MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Jumat, 18 Mei 2018 00:05
Penyegaran atau Balas Dendam?
Abdul Azis Sakti

PROKAL.CO, BAHWA mutasi atau perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi adalah hak prerogatif kepala daerah. Namun, sebaiknya hak tersebut tak digunakan seenaknya atau secara membabi-buta. Sehingga tidak lagi mempertimbangkan prinsip-prinsip the right man in the right place (menempatkan seseorang pada bidang keahliannya). Tapi yang terjadi adalah the right man in the wrong place (menempatkan seseorang di posisi yang salah, bukan bidang keahliannya).

Aksi brutal seorang bupati atau kepala daerah seperti ini jelas sangat berbahaya, sekalipun mutasi itu hak prerogatif kepala daerah. Tapi idealnya, penggunaan hak tersebut tidak boleh sesuka hati. Harus tetap profesional dan proporsional, sebab baik buruknya kinerja pemerintah dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan kewenangan masing-masing instansi.

Semakin singkatnya masa jabatan seseorang yang disebabkan oleh seringnya dimutasi, berakibat rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, karena pejabat baru harus belajar lagi, beradaptasi dengan kondisi dan regulasi yang harus dilaksanakan dan patuhi. Hal ini berimplikasi pada menurunnya tingkat profesionalitas dalam bekerja, karena pejabat yang bersangkutan harus kembali beradaptasi dengan lingkungannya yang baru.

Dalam Undang-Undang ASN, Baperjakat diberikan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi atau penilaian atas kinerja pegawainya. Tapi itu formalitas belaka, karena yang melakukan mutasi penuh adalah kepala daerah dan sering sekali tak sesuai hasil penilai Baperjakat, tetapi lebih kepada faktor like and dislike (suka dan tidak suka).

Kepala daerah memiliki hak mengutak-atik pejabat mulai level eselon 4, eselon 3, kepala sekolah dan lain-lain. Sedangkan eselon 2 harus dilakukan lelang terbuka. Sangat berbahaya jika dasar untuk melakukan mutasi adalah karena dendam politik, karena pejabat yang bersangkutan dianggap mendukung calon lain saat pilkada. Bahaya lain adalah jika balas jasa karena PNS yang bersangkutan merupakan pendukung saat pilkada. Suka atau tidak suka, tak bisa menjadi dasar melakukan mutasi.

Pengangkatan pejabat tetap mesti memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mutasi karena balas jasa atau dendam mesti ditolak tegas, berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya adalah membawa persoalan ini ke Ombudsman RI.

Memang selama ini, pelantikan kepala daerah kerap diikuti kegelisahan pejabat. Mereka khawatir bakal dicopot atau dimutasi dari jabatannya. Apalagi saat pilkada PNS yang bersangkutan tidak mendukung pemenang atau malah secara diam-diam memihak kepada calon lainnya. Akibatnya berdampak terhadap kenyamanan kerja. Tak sedikit melakukan gerilya demi mempertahankan jabatan. Berbagai cara ditempuh untuk mencari dukungan politik asal tidak dicopot dari jabatannya. Di sisi lain, PNS yang mengincar jabatan tertentu akan melakukan pembusukan agar pejabat tertentu dicopot dengan berbagai modus antara lain yang bersangkutan merupakan pendukung calon lain saat pilkada.

ASN harus melawan praktik-praktik politik balas jasa yang dilakukan kepala daerah usai pilkada. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan hanya tunduk pada negara, bukan pada pemerintah. Pejabat hanya wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Meski membina hubungan baik dengan kepala daerah tetap penting, tetapi sebaiknya secara profesional, bukan karena sogokan dan lain-lain. Mutasi tidak bisa dilakukan sesuka hati. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sudah jelas bahwa ada alasan seorang kepala daerah memutasi anak buahnya. Jika tidak, maka sang kepala daerah bisa dikenakan sanksi.

PNS yang mempunyai skill (kemampuan), profesionalisme, dan tanggung jawab, sebenarnya tak perlu takut terkena mutasi karena sudah jelas PNS tak boleh berpolitik. Meski memang politisasi PNS masih sering terjadi karena jumlahnya tak sedikit dan relatif mudah diarahkan karena organisasinya rapi. Kepala daerah seharusnya merangkul mereka yang dicurigai tidak mendukungnya saat pilkada, bukan malah memusuhi dan seolah-olah membunuh karakter PNS tersebut dengan kedok ‘penyegaran’. PNS yang bersangkutan sebaiknya diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan memang tidak mampu, maka bupati sah-sah saja melakukan penggantian pejabat.

Bukan hanya wartawan, tapi kepala daerah juga mesti memahami istilah cover both side. Istilah ini tidak asing lagi di dunia jurnalistik yang artinya, mengonfirmasi atau mendengar keterangan dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa demikian? Karena bupati atau wali kota yang bijak, semestinya mendengar dan mengonfirmasi terlebih dahulu laporan atau bisikan-bisikan yang sampai di kupingnya dari orang lain, sebelum mengambil tindakan. Sebab biasanya penjilat itu identik dengan laporan palsu.

Di ujung catatan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya, semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. (*/udi)

*) Pemimpin Redaksi Berau Post/Bulungan Post


BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 12:51

Adipura Pelipur Lara

SAYA harus katakan spektakuler. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya apa…

Senin, 14 Januari 2019 13:57

Pak Sulaiman yang Hebat

CATATAN  hari ini, sebetulnya peristiwa cukup lama. Masih ada sisi…

Minggu, 13 Januari 2019 14:13

Tak Sengaja Bertemu

INI bukan lagu “Tenda Biru”nya Desy Ratnasari. Tapi, ketika saya…

Sabtu, 12 Januari 2019 12:29

Mengejar Pesawat

TIAP pagi mesti melintas di Jalan Ahmad Yani. Rute tetap…

Jumat, 11 Januari 2019 13:55

Akhirnya Terjawab Juga

SAYA pernah melihat sendiri, bagaimana dengan santainya warga membuang sampah…

Kamis, 10 Januari 2019 12:50

Mundu Tekka

INGAT Mundu? Ya, bagi warga Maratua dan Derawan sangat mengenal…

Rabu, 09 Januari 2019 13:19

Merindukan Teluk Sumbang

SAYA lupa tahun berapa. Ketika pertama kali mengunjungi Teluk Sumbang,…

Selasa, 08 Januari 2019 12:40

Antara Vanessa, Rp 80 Juta dan Timbangan Mental

JAGAT media maya kembali dibuat heboh di awal 2019. Ini…

Selasa, 08 Januari 2019 12:38

Vaname dari Karangan

JANGAN lihat sekarang. Tapi, tunggu tiga tahun ke depan. Sinar…

Selasa, 08 Januari 2019 12:34

Transparansi APBD Go Digital

PERKEMBANGAN Informasi dan Teknologi terjadi sangat cepat di seluruh negara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*