MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 21 Juli 2018 00:08
Dakwaan Tak Sesuai Pasal

Perkara Pidana Kampanye Pilgub Kaltim yang Menjerat Bupati

PRESKON: Bupati Muharram bersama tim penasihat hukumnya dan ahli yang didatangkan untuk memberikan keterangan di persidangan, menggelar konferensi pers di Grand Parama Hotel kemarin (20/7).

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sidang dugaan pelanggaran pidana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2018, dengan terdakwa Bupati Berau Muharram, digelar secara maraton sejak Selasa (17/7) lalu.

Agenda sidang yang terus berlanjut hingga tahap mendengarkan keterangan ahli yang didatangkan pihak terdakwa, Jumat (20/7).

Pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb kemarin, tim penasihat hukum terdakwa mendatangkan Guru Besar Ahli Pemilu dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof DR Juajir Sumardi, untuk memberikan keterangan ahli guna mencari titik temu dalam menggali nilai-nilai kebenaran dengan menyampaikan pandangan-pandangan yuridis yang harusnya dijalankan pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut.

Juajir Sumardi menilai, setelah membaca secara detail perkara dan melihat praktik perkara yang terjadi di kota lain, seperti Kota Makassar, ternyata pasal 71 ayat 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, berada di ranah pelanggaran administrasi, bukan pidana.

Dijelaskannya, unsur-unsur pada pasal 71 ayat 1 tersebut, berkaitan dengan larangan membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Ternyata kelihatannya dalam persidangan, dakwaan dibawa ke dalam konteks kampanye yang diatur dalam pasal 70 (Undang-Undang 10/2016), bukan pasal 71,” katanya dalam konferensi pers yang digelar tim penasihat hukum terdakwa di Grand Parama Hotel kemarin.

Pasalnya pelanggaran yang akhirnya harus diselesaikan di meja hijau, adalah pelaksanaan kampanye yang dilakukan Muharram di saat hari kerja, tanpa mengajukan cuti ke gubernur, sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang 10/2016.

Padahal, lanjut dia, harus ada pembuktian yang dilakukan terlebih dahulu untuk memenuhi unsur pidana sesuai yang diatur pasal 71 undang-undang tersebut.

Yang pertama, larangan kepada pejabat daerah, TNI/Polri, membuat putusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon. “Dalam perkara ini, tidak dijelaskan apa itu keputusan dan tindakan yang dianggap melanggar pasal,” katanya.

Dalam konteks pejabat daerah, penjabarannya juga dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Atau ketika menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat daerah. Seperti membuat suatu ketetapan tertulis dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya, yang kemudian memberikan keuntungan atau merugikan pasangan calon lain dalam pelaksanaan pemilihan gubernur yang dimaksud. 

“Apakah dalam hal ini bupati membuat suatu ketetapan tertulis? Kalau tidak, maka unsur itu tidak terpenuhi,” terangnya.

Pria yang pernah menjabat Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan tersebut menambahkan, pasal 71 yang didakwakan kepada terdakwa, mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Dan itu yang harus dibuktikan.

“Sekarang ini, bupati tidak dilarang berkampanye asal ada izin. Kalau tidak ada izin, benar itu pelanggaran, tapi sanksinya administrasi yang diberikan atasannya (gubernur, red),” jelasnya.

Melaksanakan kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3 pada Pilgub Kaltim yang disangkakan kepada Muharram, juga perlu dibuktikan. Karena menurutnya, pelaksanaan kampanye adalah kegiatan yang menyertakan pemaparan visi dan misi, serta program kerja seorang calon. “Kalau hanya memberikan sambutan, tidak memaparkan visi-misi atau program kerja, bukan kampanye namanya,” terang dia.

“Jadi, jika pasal 71 yang digunakan untuk menjerat Pak Muharram, itu harus dibuktikan juga, apakah sudah memenuhi unsur kampanye atau tindak,” sambungnya.

Dari kaca matanya, pasal yang dilanggar Muharram adalah pasal 70 UU Nomor 10/2016, bukan pasal 71.

“Tapi karena pasal 70 tidak ada sanksinya, mungkin dilihat kurang seksi. Makanya dibawa ke pasal 71,” ujarnya.

Persoalan merugikan atau menguntungkan pasangan calon lainnya, juga perlu pembuktiannya. Ujarnya, karena persoalan ini konteksnya pemilihan gubernur, maka tudingan merugikan atau menguntungkan calon lain harus dibuktikan dengan angka-angka perolehan suara.

“Penyidik harus bisa menunjukkan, dengan adanya pertemuan yang dihadiri bupati itu, maka ada peningkatan suara signifikan yang diperoleh salah satu calon, atau penurunan angka signifikan oleh calon lain,” jelas guru besar Universitas Hasanuddin tersebut.

Juajir menegaskan, kehadirannya sebagai ahli bukan untuk membela salah satu pihak, tapi untuk menyampaikan kebenaran sesuai latar belakang ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya.

Ditambahkan Ketua Tim Penasihat Hukum Muharram, Ramlan Asri, terjadi salah penafsiran dalam penerapan pasal dalam kasus yang disangkakan, yakni pasal 71 UU Nomor 10/2016, yang harusnya menggunakan pasal 70 undang-undang tersebut.

“Karena fakta yang dikumpulkan jaksa itu fakta kampanye, bukan fakta adanya keputusan atau tindakan dari seorang bupati,” ujar Ramlan.

Abdul Rais, penasihat hukum terdakwa lainnya menjelaskan, pada fakta persidangan menyebut jika kegiatan bupati tersebut telah merugikan dan menguntungkan pasangan calon tertentu.

“Semua saksi yang didatangkan penuntut umum juga sama, menyebut menguntungkan dan merugikan pasangan calon tertentu. Tapi ketika kami tanya bentuk merugikan dan menguntungkan seperti apa, sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan,” kata Rais.

Ditegaskan, hal itu tak akan bisa dibuktikan karena berkaitan dengan perolehan suara Pilgub Kaltim 2018. “Apalagi sambutan bupati itu kami nilai bukan kampanye. Karena kampanye itu kumulatif, ada visi-misi dan program kerja. Kalau hanya ceramah, sambutan, sama sekali tidak memenuhi unsur kampanye,” tegasnya.

Sementara bagi Muharram, dirinya sebagai warga negara yang baik, secara ikhlas dan legawa akan mengikuti proses hukum yang menjeratnya. “Tapi penegakan hukum ini harus dilakukan secara jernih,” katanya.

Muharram menilai, proses peradilan yang dijalaninya mengesankan kekeliruan yang telah dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Berau dan Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam penetapan pasal yang disangkakan.

“Anda bisa bayangkan, berapa bupati, wali kota atau gubernur yang ada di Indonesia, semua memiliki parpol dan pasangan calon gubernur yang didukung. Tapi satu-satunya di Indonesia yang sampai ke peradilan hanya di Berau,” ujarnya.

“Harusnya masalah ini selesai pada pelanggaran administrasi, tapi dari Panwaslu dibawa sampai ke pengadilan,” pungkas Muharram. (udi)


BACA JUGA

Minggu, 19 Mei 2019 13:06

Lebih Ganas, tapi Cacar Monyet Bisa Dicegah

TANJUNG REDEB – Singapura dan Batam sudah terinfeksi virus cacar…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:26

Curi Pupuk untuk Persiapan Lebaran

BIDUK-BIDUK - Tiga orang pelaku pencurian pupuk milik PT Jabontara…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:12

Di Bandara Ini, Belum Ada Peningkatan Penumpang

TANJUNG REDEB - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:01

Penurunan Harga Tiket Pesawat Ngga Ngefek

KELUARNYA Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang…

Sabtu, 18 Mei 2019 13:59

Didukung Orangtua, Bisa Belajar Ilmu Agama

Ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, salah satu alasan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:32
Bupati Kutuk Aksi Pengeboman Ikan di Perairan Berau

Pelaku Pengeboman Ikan Ternyata Nelayan Luar Berau

TANJUNG REDEB– Bupati Berau Muharram mengutuk para pelaku pengeboman ikan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:30

Tutup Celah People Power

TANJUNG REDEB – Maraknya seruan people power di berbagai media…

Jumat, 17 Mei 2019 14:28

Merasa Lebih Dekat dengan Sang Pencipta

Usianya sudah cukup matang, sudah 20 tahun. Namun Alfikayusra tak…

Jumat, 17 Mei 2019 14:26

UMSK 2019 Rp 3.250.000

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau bersama Tim Perundingan Serikat Pekerja telah…

Kamis, 16 Mei 2019 13:12

Saksi Berhalangan, Sidang Sabu 7 Kg Ditunda

TANJUNG REDEB – Sidang lanjutan perkara penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*