MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PEMERINTAHAN

Selasa, 17 Juli 2018 01:13
Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
HUTAN DESA: Bupati Berau Muharram bersama Wabup Agus Tantomo dan rombongan dari Norwegia saat mengunjungi hutan di Kampung Merabu beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Memiliki wilayah daratan yang luas dengan hutan yang masih terjaga dengan baik menjadi perhatian serius Pemkab Berau. Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat diwujudkan untuk menjaga kelestarian hutan.

Bahkan di Berau ada lima hutan desa yang dikelola langsung masyarakat. Kelima hutan desa ini berada di Biatan, Dumaring, Long Ayan, Merabu, dan Punan Segah. Bahkan pemerintah telah menjalankan program aksi inspiratif warga untuk perubahan yang dikenal dengan sebutan SIGAP sebagai bagian pengelolaan dan pengembangan potensi kehutanan.

Dengan dukungan seluruh pihak diharapkan bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaannya. Pemkab Berau juga terus memperkuat regulasi dalam upaya pengelolaan lingkungan, baik dalam bentuk peraturan daerah, maupun membentuk satgas terpadu lintas sektor untuk bersama menjaga kelestarian hutan.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyampaikan bahwa beberapa Negara sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Berau melihat pengelolaan hutan yang dilakukan. Seperti kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik.

“Dalam kunjungan tersebut, Norwegia ingin mengetahui secara langsung pengelolaan hutan desa yang selama ini dilakukan masyarakat Merabu. Meskipun mengambil banyak menfaat dari hutan, namun masyarakat masih dapat menjaga kelestarian hutan. Merabu yang pertama di Kaltim mendapat penetapan Hutan Desa/Adat, ini juga sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai areal Hutan Desa,” ujar Agus.

Agus Tantomo mengatakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kawasan hutan. Kewenangan pemerintah daerah telah dibatasi untuk mengelola hutan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Kita tetap memberikan perhatian tapi dengan upaya yang berbeda yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya,” ujarnya.(hms5/asa)

 


BACA JUGA

Jumat, 18 Januari 2019 14:23

Pemkab Berau MoU dengan ITS

TANJUNG REDEB- Mendukung Progam Berau Smart City, Pemerintah Kabupaten Berau…

Selasa, 25 Desember 2018 13:51

Syarifuddin Israil Pimpin MUI Berau 2018-2023

TANJUNG REDEB - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau menggelar…

Selasa, 25 Desember 2018 13:51

Lima Satker Berkinerja Terbaik Diganjar Penghargaan

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram didampingi Kepala Kantor Wilayah…

Selasa, 25 Desember 2018 13:49

Disbun Terapkan Program Gemari Kakao

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau memiliki lima komoditas unggulan yang…

Selasa, 25 Desember 2018 13:46

Berau Dapat Bantuan Molin dan Torlin

TANJUNG REDEB - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A)…

Senin, 24 Desember 2018 11:20

Ribuan Botol Miras dan Senpi Dimusnahkan

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen memberantas peredaran…

Senin, 24 Desember 2018 11:19

Bupati Pantau Harga dan Stok Sembako

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah…

Senin, 24 Desember 2018 11:16

Warga Peringati HUT Ke-83 Kampung Maluang

TANJUUNG REDEB - Bupati menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun…

Senin, 24 Desember 2018 11:13

Pegawai Teladan Dapat Reward

TANJUNG REDEB – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau terus…

Jumat, 21 Desember 2018 15:00

Pastikan Stok Kebutuhan Barang Aman

TANJUNG REDEB – Menjelang peringatan Hari Natal dan Tahun Baru,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*