MANAGED BY:
MINGGU
21 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 22 April 2018 12:15
Jika Tidak Melaporkan Pelanggaran yang Dibuat Jajarannya, Pimpinan OPD yang Diberi Sanksi
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua DPRD Berau Anwar, menyebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan jajarannya, layak diberi sanksi.

Sebab, jika seorang pemimpin tidak melaporkan pelanggaran yang dibuat jajarannya, malah menimbulkan dugaan keterlibatannya. Untuk itu, setiap pimpinan OPD, diminta tegas dan tidak melindungi jajarannya yang telah melakukan pelanggaran. “Saya rasa (pimpinan OPD-nya) yang harus diberi sanksi. Mana tahu mereka ada kongkalikong atau main mata,” katanya kepada Berau Post baru-baru ini.

Kepala OPD dikatakannya harus lebih aktif melakukan evaluasi kepada jajarannya, terutama dari sisi kedisiplinan.

Contohnya, jika ada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kerjanya bolos kerja, maka pimpinan OPD yang bersangkutan harus yang pertama memberikan teguran. Baik lisan maupun tertulis.

Anwar juga meminta agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, juga melakukan penelusuran dugaan pelanggaran oleh ASN di semua OPD.

“Jangan sampai ada ASN melakukan hal yang sama tapi tidak diproses dan bebas dari saksi. Jangan satu yang dibesar-besarkan, sedangkan yang lain ditutupi,” ujarnya.

Tak cuma itu, BKPP juga dituntut untuk benar-benar melakukan pengkajian mendalam sebelum memberi sanksi. Sebab diakuinya, belum lama ini pihaknya pernah mendapatkan laporan adanya Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Puskesmas Labanan Makarti yang dipecat sebelum melewati proses hukum.

“PTT ini disebut selingkuh, tapi belum ada proses hukum atas tuduhan itu tapi dia sudah dipecat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kepala BKPP Berau Abdul Rifai sangat menyayangkan sikap kepala OPD yang tidak terbuka ketika ada pegawainya yang melakukan pelanggaran. Yakni keterlibatan oknum guru SD di Kelay yang mengedarkan narkoba jenis Dobel L.

Keterlibatan guru itu baru diketahui pihaknya saat yang bersangkutan melapor ke BKPP Berau, justru ketika telah bebas dari penjara. “Harusnya ketika ada pegawai yang terlibat pelanggaran, pimpinan OPD langsung melapor ke kami, bukan yang bersangkutan melapor sendiri setelah bebas dari penjara,” jelas Rifai.

Karena itu, pihaknya berharap seluruh pimpinan OPD lebih terbuka saat ada pegawai yang melanggar, sehingga pihaknya juga bisa segera melakukan tahapan pemberian sanksi. “Terlebih ketika ASN terlibat kasus hukum, karena sesuai aturan mereka harus diberhentikan sementara sampai ada putusan hukum tetap baru akan diberikan sanksi,” pungkasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:02

10 Sekolah Dibina SMP 2

TANJUNG REDEB – Bersama 17 SMP lainnya di Kaltim, SMPN 2 Tanjung Redeb menjadi satu-satunya perwakilan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:01

Siap Ladeni Somasi NM

TANJUNG REDEB – Tak cukup laporannya ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Partai…

Sabtu, 20 Oktober 2018 13:59

Aromanya Terjaga karena Ada Rumus Penyajiannya

Cita rasa kopi datang dari kualitas biji kopinya. Cita rasanya pun berbeda, bergantung daerah asal biji…

Jumat, 19 Oktober 2018 13:24

Hapus Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau menyerahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan…

Jumat, 19 Oktober 2018 13:23

Perusahaan Di-deadline Tiga Hari

TANJUNG REDEB – Kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kontingen Berau mengikuti Pekan Olahraga…

Jumat, 19 Oktober 2018 13:20

Terima dengan Tangan Terbuka

KORBAN bencana asal Palu, Donggala dan Sigi yang mengungsi ke Berau, disambut dengan tangan terbuka…

Jumat, 19 Oktober 2018 13:18

Pengungsi Pilih Menatep di Berau

BIDUKBIDUK – Kecamatan Bidukbiduk jadi wilayah yang paling banyak menampung pengungsi asal Palu,…

Jumat, 19 Oktober 2018 13:17

Gunakan Bubuk Kasar, Aromanya Lebih Terasa

Kopi, kini bukan lagi sekadar rasa. Bagi penikmatnya, kopi sudah berkembang menjadi lifestyle. Bahkan…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:38

PPP dan Gerindra Membantah

TANJUNG REDEB – Berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan…

Kamis, 18 Oktober 2018 13:31

Boleh Gunakan Dana Tanggap Bencana

TANJUNG REDEB - Beberapa daerah menjadi tempat persinggahan korban gempa dan tsunami yang terjadi di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .