MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 11 Juni 2018 10:22
KUPP ‘Angkat Tangan’, Penyelesaian Masalah APBMI dan TKBM Dibawa ke Kementerian
Hary Suryanto

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb Hary Suryanto, tak bisa berbuat apa-apa terkait keputusan Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Berau yang menolak membayar kompensasi Floating Crane kepada buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Dikatakan Hary Suryanto, walau Pemkab Berau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) telah membuat kesepakatan agar APBMI membayar kompensasi Floating Crane kepada buruh TKBM, hal tersebut tidak cukup sebagai acuan pembayaran.

"Itu merupakan hak pemilik barang. Saya (Kepala KUPP Tanjung Redeb) tidak bisa berbuat apa-apa," katanya saat diwawancara Berau Post, Minggu (10/6).

KUPP sebagai pembina kepelabuhanandisebut Hary, hanya menyarankan agar pihak APBMI dipertemukan dengan TKBM, untuk mencari titik temu dari persoalan yang terjadi.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan untuk mengundang APBMI Berau, GPEI Berau dan TKBM Berau ke Jakarta, guna menyelesaikan permasalahan ini. "Insya Allah setelah Lebaran. Meskipun belum dibalas secara resmi, tapi melalui telepon, pihak Kemenhub sudah siap," pungkasnya.

Sebelumnya, kesepakatan FKPD terkait pembayaran kompensasi Floating Crane, belum bisa menyelesaikan masalah. Dijelaskan Ketua Forum Komunitas Maritim, Hasanul Haq Batubara, kesepakatan tersebut bukanlah acuan bagi pihaknya untuk melakukan pembayaran.

Menurut Hasanul, berita acara yang telah disepakati Bupati Berau, Wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan Komandan Kodim 0902/TRD, tidak bisa menjadi dasar penagihan dan penyelesaian masalah kompensasi Floating Crane. Yang selama ini menjadi persoalan antara APBMI Berau dan Koperasi TKBM.

"Kami sudah mengklarifikasi berita acara tersebut ke Disnakertrans Berau, sebab itu hanya notulen FKPD saja. Dan di situ tidak ada tanda tangan KUPP, APBMI, GPEI dan TKBM," katanya kepada Berau Post, Jumat (8/6).

Karena itu Hasanul mengatakan, pihak pengusaha bongkar muat (PBM) tak perlu melakukan pembayaran terhadap TKBM, seperti yang tertulis pada berita acara kesepakatan FKPD Berau.

Pihak PBM yang difasilitasi APBMI Berau, hanya akan tunduk terhadap surat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau yang diterbitkan 19 April 2018 dan kesepakatan OPP/OPT sektor batu bara tahun 2017 lalu. "Tarif OPP/OPT sektor batu bara pelabuhan Tanjung Redeb 2017 sudah mengacu pada Inpres Nomor 5 tahun 2005 dan Permenhub 152 Tahun 2016," ucapnya.

Isi surat KUPP Berau yang diterbitkan 19 April lalu dijelaskannya, tertulis pihak KUPP Berau sebagai pembina melarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanan jasanya.

Sementara perihal kesepakatan di tahun 2010 tentang pembayaran kegiatan bongkar muat menggunakan floating crane, diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan.

"Saat ini teman-teman Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) dan APBMI Berau juga tengah menunggu mediasi dari Dirjen Hubla di Jakarta mengenai rencana mediasi itu," pungkasnya. (arp/udi)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 12:09

Terduga Jaringan Teroris Ditangkap di Berau

TANJUNG REDEB – Muhammad Zulkifli alias Abu Arkam (18), warga…

Rabu, 20 Maret 2019 14:24

Kebangetan Banyaknya..!! Ada 207 Koperasi Langgar Aturan

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Rabu, 20 Maret 2019 14:22

BIKIN MENJERIT..!!! Elpiji Melon Kian Mahal

TANJUNG REDEB - Persoalan tingginya harga elpiji 3 Kilogram (Kg)…

Selasa, 19 Maret 2019 12:51

Wisata Kuliner di Kabupaten Ini Stagnan

TANJUNG REDEB - Wacana pembangunan wisata kuliner yang sempat dicanangkan…

Selasa, 19 Maret 2019 12:47

Ratusan Karyawan Demo, Ini yang Diminta Mereka

TANJUNG REDEB - Ratusan pekerja tambang batu bara PT Sapta…

Selasa, 19 Maret 2019 12:45

PH Minta Terdakwa Dibebaskan

TANJUNG REDEB – Terdakwa Ardiansyah dan Roberto yang tersandung kasus…

Selasa, 19 Maret 2019 12:40

Drainase Perkotaan Ditarget Rampung Mei

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 18 Maret 2019 14:51

Proyek MYC Mantaritip Terancam Molor

TANJUNG REDEB -Tahun ini merupakan tahun penyelesaian bagi 10 proyek…

Senin, 18 Maret 2019 14:50

Bupati Tunggu Hasil Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Aksi semena-mena yang dilakukan Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 17 Maret 2019 01:47

Kawasan Budidaya Kehutanan Terlanjur ‘Dikuasai’ Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram meminta pihak kecamatan melakukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*