MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 10 Juni 2018 00:32
Ranah Hukum Pilihan Terakhir

Upaya Penagihan Tunggakan Pajak PT KN

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau Maulidiyah, menegaskan jika pihaknya akan membawa persoalan tunggakan pajak PT Kertas Nusantara ke ranah hukum, jika upaya penagihan yang dilakukan tak kunjung membuahkan hasil.

Apalagi upaya penagihannya telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Berau sejak 2017 lalu. “Proses penagihannya kami serahkan kepada pengacara negara, nanti kami akan berkoordinasi lagi untuk upaya apa yang akan diambil selanjutnya,” katanya diwawancara Berau Post kemarin (9/6).

Walau demikian, Pemkab Berau masih berharap adanya itikad baik dari manajemen PT KN untuk menyelesaikan tunggakan, mengingat itu adalah kewajiban perusahaan sesuai amanat Undang-Undang 28/2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Daerah (Perda) 1 tahun 2011.

“Kami sangat berharap PT KN segera menyelesaikan walaupun dengan cara mengangsur karena nilainya yang memang cukup besar. Ya, paling tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau menyarankan agar Pemkab Berau berani mengambil sikap tegas dalam menagih utang pajak PT Kertas Nusantara.

Dikatakan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Berau Indra Thimoty, hal itu penting dilakukan sebagai bentuk peringatan maupun pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

“Jangan kami beri somasi aja tapi ujung-ujungnya tidak ada langkah tegas yang diambil, itu akan jadi catatan buruk, dan saya yakin perusahaan lain akan meniru hal itu juga, karena kalau melanggar tidak masalah, tidak ada sanksi yang tegas, hanya sekadar teguran saja,” tegasnya.

Kejaksaan Negeri Berau diutarakannya, sudah mengoordinasikannya kepada Pemkab Berau sebagai pemberi kuasa. “Sudah kami ajukan untuk memberikan somasi kedua, karena panggilan pertama mereka tidak hadir. Tapi keputusannya tetap di Pemkab Berau,” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau 21/2011 pasal 103, penanggung jawab PT Kertas Nusantara bisa terancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda empat kali lipat karena PT KN tidak menyampaikan Surat Tanda Pajak Daerah (STPD).

Memang dalam pasal 21 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun. Tapi perlu diketahui, itu hanya berlaku hingga masa persidangan saja.

“Kalau sudah vonis ya tetap akan dipenjara sampai masa vonisnya berakhir. Kalau siapa yang bertanggung jawab atas ini saya belum tahu, karena saya juga belum masuk lebih jauh ke perusahaan,” pungkasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Rabu, 19 Desember 2018 13:39

6.221 KTP-el Dibakar

TANJUNG REDEB – Sebanyak 6.221 keping KTP-el yang rusak dan…

Rabu, 19 Desember 2018 13:36

Dua Pekan Ditelantarkan di Pinggir Jalan

TANJUNG REDEB – Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…

Rabu, 19 Desember 2018 13:34

Berkas Perkara Diteliti Kejaksaan

TANJUNG REDEB – Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor)…

Rabu, 19 Desember 2018 13:31

Tetap Yakin Tak Bersalah

TANJUNG REDEB – Pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan kapal…

Selasa, 18 Desember 2018 12:18

Tak Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana

TANJUNG REDEB – Dua pelaku kasus dugaan tindak pidana korupsi…

Selasa, 18 Desember 2018 12:17

Tuntut Pejabat Berinovasi

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau untuk pertama kalinya menggelar mutasi…

Selasa, 18 Desember 2018 12:15

Bully Membunuh Karakter Anak

KETUA Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berau…

Selasa, 18 Desember 2018 12:13

Berkiprah di Tingkat Nasional, Ulang Prestasi di Apsetra X

Teater Aji Kannik Barrau Sanipah (AKBS) SMAN 1 Berau terus…

Senin, 17 Desember 2018 14:54

Tutup ‘Wisata Seribu Lubang’

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan poros pesisir…

Senin, 17 Desember 2018 14:53

Penyu Sisik Masuk Daftar Merah Kepunahan

TANJUNG REDEB – Ketegasan Pemkab Berau yang tidak akan menolerir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .