MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 18 Juli 2018 13:32
Hanura Berau Ikut Kepengurusan OSO-Herry
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">Mendaftar di hari terakhir penyerahan berkas, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Berau Fery Hayadi, membantah akibat adanya kisruh kepengurusan partai di pusat.

Ditemui saat penyerahan berkas di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pukul 21.00 Wita, dirinya menyebut kalau Partai Hanura memang sengaja menyerahkan berkas di hari terakhir.

“Kami memang mau jadi penutup aja, dan kami memang sudah bilang sama KPU, bukan karena masalah itu (dualisme pengurusan partai, red),” ujarnya.

Terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengakui kepengurusan Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Sarifuddin Sudding ditegaskannya, DPC Hanura Berau tetap berpatokan pada kepengurusan Hanura dengan Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

“Walaupun sempat ada hal itu (putusan PTUN), kami tetap berpegang pada pengurusan Bapak OSO dan Bapak Herry,” tegas Fery.

Sementara itu, Ketua KPU Berau Roby Maula menjelaskan, sesuai surat edaran KPU RI pada 9 Juli 2018, KPU mengakui kepengurusan Partai Hanura yang sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumkam) dengan Ketum OSO dan Herry Lontung Siregar.

Atas adanya dualisme di internal Partai Hanura, pihaknya tidak mau ikut campur. “Kami menjalankan sesuai edaran KPU RI saja,” pungkasnya.

Diketahui, menurut keputusan terbaru KPU berdasarkan surat KPU Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018, memutuskan soal kepengurusan Hanura yang dianggap sah dengan Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Surat yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman tersebut menegaskan bahwa dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran caleg akan berakhir, kepengurusan parpol yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan calegnya adalah kepengurusan parpol yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri.

"Dengan demikian kepengurusan Partai Hanura tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang ditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar," demikian tertulis dalam surat KPU, Selasa (10/7).

Dalam surat KPU itu, juga dijelaskan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018. 

Surat KPU itu juga menggugurkan pernyataan Arief Budiman yang sebelumnya menyatakan KPU mengikuti surat keputusan (SK) Menkum HAM. SK Kemenkum HAM bertanggal 29 Juni 2018 dengan nomor M.HH.AH.11.01/56 yang mengakui kepengurusan Hanura kembali di bawah OSO selaku ketum dan Sarifuddin Sudding selaku sekjen, seperti hasil keputusan PTUN.

Untuk diketahui, sebelumnya kepengurusan Hanura dinyatakan resmi dan kembali seperti sebelum ada perpecahan internal. Menkum HAM Yasonna Laoly memutuskan Hanura dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Sarifuddin Sudding. Surat Menkum HAM terbit mengacu pada beberapa putusan PTUN yang menyidangkan sengketa kepengurusan Hanura.

Surat itu pun berbuntut panjang. Mengacu pada surat itu, KPU diharuskan mengubah data sipol milik Partai Hanura. Akibatnya, kader-kader daerah yang akan memasukkan data calon legislatif ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) milik KPU, harus meminta tanda tangan dari Sudding sebagai Sekjen. Padahal oleh kubu OSO, Sudding sudah tidak diakui sebagai sekjen. Hanura pun kemudian menuding KPU tak independen. 

Tak berhenti di situ, tudingan kemudian juga dilemparkan Hanura 'Ambhara' kubu Sudding cs yang mengklaim ada oknum yang mengaku dari Hanura mengintimidasi KPU terkait pengisian data sistem informasi partai politik (sipol). Hal ini terjadi saat pihaknya tengah memperbaiki kepengurusan Hanura di kantor KPU.

Dengan demikian, keluarnya surat KPU ini memberi kepastian bagi kader-kader Hanura yang akan nyaleg. Mereka hanya bisa mendaftar melalui kubu OSO-Herry Lontung. (sam/udi)


BACA JUGA

Minggu, 21 Juli 2019 14:30

Duta Wisata Berau, Kini Meniti Karier Lawyer

Cita-citanya ingin masuk sekolah kedinasan. Tepatnya di Akademi Polisi (Akpol).…

Minggu, 21 Juli 2019 14:27

Positif Narkoba, Seorang PTT Dipecat

TANJUNG REDEB - Seorang pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:06

Bandar asal Malaysia Dicokok

TANJUNG REDEB – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, membekuk…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:02

Eksekutif-Legislatif Sepakati 6 Proyek MYC Senilai Rp 896 M

TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau, telah menyepakati…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:00

Bupati Perintahkan Pemecatan

DIDUGA melakukan perselingkuhan, dua pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pendidikan…

Sabtu, 20 Juli 2019 15:53

Investasi Masuk Jangan Dihalang-halangi

TANJUNG REDEB – Derasnya arus penolakan masuknya jaringan swalayan nasional…

Jumat, 19 Juli 2019 14:29

Banding Ditolak, Terdakwa Ajukan Kasasi

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada…

Jumat, 19 Juli 2019 14:23

Rawan Terjerat Pidana

TANJUNG REDEB – Penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat,…

Jumat, 19 Juli 2019 14:17

Dapat Ilmunya, Nikmati Pengalaman Pertama ke Luar Daerah

Dengan sebaran lahan yang masih sangat luas, Berau masih menyimpan…

Kamis, 18 Juli 2019 14:22

APBB Juga Serukan Penolakan

TANJUNG REDEB – Penolakan terhadap masuknya salah satu jaringan ritel…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*