MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Jumat, 03 Agustus 2018 13:40
Sakit Itu Berat, BPJS Tak Akan Kuat
Oleh: Meltalia Tumanduk, S.Pi

PROKAL.CO, align="left">BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah mengalami defisit keuangan. Sehingga membuat lembaga ini berupaya melakukan penghematan biaya. Salah satunya dengan menyisir jenis-jenis layanan yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan maupun yang tidak.

Baru-baru ini sedang ramai isu yang menyebut bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tidak akan menjamin tiga layanan kesehatan. Tiga layanan kesehatan itu meliputi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Isu tersebut muncul seiring diterbitkannya Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan pada 25 Juli 2018 kemarin. (Kaltim.Tribunnews.com)

Perdir ini juga berimbas pada Rumah Sakit Umum Daerah. Tak terkecuali, RSUD dr Abdul Rivai Tanjung Redeb. Mengutip dari Berau Post, Penerapan aturan baru terkait pelayanan Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, juga berimbas pada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, Tanjung Redeb. Hal itu diakui Direktur RSUD dr Abdul Rivai, Nurmin Baso, kepada Berau Post (28/7).

Inilah janji kosong pemerintah. Katanya menjamin kesehatan rakyat. Tapi malah merugikan. Rakyat diharuskan membayar sebelum mendapatkan hak mereka, tapi tak semua dapat jaminan. Ditambah lagi Perdir terbaru ini. Semakin menambah beban rakyat. Rakyat harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat. Biaya iuran bulanan BPJS dan biaya berobat yang tak ditanggung BPJS.

Lagi. Pemerintah lepas tanggung jawab mengurusi rakyat. Harusnya jaminan kesehatan ditanggung oleh negara. Tapi malah diserahkan kepada institusi, dalam hal ini BPJS.

Rakyat bukan dijamin pelayanan kesehatannya. Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem BPJS dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung, gotong royong. Jika tak membayar iuran, maka tak di layani. Bahkan dijatuhi sanksi.

Inilah peradaban kapitalisme dengan neoliberalismenya. Di mana kesehatan dibisniskan. Bayangkan, layanan kesehatan yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia, menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Layanan kesehatan menjadikan hubungan antara pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPJS) dengan rakyat menjadi hubungan dagang semata. Berhitung laba rugi. Di mana rakyat harus bayar dulu jika ingin dilayani kebutuhannya. Pihak pemberi layanan (tenaga medis) pun dilema. Karena seringnya BPJS nunggak pembayaran kepada instansi mereka, membuat gerak mereka dalam melayani pasien pun apa adanya.

Dalam Islam, negara mempunyai peran sentral sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan.

Kesehatan termasuk hak dasar publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dengan pemenuhan yang memungkinkan bagi semua masyarakat bisa mengakses semua fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau. Bahkan gratis. Negara tidak boleh membebani rakyatnya untuk membayar kebutuhan layanan kesehatan. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW, sebagaimana penuturan Jabir ra:

“Rasulullah SAW. pernah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Kaab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Kaab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR Abu Dawud).

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma. Dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya.

Hadis di atas merupakan dalil syariah yang sahih. Bahwa dalam Islam jaminan kesehatan wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani, apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara. Pengadaan layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh rakyatnya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Dana tersebut bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum baik di darat mupun di laut. Seperti hasil pertambangan gas, minyak, batu bara, dan sebagainya. Dari sumber lain seperti kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i. Serta dari hasil pengelolaan harta milik negara dan sebagainya.

Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat. Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw. Sistem Khilafah. Sabda Rasulullah SAW :

“Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah bagaikan penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya).” (HR Bukhari dan Muslim). Wallahua’lam bishowab.(*/app)

*) Penulis adalah Anggota Revowriter Berau & Pemerhati Masalah Sosial

 

 


BACA JUGA

Rabu, 20 Februari 2019 13:49

Kalimarau dan Kalibarau

  SEJAK beroperasi tahun 1976, sudah diberinama dengan sebutan Bandara…

Selasa, 19 Februari 2019 13:48

Cap Go Meh

HARI ini, Selasa (19/2) tiba di pengujung rangkaian perayaan Tahun…

Senin, 18 Februari 2019 13:11

Tersengat ‘Bisa’ Cupang

MENDENGAR kata ‘Cupang’, banyak orang yang bisa dibuat tersenyum. Tapi,…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:55

Dibuat Pingsan

ADA Kepmen No 1 Tahun 2015 terkait bisnis Kepiting, Rajungan…

Jumat, 15 Februari 2019 14:25

Fenomena Kelangkaan BBM

BERULANGNYA fenomena antrean kendaraan roda 2 dan 4 di setiap…

Jumat, 15 Februari 2019 14:21

Kisah Pasar Batu

CIKAL bakal hadirnya sebuah pasar di Tanjung Redeb, punya cerita…

Selasa, 12 Februari 2019 13:23

Bukti Kebrutalan Jepang

SEPINTAS tak ada hal yang luar biasa. Sama dengan kompleks…

Senin, 11 Februari 2019 12:42

Namanya Prengki

AKHIR pekan lalu, saya hadir di acara keluarga yang di…

Rabu, 30 Januari 2019 13:31

Ada “Freeport” di Long Sului

LETAKNYA nun jauh di Hulu sungai Kelay. Tak ada jaringan…

Selasa, 29 Januari 2019 15:24

Ilmu Penolak Badai

SETIAP berkunjung ke Tanjung Batu, ibu kota Kecamatan Pulau Derawan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*