MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 17 Mei 2018 11:44
Pansus LKPj Soroti Kinerja OPD, Program Capai Target Hanya 17,5 %, Tidak Dilaporkan 75 %

Program Capai Target Hanya 17,5 %, Tidak Dilaporkan 75 %

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemkab Berau di bawah pimpinan Bupati Muharram dan Wakil Bupati Agus Tantomo, mendapat penghargaan prestasi kerja status sangat baik dengan predikat bintang dua dari Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu.

Tapi, penilaian kinerja pemerintahan yang dinilai baik pada tahun anggaran 2017 itu, berbanding terbalik dengan hasil evaluasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Berau untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2017.

Pasalnya, ujar Ketua Pansus LKPj Elita Herlina, hanya 17,5 persen program yang telah mencapai target di tahun 2017. Sementara program yang tidak mencapai target kerja dilaporkan sebesar 7 persen. Sedangkan 75 persen tidak dilaporkan indikator capaian kinerjanya.

Fokus pembangunan tahun 2017 yang telah ditetapkan yakni penguatan sumber daya manusia (SDM), optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ramah lingkungan, juga tidak tercermin dalam target capaian pembangunan. Baik dari aspek alokasi pendanaan atau program dan kegiatan pendukungnya.

Penyediaan beasiswa senilai Rp Rp 1,8 miliar untuk pelajar tidak mampu dan berprestasi, juga tidak terserap dengan maksimal. "Memang kewenangan (pengelolaan) SMA/SMK sudah tidak ada lagi di kabupaten, tapi untuk mencerdaskan putra-putri daerah dan mencegah ada yang putus sekolah, itu tetap tanggung jawab pemkab," ujarnya saat membacakan hasil evaluasi Pansus LKPj pada rapat paripurna di gedung DPRD Berau kemarin (16/5).

DPRD juga menyoroti penurunan cukup signifikan pada Pendapatan Daerah. Jika tahun 2016 pendapatan daerah mencapai Rp 2 miliar, tahun 2017  hanya mencapai Rp 1,8 miliar. Legislatif menilai masih ada beberapa sektor pajak yang belum terpungut secara maksimal, terutama setelah beralihnya sebagian kewenangan kabupaten, seperti bidang kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk pelimpahan sebagian kewenangan dari provinsi ke kabupaten, dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan sektor unggulan utama peningkatan PAD, lebih fokus dan konsentrasi menggali dan mengembangkan sumber pendapatan baru daerah.

Realisasi belanja modal pada belanja langsung pun disampaikan politikus partai Golkar ini hanya mencapai 66,81 persen dari anggaran yang dialokasikan. DPRD menilai hal itu disebabkan kurang matangnya perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa.

"Itu tentu berkaitan dengan lemahnya SDM dalam pengelolaan dan lemahnya perencanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini pun menjadi alasan berulang di setiap tahunnya. Untuk itu pemerintah dinilai perlu melakukan peningkatan kapasitas aparatur di setiap OPD," jelas Elita.

Apalagi kapasitas ASN juga kerap menjadi kendala dalam setiap kegiatan. "Mutasi dan dalam penempatan aparatur hendaknya sesuai dengan kompetensinya dan mengacu pada peraturan ASN," tambahnya.

Pansus LKPj juga menyinggung persoalan pelayanan publik yang dinilai masih tak maksimal. Terutama karena lemahnya komitmen pimpinan OPD terhadap pentingnya pelayanan publik yang prima.

Hal itu sangat mempengaruhi penilaian Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Bupati Berau diharapkan bisa mengevaluasi aspek manajerial, SDM dan aspek akuntabilitas di OPD, seperti penyelesaian tapal batas kampung dan kabupaten yang belum juga tuntas.

Begitu juga dengan proses perizinan yang masih memakan waktu lama, transparansi pengelolaan keuangan ADK, berkurangnya bantuan langsung kegiatan produksi pertanian dalam arti luas. Termasuk soal pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit daerah dan puskesmas yang belum maksimal.

Pansus LKPj meminta peningkatan akreditasi puskesmas segera dilakukan, karena puskesmas yang belum terakreditasi tidak bisa bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk upaya peningkatan puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), khususnya puskesmas di empat kecamatan terdekat dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2020. "Tidak lupa juga tentang pelayanan bidang pendidikan, khususnya pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang belum merata," bebernya.

Jajaran legislatif juga menyinggung belum sinerginya pengembangan pariwisata antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan Pemkab Berau. DPRD pun mendorong agar pemerintah membuat aturan terkait pengelolaan dan kebersihan objek wisata dan peningkatan SDM pemandu wisatawan.

Terakhir, DPRD juga mengingatkan pemerintah terkait pengelolaan aset, karena masih banyak yang belum jelas. Khususnya aset tanah milik Pemkab Berau yang belum bersertifikat. Peningkatan kualitas Renstra OPD, maupun ketepatan waktu dalam penyampaian Renstra, penguatan dan pemuktahiran data base dari Badan Pusat Statistik (BPS) Berau, agar bisa meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang pernah diraih pada tahun 2015 dan 2016.

“Termasuk melakukan audit di PDAM Tirta Segah yang saat ini bermasalah di internalnya,” pungkasnya. (sam/udi)

Bupati: Saya Ingin Kembali Jadi Anggota DPRD

TELINGA Bupati Berau Muharram dibuat cukup panas atas penyampaian rekomendasi dan evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2017 oleh DPRD Berau, saat sidang paripurna ke-7, kemarin (16/5).

Bahkan Muharram menyebut jika dirinya ingin kembali lagi menjadi jajaran legislatif, setelah mendengar evaluasi-evaluasi yang disampaikan anggota DPRD Berau saat itu. "Mendengar itu, saya jadi ingin kembali jadi anggota DPRD," katanya seraya tersenyum.

Walau demikian, dirinya menegaskan bahwa, kritikan dan masukan DPRD merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk perbaikan kinerja eksekutif. “Saya ingin sampaikan penilaian Kemendagri beberapa waktu lalu bahwa Berau peringkat kedua di Kaltim sebagai kabupaten yang memiliki kinerja sangat tinggi. Tapi setelah dievaluasi DPRD seperti itu, saya sampaikan pada teman-teman pimpinan OPD bahwa apa yang disampaikan legislatif ini sangat berharga,” ujarnya.

Menyikapi rekomendasi DPRD yang lebih juga banyak pada evaluasi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Muharram menyebut penempatan ASN bukan sekadar dari keinginan bupati. Tapi ada prosedur yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan ASN itu sendiri.

"Ada beberapa OPD yang kreatif dan perlu waktu untuk menyelesaikan programnya karena anggaran yang terbatas. Boleh jadi penilaian DPRD relatif tidak maksimal dan itu biasa," katanya.

Namun untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan assessment terhadap seluruh staf maupun pejabat eselon IV, khususnya yang sudah memenuhi syarat untuk naik tingkatan eselonnya.

Dengan assessment tersebut, diharapkan semua pejabat yang ditempatkan bisa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di setiap OPD.

"Itu untuk melihat kemampuan SDM," katanya.

Rencananya, program kerja sama dengan UI tersebut akan dilaksanakan tahun depan setelah anggaran yang dibutuhkan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2019. (sam/udi)

 


BACA JUGA

Minggu, 09 Desember 2018 08:17

Jadi Gaya Hidup

TANJUNG REDEB – Perkembangan kopi dalam rentan waktu 40 sampai…

Sabtu, 08 Desember 2018 13:51

Pelindo Cek Kedalaman Sungai

SAMBALIUNG – Pembangunan Pelabuhan Gurimbang oleh PT Pelindo IV, bakal…

Sabtu, 08 Desember 2018 13:48

Kerugian Negara Rp 15,2 Miliar

TANJUNG REDEB – Penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang…

Jumat, 07 Desember 2018 13:34

Borong 12 Medali, Berau Juara Umum

TANJUNG REDEB – Cabang Olahraga Layar berhasil memborong 12 medali…

Jumat, 07 Desember 2018 13:32

Tanamkan Moral, Pelajar Jadi Sasaran

Suasana tegang biasanya mengiringi jalannya pelaksanaan lomba pidato yang digelar…

Jumat, 07 Desember 2018 13:25

Bupati Serahkan pada Kejaksaan

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram menyerahkan sepenuhnya persoalan dugaan…

Kamis, 06 Desember 2018 13:25

Sopir Truk Diperiksa sebagai Saksi

TANJUNG REDEB – Polisi masih mendalami penyelidikan kecelakaan maut di…

Kamis, 06 Desember 2018 13:23

Tambah Pengetahuan melalui Pelatihan Jurnalistik

Pendokumentasian sebuah kegiatan merupakan salah satu hal penting. Apalagi bagi…

Kamis, 06 Desember 2018 13:22

Endus Dugaan Penggelapan ADK

TANJUNG REDEB – Selain di Kampung Balikukup, penyalahgunaan Alokasi Dana…

Rabu, 05 Desember 2018 12:27

Segera Sidangkan Laporan FMP4

LAPORAN Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundangan (FMP4) Berau, ditindaklanjuti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .