MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 26 Juni 2018 11:40
Bupati Merasa Dijebak

Jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pilkada

MERASA DIJEBAK: Bukti percakapan Muharram dengan Ketua Panwaslu Nadirah ketika mempertanyakan pelanggaran yang disangkakan kepadanya. Karena sebelum menghadiri kampanye bersama salah satu calon gubernur, Muharram telah berkonsultasi dan diperbolehkan oleh pihak Panwaslu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pilkada sejak Kamis (21/6).

Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono menjelaskan, walau telah menetapkan Muharram sebagai tersangka, pihaknya tidak melakukan penahanan. Sebab Muharram yang diduga melanggar ketentuan pasal 188 junto 171 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ancaman hukumannya hanya pidana penjara minimal satu bulan dan maksimal setahun.

“(Muharram) sudah diperiksa sebagai tersangka Kamis lalu,” katanya kepada Berau Post kemarin (25/6).

Penetapan Muharram sebagai tersangka jelas Sigit, setelah pihaknya mengantongi bukti berupa video, foto, hingga keterangan saksi yang menguatkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Muharram. Yakni dengan mengajak dan dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur. 

Saat dikonfirmasi, Muharram merasa dirinya dijebak. Sebab, sebelum menghadiri pertemuan yang dihadiri Isran Noor, calon gubernur Kaltim yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra dan PAN, Muharram telah berkonsultasi dengan Ketua Panwaslu Berau Nadirah.

Jauh sebelum pertemuan yang digelar di kediaman pribadinya, Jalan Al Bina, Tanjung Redeb, Kamis (24/5) lalu, Muharram telah berkonsultasi dengan dua komisioner Panwaslu, yakni Marwan sebagai anggota dan Nadirah sebagai ketua. Konsultasi untuk menanyakan kapan dirinya sebagai Bupati Berau yang juga petinggi PKS bisa ikut berkampanye? Saat itu, Muharram mengaku dipersilakan oleh Marwan maupun Nadirah, asal ikut berkampanye di luar jam kerja.

“Otomatis di pikiran saya setelah jam 16.00 Wita dan hari Sabtu, Minggu bisa. Hasil konsultasi itu yang membuat saya berani hadir di sana (acara yang dihadiri Isran Noor). Makanya saya seolah-olah dijebak,” jelasnya.

Pasalnya setelah pertemuan yang berujung penetapan dirinya sebagai tersangka, Ketua Panwaslu Berau Nadirah malah menarik perkataannya yang memperbolehkan seorang bupati ikut berkampanye asal di luar jam kerja.

Nadirah mengklarifikasi yang dimaksudkannya bukan di luar jam kerja, tetapi di luar hari kerja. Tapi klarifikasi tersebut baru disampaikan kepada dirinya ketika sudah menjadi terlapor di Polres Berau. “Saya masih simpan WA-nya (bukti percakapan dengan Ketua Panwaslu Berau). Mereka yang keliru memberi informasi tapi saya yang dijadikan tersangka,” jelas Muharram.

Menurutnya, hal tersebut sangat tidak adil. Sebab dirinya harus menjadi korban akibat kesalahan yang dibuat Panwaslu Berau.

“Harusnya kalau ada kekeliruan informasi yang disampaikan kepada saya, segera diklarifikasi,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga tidak menggunakan fasilitas dan atribut sebagai bupati. Tapi murni sebagai petinggi PKS Berau, ketika menghadiri pertemuan yang dikemas dengan acara buka puasa bersama yang berlangsung sejak pukul 17.00 Wita.

“Tujuan acara itu konsolidasi internal untuk kader dan simpatisan PKS, PAN, dan Gerindra. Makanya tidak dilakukan di tempat umum dan sifatnya tertutup. Dan wajar juga saya memberi sambutan sebagai kader,” akunya.

Di sisi lain, proses hukum yang menjeratnya juga dinilai tidak prosedural. Karena tidak ada pelaporan dari masyarakat maupun tim atau simpatisan calon maupun partai lain. Tapi disebut sebagai laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Padahal sesuai ketentuan jelas dia, Panwascam adalah pihak yang menerima laporan, namun tidak bisa menjadi pihak yang melaporkan.

Dari informasi yang diterimanya, karena tidak ada masyarakat yang mau melaporkan, makanya panwascam yang yang dipaksa membuat laporan ke Panwaslu Berau. Pelimpahan perkaranya ke Polres Berau, lanjut Muharram, juga tidak berdasar pleno Panwaslu. Sebab dirinya merasa tidak pernah dimintai klarifikasi pihak Panwaslu, tetapi langsung dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Sepemahaman saya, harus ada hasil pleno panwaslu dulu. Apakah masalah ini bisa dilanjutkan atau tidak, itu harus ditetapkan melalui pleno. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah menemukan hasil pleno itu. Panggilan pertama sudah ada pihak kepolisian dan kejaksaan,” bebernya.

“Saya lihat ini tidak murni lagi sebagai proses penegakan hukum, tapi sudah dicampuri kepentingan politik yang menurut saya kurang berimbang. Saya tanda tanya juga, apakah serius ini murni penegakan hukum atau lebih kepada tekanan politik,” pungkasnya.

Dikonfirmasi, Ketua Panwaslu Berau Nadirah tidak mau menanggapi pernyataan Muharram. “Sementara ini saya belum mau bicara, besok (hari ini, red) saya akan buat konferensi pers juga,” singkatnya saat dihubungi Berau Post.

Diketahui, kasus yang melibatkan Muharram bermula dari laporan Panwaslu Berau kepada aparat kepolisian, akhir Mei lalu dengan dugaan pelanggaran kampanye.

Muharram diduga menggelar giat kampanye bersama calon gubernur Kaltim nomor urut 3 pada Rabu (23/5) lalu. Saat itu, Muharram diduga secara sadar mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung paslon nomor 3.

Atas temuan tersebut, Panwaslu Berau langsung menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pembahasan bersama Sentra Gakumdu, hingga akhirnya menyimpulkan perkara tersebut dilimpahkan ke kepolisian.

“Senin tanggal 4 (Juni), pihak Panwaslu Berau secara resmi melimpahkan penyelidikan kasus ini kepada kami,” ujar Kasat Reskrim Polres Berau AKP Andika Dharma Sena, beberapa waktu lalu.

Muharram ujar Andika, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Sampai saat ini unsur pelanggaran sudah terpenuhi dan kami telah mengamankan barang bukti seperti video dan foto,” jelasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 01:05

Diduga Martin B-10

BANGKAI pesawat di gunung Kampung Long Keluh, diduga kuat berjenis bomber medium, yakni Martin B-10…

Jumat, 17 Agustus 2018 01:02

Misteri Gunung Pesawat

KUNG  PHONG (Gunung Besar) di Kampung Long Keluh, Kecamatan Kelay, masih menyimpan misteri tentang…

Kamis, 16 Agustus 2018 13:03

Dewan Pengawas Bisa “Memaksa”

TANJUNG REDEB - Memegang amanat sebagai Dewan Pengawas pada sebuah Perusahaan Daerah (Perusda), disebut…

Kamis, 16 Agustus 2018 13:00

Disiplin Berlatih, Hanya Kalah dari Pelari Mancanegara

Olahraga lari, selain menjadi hobi yang sehat, juga menjadi motivasi untuk mencatatkan prestasi dan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:57

KPU Dinilai Tertutup

TANJUNG REDEB - Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara Anti Korupsi (Benak)…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:50

Harus Jalin Kerja Sama dengan Dokter Spesialis

TANJUNG REDEB - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Berau Johansyah, mengakui…

Rabu, 15 Agustus 2018 13:58

Dua Sekolah Minta Ditunda

TANJUNG REDEB – Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, tengah gencar…

Rabu, 15 Agustus 2018 13:55

RSUD Jadi “Tumbal” BPJS Lagi, Nurmin: Kita yang Dibenturkan dengan Masyarakat

TANJUNG REDEB - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, kembali  terkena getah dari aturan…

Rabu, 15 Agustus 2018 13:53

Tolak Disebut Kecolongan

TANJUNG REDEB - Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Ramlan Asri, menolak…

Rabu, 15 Agustus 2018 13:52

Wadah Bakat Muda, Lapangan Latihan Sering Kebanjiran

Melihat besarnya antusias anak-anak Kampung Pegat Batumbuk bermain sepak bola, mendorong Hamsah untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .