MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 10 Juni 2018 00:32
Ranah Hukum Pilihan Terakhir

Upaya Penagihan Tunggakan Pajak PT KN

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau Maulidiyah, menegaskan jika pihaknya akan membawa persoalan tunggakan pajak PT Kertas Nusantara ke ranah hukum, jika upaya penagihan yang dilakukan tak kunjung membuahkan hasil.

Apalagi upaya penagihannya telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Berau sejak 2017 lalu. “Proses penagihannya kami serahkan kepada pengacara negara, nanti kami akan berkoordinasi lagi untuk upaya apa yang akan diambil selanjutnya,” katanya diwawancara Berau Post kemarin (9/6).

Walau demikian, Pemkab Berau masih berharap adanya itikad baik dari manajemen PT KN untuk menyelesaikan tunggakan, mengingat itu adalah kewajiban perusahaan sesuai amanat Undang-Undang 28/2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Daerah (Perda) 1 tahun 2011.

“Kami sangat berharap PT KN segera menyelesaikan walaupun dengan cara mengangsur karena nilainya yang memang cukup besar. Ya, paling tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau menyarankan agar Pemkab Berau berani mengambil sikap tegas dalam menagih utang pajak PT Kertas Nusantara.

Dikatakan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Berau Indra Thimoty, hal itu penting dilakukan sebagai bentuk peringatan maupun pelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

“Jangan kami beri somasi aja tapi ujung-ujungnya tidak ada langkah tegas yang diambil, itu akan jadi catatan buruk, dan saya yakin perusahaan lain akan meniru hal itu juga, karena kalau melanggar tidak masalah, tidak ada sanksi yang tegas, hanya sekadar teguran saja,” tegasnya.

Kejaksaan Negeri Berau diutarakannya, sudah mengoordinasikannya kepada Pemkab Berau sebagai pemberi kuasa. “Sudah kami ajukan untuk memberikan somasi kedua, karena panggilan pertama mereka tidak hadir. Tapi keputusannya tetap di Pemkab Berau,” ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau 21/2011 pasal 103, penanggung jawab PT Kertas Nusantara bisa terancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda empat kali lipat karena PT KN tidak menyampaikan Surat Tanda Pajak Daerah (STPD).

Memang dalam pasal 21 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun. Tapi perlu diketahui, itu hanya berlaku hingga masa persidangan saja.

“Kalau sudah vonis ya tetap akan dipenjara sampai masa vonisnya berakhir. Kalau siapa yang bertanggung jawab atas ini saya belum tahu, karena saya juga belum masuk lebih jauh ke perusahaan,” pungkasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 14:24

Kebangetan Banyaknya..!! Ada 207 Koperasi Langgar Aturan

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Rabu, 20 Maret 2019 14:22

BIKIN MENJERIT..!!! Elpiji Melon Kian Mahal

TANJUNG REDEB - Persoalan tingginya harga elpiji 3 Kilogram (Kg)…

Selasa, 19 Maret 2019 12:51

Wisata Kuliner di Kabupaten Ini Stagnan

TANJUNG REDEB - Wacana pembangunan wisata kuliner yang sempat dicanangkan…

Selasa, 19 Maret 2019 12:47

Ratusan Karyawan Demo, Ini yang Diminta Mereka

TANJUNG REDEB - Ratusan pekerja tambang batu bara PT Sapta…

Selasa, 19 Maret 2019 12:45

PH Minta Terdakwa Dibebaskan

TANJUNG REDEB – Terdakwa Ardiansyah dan Roberto yang tersandung kasus…

Selasa, 19 Maret 2019 12:40

Drainase Perkotaan Ditarget Rampung Mei

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 18 Maret 2019 14:51

Proyek MYC Mantaritip Terancam Molor

TANJUNG REDEB -Tahun ini merupakan tahun penyelesaian bagi 10 proyek…

Senin, 18 Maret 2019 14:50

Bupati Tunggu Hasil Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Aksi semena-mena yang dilakukan Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 17 Maret 2019 01:47

Kawasan Budidaya Kehutanan Terlanjur ‘Dikuasai’ Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram meminta pihak kecamatan melakukan…

Minggu, 17 Maret 2019 01:45

Imigrasi Masuk Kampung, UNTUK APA?

PULAU DERAWAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI (Tempat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*