 50 ribu bagi masyarakat yang hanya sekadar berkeliling di sana. Setelah dirundung rasa bersalah lantaran luput mengawasi perizinan, pemerintah tak ingin lagi berdiam diri.

Banyak potensi PAD luput, ditambah masih lemahnya payung hukum, pemerintah belum bisa berbuat banyak. Sementara regulasi masih dibahas di legislatif Berau seusai perda di tingkat provinsi dibakukan medio 2017.

Disbudpar selalu menjadwalkan agenda pemantauan pelayanan yang sudah berjalan. Sembari berkoordinasi untuk proses izinnya. "Karena di awal proses izin Disbudpar hanya selaku jenang," katanya.

Resort Nabucco di Pulau Pabahanan, Resort Nunukan di Pulau Bakungan Kecil, serta Virgin Cocoa di Pulau Bakungan Besar termasuk sanggraloka yang didapati belum mengantongi izin lengkap. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau Datu Kesuma sempat menepis.

Menurut dia, berdasarkan dokumen DPMPTSP, ketiga resort tersebut sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan pada 2006. Sedangkan untuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terbit 2011.

“SITU dikeluarkan tahun 2015, untuk Resort Nabucco dan Resort Nunukan saja. Kalau Virgin Cocoa (Pulau Bakungan Besar) baru diurus,” ujar pria yang baru menduduki DPMPTSP setahun lalu tersebut.

Keterlambatan mengeluarkan SITU disebabkan kelengkapan dokumen amdal yang baru saja diproses.

Nabucco Island Resort beroperasi sekitar 17 tahun. Sedangkan Nunukan Island Resort jelang 10 tahun dan Virgin Cocoa 2,5 tahun. Datu belum mengetahui detail keberadaan tiga sanggraloka tersebut karena alasan dirinya yang baru menjabat.

Di sisi lain, dia berdalih investasi asing tidak ditangani pemerintah daerah. Pengurusan penanaman modal asing (PMA) ditangani langsung pada pemerintah pusat. Apabila izin PMA turun, barulah boleh ditindaklanjuti daerah. “Ada rekomendasi dari pusat, sehingga pemda berikan izin. Dan mereka (Nabucco dan Nunukan) sudah memiliki,” tutur dia.

Meski demikian, sempat ada pencabutan pada 2013 lantaran pihak terkait tidak pernah memberikan laporan setelah mengantongi izin. Tetapi tidak terhenti, pihak Nabucco mengurus kembali sampai akhirnya kembali mengantongi izin. “Tapi harus masuk daftar pusat pariwisata (DPP). Waktu itu IMB dikeluarkan Dinas Perumahan dan Tata Kota,” ungkapnya.

Dengan izin tersebut, pihak Nabucco telah mengantongi IMB, amdal, dan akhirnya mendapat SITU pada 2015. SITU wajib diperpanjang setiap dua tahun. “Sekitar dua bulan lalu mereka mengurus kembali. Termasuk perizinan untuk Resort Virgin Cocoa,” terangnya.

Walau begitu, ditegaskan bahwa IMB Virgin Cocoa perlu dibuatkan amdal berbeda. Regulasi tak memperkenankan perusahaan menggunakan amdal dari perizinan usaha sebelumnya. Lagi pula, amdal dari membangun di kawasan perairan harus keluar dari provinsi. “Makanya kami meminta untuk dilengkapi,” imbuhnya.

Banyaknya resort beroperasi tanpa memiliki izin lengkap membuat sisi pengawasan dipertanyakan. Namun, Datu lagi-lagi meminta permakluman karena dirinya yang baru satu tahun menjabat. Meski begitu, ditegaskan perlunya peran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) menyikapi hal ini. “Kejadian ini memberikan pelajaran. Pengawasan memang perlu ditingkatkan. Kami segera berkoordinasi,” pungkasnya.

Pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) via Berau Dalam Angka 2017, kabupaten tersebut memiliki total 99 hotel/penginapan, 7 resort/cottage, dan 171 homestay. Derawan tercatat sebagai kecamatan dengan unit terbanyak. Meliputi 27 hotel, 2 resort, dan 98 homestay. Sedangkan kecamatan tetangga Maratua memiliki 9 hotel, 5 resort, dan 55 homestay. (tim kp/kpg/udi)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 00:09

KASIHAN..!! Ruangan Terbatas, Pasien Dirawat di Lorong

TANJUNG REDEB –Ruang Dahlia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai kembali penuh. Bahkan…

Jumat, 20 Juli 2018 00:08

Pembahasan Kompensasi Floating Crane Diundur

TANJUNG REDEB - Setelah dua bulan sejak aksi buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menuntut pembagian…

Kamis, 19 Juli 2018 01:14

Hakim Tolak Eksepsi Bupati

TANJUNG REDEB - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb menolak eksepsi terdakwa pelanggaran…

Kamis, 19 Juli 2018 01:05

PKPI Juga Tak Lapor Kesbangpol

TANJUNG REDEB – Bukan sekadar tidak mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan…

Rabu, 18 Juli 2018 13:36
Bupati Jalani Sidang Perdana Pidana Kampanye Pilgub Kaltim 2018

Nyatakan Keberatan atas Dakwaan JPU

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram menjalani sidang perdana atas dugaan pelanggaran pidana…

Rabu, 18 Juli 2018 13:32

Hanura Berau Ikut Kepengurusan OSO-Herry

Mendaftar di hari terakhir penyerahan berkas, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat…

Rabu, 18 Juli 2018 13:29

PKPI dan Garuda Tak Mendaftar

TANJUNG REDEB – Hingga penutupan pengajuan daftar calon anggota legislatif tadi malam (17/7),…

Rabu, 18 Juli 2018 13:27

Seluruh Pendaftar Lolos Verifikasi Berkas

Setelah jumlah pendaftar minimal terpenuhi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melanjutkan…

Selasa, 17 Juli 2018 01:05

Sport Center Bukan untuk Porprov

TANJUNG REDEB - Walau serius membangun, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau memastikan Sport Center…

Selasa, 17 Juli 2018 01:04

Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran

TANJUNG REDEB – Masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan ikut serta pada pemilihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .