MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 18 Mei 2018 00:04
Permen PU Jadi Acuan Kelayakan TPA

Ratna: Jangan Sampai DLHK Punya Andil Mendatangkan Wabah Penyakit

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Polemik relokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga di Jalan Sultan Agung, terus memanas. Pemerintah yang beranggapan keberadaan TPA masih sangat layak di tengah-tengah permukiman masyarakat, berbanding terbalik dengan kuatnya dorongan masyarakat yang meminta Pemkab Berau segera merelokasi TPA.

Malah menurut anggota Komisi III DPRD Berau Ratna, pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau yang menyebut penyusunan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) oleh pejabat DLHK sebelumnya, tidak mutlak dilakukan untuk pelaksanaan relokasi TPA, merupakan sebuah kekeliruan.

“Jadinya ngeri-ngeri sedap. Karena adanya pernyataan yang menyatakan mereka (Kepala DLHK Berau) tidak tahu apa dasarnya sehingga pejabat lama menganggarkan FS pemindahan TPA Bujangga, ditambah dengan pernyataan bahwa hasil FS itu tidak ada di kantornya,” ujar Ratna kepada Berau Post kemarin (17/5).

Diyakininya, Kepala DLHK sebelumnya tentu tidak sekonyol itu memprogramkan penyusunan FS jika tidak memiliki dasar. Seperti pemahaman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tengang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Permen PU Nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

Pejabat sebelumnya, lanjut Ratna, tentu sudah berkoordinasi dengan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kesehatan tentang syarat layak lokasi TPA.

“Kalau seperti itu pernyataannya, perlu diberikan pemahaman tentang Panca Prasetya Korpri kepada pejabat tersebut. dan Bapak Bupati sebagai pembina kepegawaian, barangkali perlu me- refresh ASN yang dimaksud,” terang politikus Partai Golkar ini.

“Karena tentu, mereka (pejabat DLHK sebelumnya, red), sudah menjadikan RTRW (Rendana Tata Ruang Wilayah) yang ada sebagai acuan memprogramkan penyusunan FS untuk TPA,” sambung Ratna.

Dikatakan, pernyataan tersebut juga seolah menyudutkan pejabat lama. “Kasihan pejabat lama yang sudah mengabdikan dirinya untuk pembangunan di Kabupaten Berau,” terangnya.

Terkait dokumen FS yang dinyatakan tidak ada, atau belum pernah dilihat, Ratna menilainya sangat tidak masuk akal. Karena dokumen tersebut merupakan hasil kegiatan yang telah diperiksa atau melalui proses audit internal. “Jadi kalau dikatakan dokumen tersebut tidak ada, berarti ada oknum di OPD tersebut yang lalai,” jelas wakil rakyat asal daerah pemilihan Tanjung Redeb ini.

Terkait kelayakan TPA Bujangga seperti diutarakan kepala DLHK, juga disebutnya menarik. Sebab, DLHK tentu sudah siap mengelola TPA Bujangga sesuai standar persyaratan menggunakan metode Sanitary Landfill, sesuai amanah Permen PU Nomor 3/2013, seperti pengolahan air lindi.

Air lindi atau cairan yang merembes ke bawah dari tumpukan sampah yang terbentuk karena pelarutan dan pembilasan materi-materi terlarut, dan proses pembusukan oleh aktivitas mikroba setelah adanya air eksternal, termasuk air hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah di TPA. Pengolahannya harus sedemikian rupa agar air hasil olahan sesuai kelayakan baku mutunya.

Metode Sanitary Landfill, lanjut dia, mengakibatkan semakin banyaknya gas metan yang terperangkap dan memunculkan aroma tak sedap, menyebabkan kebakaran, menimbulkan efek rumah kaca, bahkan bisa menyebabkan ledakan. “Ini yang sangat berbahaya bagi masyarakat di sekitar TPA,” ungkap Ratna.

Selanjutnya harus dilakukan pengendalian vector penyakit di TPA. Jika tidak ditangani dengan baik, sangat berisiko menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat sekitar TPA.

Memastikan kelayakan TPA juga harus melibatkan OPD lainnya. Bukan hanya DLHK. Yakni dari sisi tata ruangnya melibatkan DPUPR dan Dinas Perumahan. Dari sisi kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan dan keamanannya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Melihat keterlibatan OPD tersebut, mestinya DLKH berkoordinasi dengan OPD-OPD tersebut yang punya NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) masing-masing. Jangan hanya berkeras mempertahankan pendapat, tetapi tidak mempertimbangkan masukan-masukan dari OPD terkait dan usulan masyarakat yang disampaikan kepada kami sebagai wakil rakyat,” tegas Ratna.

Yang dikhawatirkan, rasa optimistis DLHK untuk mengelola TPA Bujangga walau tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan bersama, malah menjadi bumerang.

“Makanya tolong dipersiapkan teknologi yang tepat dan SDM yang kompeten untuk mengelolanya,” katanya.

“Jangan sampai nantinya DLHK malah punya andil dalam mendatangkan wabah penyakit dan bencana bagi masyarakat sekitar TPA secara khusus, dan masyarakat Berau secara umum di kemudian hari,” lanjutnya.

Ratna juga meminta Kepala DLHK dan jajarannya, agar lebih sering melihat langsung kondisi TPA untuk merasakan langsung aroma tak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah. Terutama setelah diguyur hujan.

“Atau cukup lewat saja, kalau naik mobil dibuka kacanya. Setelahnya silakan direnungkan, apakah masih layak berada di tengah kota seperti sekarang atau tidak?” pungkasnya.

Kemarin diberitakan, Kepala DLHK Berau Sujadi, didampingi stafnya Junaidi, mengakui jika pihaknya sudah pernah menyusun FS atau studi kelayakan untuk merelokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga.

Namun dikatakannya, penyusunan FS yang dilakukan menggunakan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau itu, tidak mutlak untuk merelokasi TPA.

Dijelaskannya, TPA Bujangga di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Tanjung Redeb, masih layak untuk digunakan. DLHK pun mengaku optimistis mampu mengelola TPA tersebut dengan maksimal.

"TPA sekarang masih layak. FS itu hanya kajian mencari tahu di mana tempat lain yang cocok atau layak jika ke depannya TPA memang sudah tidak layak dan harus dipindahkan. Jadi bukan berarti ada FS, TPA harus dipindah," jelasnya.

Hingga saat ini, Junaidi mengaku tidak mengetahui alasan pejabat sebelumnya menganggarkan dan melaksanakan penyusunan FS. "Hasilnya pun kami belum tahu. Saya tanya dengan staf, tapi tidak tahu juga keberadaan berkas itu," akunya. (udi)


BACA JUGA

Senin, 20 Mei 2019 14:54

Angka Kematian Bayi Terus Meningkat

TANJUNG REDEB– Pelayanan dasar di bidang kesehatan yang disampaikan dalam…

Senin, 20 Mei 2019 14:08

Tambah Teman, Tambah Pengetahuan

Di tengah kemajuan teknologi saat ini, banyak kalangan remaja yang…

Minggu, 19 Mei 2019 13:15

Dekat dengan Sang Pencipta, Dapat Nikmat yang Luar Biasa

Usianya masih terbilang belia. Baru 11 tahun. Tapi Abdul Rahman…

Minggu, 19 Mei 2019 13:06

Lebih Ganas, tapi Cacar Monyet Bisa Dicegah

TANJUNG REDEB – Singapura dan Batam sudah terinfeksi virus cacar…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:26

Curi Pupuk untuk Persiapan Lebaran

BIDUK-BIDUK - Tiga orang pelaku pencurian pupuk milik PT Jabontara…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:12

Di Bandara Ini, Belum Ada Peningkatan Penumpang

TANJUNG REDEB - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:01

Penurunan Harga Tiket Pesawat Ngga Ngefek

KELUARNYA Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang…

Sabtu, 18 Mei 2019 13:59

Didukung Orangtua, Bisa Belajar Ilmu Agama

Ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, salah satu alasan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:32
Bupati Kutuk Aksi Pengeboman Ikan di Perairan Berau

Pelaku Pengeboman Ikan Ternyata Nelayan Luar Berau

TANJUNG REDEB– Bupati Berau Muharram mengutuk para pelaku pengeboman ikan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:30

Tutup Celah People Power

TANJUNG REDEB – Maraknya seruan people power di berbagai media…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*