MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PEMERINTAHAN

Selasa, 17 Juli 2018 01:13
Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
HUTAN DESA: Bupati Berau Muharram bersama Wabup Agus Tantomo dan rombongan dari Norwegia saat mengunjungi hutan di Kampung Merabu beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Memiliki wilayah daratan yang luas dengan hutan yang masih terjaga dengan baik menjadi perhatian serius Pemkab Berau. Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat diwujudkan untuk menjaga kelestarian hutan.

Bahkan di Berau ada lima hutan desa yang dikelola langsung masyarakat. Kelima hutan desa ini berada di Biatan, Dumaring, Long Ayan, Merabu, dan Punan Segah. Bahkan pemerintah telah menjalankan program aksi inspiratif warga untuk perubahan yang dikenal dengan sebutan SIGAP sebagai bagian pengelolaan dan pengembangan potensi kehutanan.

Dengan dukungan seluruh pihak diharapkan bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaannya. Pemkab Berau juga terus memperkuat regulasi dalam upaya pengelolaan lingkungan, baik dalam bentuk peraturan daerah, maupun membentuk satgas terpadu lintas sektor untuk bersama menjaga kelestarian hutan.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyampaikan bahwa beberapa Negara sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Berau melihat pengelolaan hutan yang dilakukan. Seperti kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik.

“Dalam kunjungan tersebut, Norwegia ingin mengetahui secara langsung pengelolaan hutan desa yang selama ini dilakukan masyarakat Merabu. Meskipun mengambil banyak menfaat dari hutan, namun masyarakat masih dapat menjaga kelestarian hutan. Merabu yang pertama di Kaltim mendapat penetapan Hutan Desa/Adat, ini juga sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai areal Hutan Desa,” ujar Agus.

Agus Tantomo mengatakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kawasan hutan. Kewenangan pemerintah daerah telah dibatasi untuk mengelola hutan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Kita tetap memberikan perhatian tapi dengan upaya yang berbeda yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya,” ujarnya.(hms5/asa)

 


BACA JUGA

Jumat, 17 Mei 2019 14:45

KPMKB Cabang Samarinda Gelar Muscab

TANJUNG REDEB - Musyawarah cabang (Muscab) Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten…

Jumat, 17 Mei 2019 14:44

Mantapkan Program Pembangunan Rumah Sehat

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bekerja sama dengan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:43

Pemkab Dukung Pengembangan Konservasi

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, menegaskan bahwa Pemerintah…

Jumat, 17 Mei 2019 14:42

Perbaikan Jalan Pesisir Mulai Dikerjakan

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau langsung bergerak cepat melakukan…

Kamis, 16 Mei 2019 13:36

Safari Ramadan di Masjid Rayatul Ikhlas

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan safari Ramadan Bupati dan Wakil Bupati…

Kamis, 16 Mei 2019 13:33

Bupati Ajak Masyarakat Bayar Zakat

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram mengajak seluruh masyarakat muslim…

Kamis, 16 Mei 2019 13:25

Baru 50 Persen ADD Dicairkan

TANJUNG REDEB – Hingga bulan Mei, pencairan Alokasi Dana Desa…

Rabu, 15 Mei 2019 17:06

Pemkab Bantu Penuhi Fasilitas Stiper

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau berencana membantu Sekolah Tinggi Pertanian…

Rabu, 15 Mei 2019 17:04

Bupati Buka Puasa Bersama ASN

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram menggelar buka puasa bersama Aparatur…

Rabu, 15 Mei 2019 17:03

Mantapkan Persiapan Pilkakam Serentak

TANJUNG REDEB – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menggelar rapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*