MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Rabu, 02 Mei 2018 00:28
Ketika Hak “Dilayani” Terabaikan
Abdul Azis Sakti

PROKAL.CO, MASIH terlintas di benak saya, sebanyak 42 kepala daerah mendapat penghargaan berupa piala dan piagam Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) beberapa waktu lalu. Hanya saja, saya kurang paham apakah Pemkab Berau juga mendapat penghargaan itu.

Tapi yang jelas, para kepala daerah tersebut diberi penghargaan karena dinilai memiliki komitmen kuat mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Pelayanan publik memang masih menjadi masalah di banyak daerah. Tidak sedikit keluhan muncul dari masyarakat mengenai hal ini. Perlu mengubah watak lama untuk menjadi pemerintah yang benar-benar melayani masyarakat.

Watak lama sebagian birokrat kita yang buruk dalam hal pelayanan publik hingga saat ini, tampaknya belum juga hilang. Padahal, zaman sudah berganti. Arus modernisasi yang menerjang dari segala bidang menuntut kaum birokrat dalam hal ini pemerintah, bekerja lebih profesional  kalau tidak ingin terlindas atau tertinggal jauh di belakang. Sayangnya, ternyata arus modernisasi belum menyadarkan sebagian kaum birokrat yang mungkin sudah berwatak buruk dalam hal pelayanan publik, untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanannya.

Tidak heran jika hingga saat ini masih saja terdengar berbagai keluhan dan teriakan dari masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan, baik itu disampaikan melalui media sosial maupun dengan aksi unjuk rasa.

Keluhan masyarakat atas buruknya fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan sebagainya ternyata tidak hanya disebabkan oleh kelambanan, kesulitan, dan kemahalan proses pelayanan, tetapi juga terjadi karena watak birokrasi kita yang lebih serius melayani jika yang dilayani adalah orang-orang penting dan mampu memberikan ‘sesuatu atau imbalan’. Sedangkan rakyat jelata yang tidak bisa demikian, tidak hanya kehilangan hak pelayanannya, tapi secara substansial, ia telah kehilangan haknya sebagai warga negara/daerah yang harus dilayani oleh pemerintah.

Agenda reformasi, salah satunya berisi tuntutan agar pemerintah mereformasi jajaran birokrasi supaya bekerja lebih baik. Tetapi tampaknya tidak hanya pemerintah yang belum begitu serius, watak lama sejumlah birokrat memang sudah sangat berakar.

Butuh terapi kejut dari pemerintah yang membuat para birokrat itu jera untuk mengubah pola lama ke pola baru yang lebih baik. Lantas, kalau sudah begini, apa yang kita harapkan ke depan? Nada optimisme harus tetap dipupuk, meski perubahan yang kita harapkan mungkin memakan waktu yang tidak sebentar.

Untuk mengubah watak birokrasi yang buruk, tidak sekadar komitmen kepala daerah atau kepala negara, tetapi harus terimplementasikan pula dalam bentuk-bentuk yang sangat konkret. Selain itu, di jajaran birokrasi sendiri semua pihak mau tidak mau harus mereformasi total. Dan, reformasi paling penting bahkan mungkin terpenting adalah mereformasi sistem yang ada (reformasi sistemik).

Kenapa demikian? Kalaupun jajaran birokrat yang berwatak buruk itu diganti seribu kali pun, tetap tidak akan berhasil menciptakan kondisi pelayanan terhadap publik secara baik, sepanjang sistem yang mereka pegang masih memberikan peluang pada pihak-pihak yang betah dengan praktik-praktik lama untuk mempertahankan status quo-nya yang buruk.

Hakikat keberadaan pemerintah dalam konteks negara demokrasi adalah untuk melayani rakyat. Baik-buruknya pemerintah dapat dilihat dari baik atau buruknya pelayanan terhadap publik. Inilah yang menjadi hal urgen bagi pemerintah untuk selalu mengevaluasi kinerjanya. Sudahkah pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap publik?

Masih munculnya berbagai keluhan masyarakat jelas menunjukkan bahwa pelayanan publik masih buruk.

Sudah saatnya pemerintah tidak sekadar memerintah, tetapi juga melayani rakyat. Pemerintah yang hanya bisa memerintah terindikasi dari banyaknya peraturan yang minus implementasi. Sebagai masyarakat, tentu kami tidak menginginkan pemerintah bersikap NATO (No Action Talk Only) alias cuma bisa bicara tapi tak ada tindakan. (*/udi)

*) Pemimpin Redaksi Berau Post


BACA JUGA

Jumat, 26 Oktober 2018 13:36

Hujan Jadi Berkah bagi Petani Sayur

TANJUNG REDEB - Hujan yang terus mengguyur Tanjung Redeb dan sekitarnya dalam sepekan terakhir membuat…

Sabtu, 08 September 2018 12:14

‘Pintu Keluar’ Harus Dibuka dari Dalam

DI setiap kesempatan, ada saja klien yang berkirim pesan melalui WhatsApp, dari mulai konsultasi masalah…

Selasa, 28 Agustus 2018 11:39

Perempuan Mulia dengan Islam

SUDAH semestinya perempuan harus menjaga kemuliaan dirinya, kita  bersyukur karena sebagian Muslimah…

Jumat, 24 Agustus 2018 13:47

Indahnya Harmonisasi Keberagaman

BANGSA Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, memiliki luasan hamparan…

Rabu, 15 Agustus 2018 14:07

Makna Kemerdekaan Indonesia

TAK terasa begitu cepatnya perputaran ruang dan perputaran roda waktu yang silih berganti di antara…

Rabu, 15 Agustus 2018 14:06

Makna Kemerdekaan Indonesia

TAK terasa begitu cepatnya perputaran ruang dan perputaran roda waktu yang silih berganti di antara…

Kamis, 09 Agustus 2018 14:46

Jasa Wartawan

Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar,…

Rabu, 08 Agustus 2018 11:17

Surat Cinta Muktamar IMM XVIII Malang

DINAMIKA perdinamika dalam tubuh ikatan terjadi. Idealisme kader bermunculan demi kukuhnya suatu fondasi…

Jumat, 03 Agustus 2018 13:40

Sakit Itu Berat, BPJS Tak Akan Kuat

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah mengalami defisit keuangan. Sehingga membuat lembaga…

Kamis, 02 Agustus 2018 13:29

Peduli Lingkungan, Simpel Aja!

Mendengar istilah simpel, identik dengan mudah, sederhana atau praktis. Begitu juga yang ingin dihadirkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .