MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 11 Juni 2018 10:22
KUPP ‘Angkat Tangan’, Penyelesaian Masalah APBMI dan TKBM Dibawa ke Kementerian
Hary Suryanto

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb Hary Suryanto, tak bisa berbuat apa-apa terkait keputusan Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Berau yang menolak membayar kompensasi Floating Crane kepada buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Dikatakan Hary Suryanto, walau Pemkab Berau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) telah membuat kesepakatan agar APBMI membayar kompensasi Floating Crane kepada buruh TKBM, hal tersebut tidak cukup sebagai acuan pembayaran.

"Itu merupakan hak pemilik barang. Saya (Kepala KUPP Tanjung Redeb) tidak bisa berbuat apa-apa," katanya saat diwawancara Berau Post, Minggu (10/6).

KUPP sebagai pembina kepelabuhanandisebut Hary, hanya menyarankan agar pihak APBMI dipertemukan dengan TKBM, untuk mencari titik temu dari persoalan yang terjadi.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan untuk mengundang APBMI Berau, GPEI Berau dan TKBM Berau ke Jakarta, guna menyelesaikan permasalahan ini. "Insya Allah setelah Lebaran. Meskipun belum dibalas secara resmi, tapi melalui telepon, pihak Kemenhub sudah siap," pungkasnya.

Sebelumnya, kesepakatan FKPD terkait pembayaran kompensasi Floating Crane, belum bisa menyelesaikan masalah. Dijelaskan Ketua Forum Komunitas Maritim, Hasanul Haq Batubara, kesepakatan tersebut bukanlah acuan bagi pihaknya untuk melakukan pembayaran.

Menurut Hasanul, berita acara yang telah disepakati Bupati Berau, Wakil Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan Komandan Kodim 0902/TRD, tidak bisa menjadi dasar penagihan dan penyelesaian masalah kompensasi Floating Crane. Yang selama ini menjadi persoalan antara APBMI Berau dan Koperasi TKBM.

"Kami sudah mengklarifikasi berita acara tersebut ke Disnakertrans Berau, sebab itu hanya notulen FKPD saja. Dan di situ tidak ada tanda tangan KUPP, APBMI, GPEI dan TKBM," katanya kepada Berau Post, Jumat (8/6).

Karena itu Hasanul mengatakan, pihak pengusaha bongkar muat (PBM) tak perlu melakukan pembayaran terhadap TKBM, seperti yang tertulis pada berita acara kesepakatan FKPD Berau.

Pihak PBM yang difasilitasi APBMI Berau, hanya akan tunduk terhadap surat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau yang diterbitkan 19 April 2018 dan kesepakatan OPP/OPT sektor batu bara tahun 2017 lalu. "Tarif OPP/OPT sektor batu bara pelabuhan Tanjung Redeb 2017 sudah mengacu pada Inpres Nomor 5 tahun 2005 dan Permenhub 152 Tahun 2016," ucapnya.

Isi surat KUPP Berau yang diterbitkan 19 April lalu dijelaskannya, tertulis pihak KUPP Berau sebagai pembina melarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanan jasanya.

Sementara perihal kesepakatan di tahun 2010 tentang pembayaran kegiatan bongkar muat menggunakan floating crane, diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan.

"Saat ini teman-teman Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) dan APBMI Berau juga tengah menunggu mediasi dari Dirjen Hubla di Jakarta mengenai rencana mediasi itu," pungkasnya. (arp/udi)

 


BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 10:52

Disdik Mengaku Belum Tahu Perubahan Jadwal UNBK 2019

TANJUNG REDEB – Tahun 2019, akan menjadi waktu yang sibuk…

Minggu, 16 Desember 2018 10:50

Peringatan hingga Distribusi BBM Distop

TANJUNG REDEB – PT Pertamina tengah mencari solusi perihal keberadaan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:48

Wabup: Tak Akan Ada Toleransi

PULAU DERAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terus berkomitmen dan…

Minggu, 16 Desember 2018 10:46

PH Anggap Perkara Nabucco Diskriminatif

TANJUNG REDEB – Terdakwa PT Nabucco dituntut selama 2 tahun…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

Tinggal Tunggu Jadwal Sidang

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan korupsi kapal pariwisata yang mencuat…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

BANYAK JUGA..!! Ada 509 Perempuan Menjanda di Kabupaten Ini...

TANJUNG REDEB – Jelang akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Berau…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:18

Jawab Keraguan dengan Atlet-Atlet Lokal

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VI di Kutai Timur telah…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:16

Empat Kecamatan Masuk Zona Merah

TANJUNG REDEB – Masa kampanye pemilihan legislatif maupun presiden sudah…

Jumat, 14 Desember 2018 10:22

ASIK..!! Dapat Kucuran Rp 300 Miliar, di Kabupaten Ini Bakal Ada Sekolah Penerbangan

TANJUNG REDEB - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun flying…

Jumat, 14 Desember 2018 10:20

Akui Gas Melon Juga Digunakan ASN

TANJUNG REDEB – Persoalan tingginya harga eceran LPG 3 kilogram…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .