MANAGED BY:
SELASA
17 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Rabu, 02 Mei 2018 00:28
Ketika Hak “Dilayani” Terabaikan
Abdul Azis Sakti

PROKAL.CO, MASIH terlintas di benak saya, sebanyak 42 kepala daerah mendapat penghargaan berupa piala dan piagam Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) beberapa waktu lalu. Hanya saja, saya kurang paham apakah Pemkab Berau juga mendapat penghargaan itu.

Tapi yang jelas, para kepala daerah tersebut diberi penghargaan karena dinilai memiliki komitmen kuat mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Pelayanan publik memang masih menjadi masalah di banyak daerah. Tidak sedikit keluhan muncul dari masyarakat mengenai hal ini. Perlu mengubah watak lama untuk menjadi pemerintah yang benar-benar melayani masyarakat.

Watak lama sebagian birokrat kita yang buruk dalam hal pelayanan publik hingga saat ini, tampaknya belum juga hilang. Padahal, zaman sudah berganti. Arus modernisasi yang menerjang dari segala bidang menuntut kaum birokrat dalam hal ini pemerintah, bekerja lebih profesional  kalau tidak ingin terlindas atau tertinggal jauh di belakang. Sayangnya, ternyata arus modernisasi belum menyadarkan sebagian kaum birokrat yang mungkin sudah berwatak buruk dalam hal pelayanan publik, untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanannya.

Tidak heran jika hingga saat ini masih saja terdengar berbagai keluhan dan teriakan dari masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan, baik itu disampaikan melalui media sosial maupun dengan aksi unjuk rasa.

Keluhan masyarakat atas buruknya fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan sebagainya ternyata tidak hanya disebabkan oleh kelambanan, kesulitan, dan kemahalan proses pelayanan, tetapi juga terjadi karena watak birokrasi kita yang lebih serius melayani jika yang dilayani adalah orang-orang penting dan mampu memberikan ‘sesuatu atau imbalan’. Sedangkan rakyat jelata yang tidak bisa demikian, tidak hanya kehilangan hak pelayanannya, tapi secara substansial, ia telah kehilangan haknya sebagai warga negara/daerah yang harus dilayani oleh pemerintah.

Agenda reformasi, salah satunya berisi tuntutan agar pemerintah mereformasi jajaran birokrasi supaya bekerja lebih baik. Tetapi tampaknya tidak hanya pemerintah yang belum begitu serius, watak lama sejumlah birokrat memang sudah sangat berakar.

Butuh terapi kejut dari pemerintah yang membuat para birokrat itu jera untuk mengubah pola lama ke pola baru yang lebih baik. Lantas, kalau sudah begini, apa yang kita harapkan ke depan? Nada optimisme harus tetap dipupuk, meski perubahan yang kita harapkan mungkin memakan waktu yang tidak sebentar.

Untuk mengubah watak birokrasi yang buruk, tidak sekadar komitmen kepala daerah atau kepala negara, tetapi harus terimplementasikan pula dalam bentuk-bentuk yang sangat konkret. Selain itu, di jajaran birokrasi sendiri semua pihak mau tidak mau harus mereformasi total. Dan, reformasi paling penting bahkan mungkin terpenting adalah mereformasi sistem yang ada (reformasi sistemik).

Kenapa demikian? Kalaupun jajaran birokrat yang berwatak buruk itu diganti seribu kali pun, tetap tidak akan berhasil menciptakan kondisi pelayanan terhadap publik secara baik, sepanjang sistem yang mereka pegang masih memberikan peluang pada pihak-pihak yang betah dengan praktik-praktik lama untuk mempertahankan status quo-nya yang buruk.

Hakikat keberadaan pemerintah dalam konteks negara demokrasi adalah untuk melayani rakyat. Baik-buruknya pemerintah dapat dilihat dari baik atau buruknya pelayanan terhadap publik. Inilah yang menjadi hal urgen bagi pemerintah untuk selalu mengevaluasi kinerjanya. Sudahkah pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap publik?

Masih munculnya berbagai keluhan masyarakat jelas menunjukkan bahwa pelayanan publik masih buruk.

Sudah saatnya pemerintah tidak sekadar memerintah, tetapi juga melayani rakyat. Pemerintah yang hanya bisa memerintah terindikasi dari banyaknya peraturan yang minus implementasi. Sebagai masyarakat, tentu kami tidak menginginkan pemerintah bersikap NATO (No Action Talk Only) alias cuma bisa bicara tapi tak ada tindakan. (*/udi)

*) Pemimpin Redaksi Berau Post


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 14:30

Ibu, Kembalilah pada Fitrahmu

Beredarnya video penganiayaan seorang ibu kepada anak kandungnya di media sosial, membuat geram semua…

Senin, 21 Mei 2018 13:50

Ibu Senang, Bayi Girang

BULAN suci Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan. Semua umat Islam bersuka cita atas kehadiran…

Sabtu, 19 Mei 2018 12:24

SELAMAT DATANG RAMADAN

ALHAMDULILLAH, umat islam sudah memasuki bulan Ramadan, aromanya yang beberapa minggu lalu sudah semerbak…

Jumat, 18 Mei 2018 00:05

Penyegaran atau Balas Dendam?

BAHWA mutasi atau perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten dan kota…

Rabu, 16 Mei 2018 00:51

Islam Melawan Terorisme

JAGAT media kembali memberitakan aksi terorisme. Menurut keterangan juru bicara Kepolisian Daerah Jawa…

Selasa, 08 Mei 2018 00:28

Ekonomi Syukur

BERSYUKUR adalah salah satu ajaran terpenting dalam Islam. Bersyukur sebanding dengan bersabar.…

Senin, 07 Mei 2018 11:18

“Ya Allah, muliakan dan bahagiakanlah Pak Jokowi.”

SAAT membaca kalimat doa di atas, bagaimana tanggapan Anda? Ingat, respons Anda yang paling pertama…

Senin, 30 April 2018 00:16

Kenapa Harus Sekolah Alam?

“Pak, saya doakan semoga Bapak terpilih nanti, dan harapan saya hanya satu. Saya ingin anak saya…

Sabtu, 21 April 2018 10:28

Kartini Kesehatan

RADEN Adjeng Kartini, sosok yang sangat menginspirasi. Tokoh emansipasi yang  menuntut persamaan…

Selasa, 03 April 2018 12:19

Heboh Pulau Bakungan

KEMARIN malam salah satu TV nasional memberitakan tentang tidak diperbolehkannya wisatawan lokal masuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .