MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 24 September 2018 13:19
Perekrutan Dilakukan Sekolah

Atasi Larangan Presiden Merekrut Guru Honorer

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Dinas Pendidikan Berau Didi Rahmadi, mengakui jika instruksi presiden terkait pelarangan bagi pemerintah daerah mengangkat guru honorer, membuat pihaknya kesulitan memenuhi kebutuhan guru di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau.

Namun dirinya meyakini, ada upaya lain yang bisa dilakukan. Di antaranya, melakukan pengangkatan guru honorer langsung dari pihak sekolah. “Yang dilarang itu kan pengangkatan oleh daerah, makanya kami akan menyiasatinya dengan mengangkat honorer sekolah,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (23/9).

Sebab dibeberkan Didi, Kabupaten Berau masih kekurangan sekitar 282 guru yang terdiri dari 162 guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 120 guru di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kekurangan tersebut juga sangat wajar. Sebab sejak 2014 lalu, Pemkab Berau tidak pernah lagi mendapatkan tambahan pegawai, khususnya di bidang pendidikan. Kondisi itu diperparah dengan banaykany guru yang telah pensiun dalam kurun waktu itu.

“Yang pensiun juga cukup banyak. Tahun ini saja ada 90 orang yang pensiun, sedangkan informasi yang saya dapat, kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk tenaga guru hanya sekitar 30 orang saja tahun ini,” katanya.

Belum lagi adanya tambahan beberapa ruang belajar di beberapa sekolah, hingga adanya program Pemkab Berau untuk mendirikan beberapa sekolah satu atap di kampung-kampung pedalaman, yang tentunya membutuhkan tenaga pendidik.

“Kalau tidak boleh sama sekali, bagaimana dengan anak-anak kita. Kasihan kelasnya kosong, tidak ada yang mengajar. Kita mau manfaatkan guru yang ada juga tidak bisa, karena guru memiliki batas maksimal mengajar,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Berau Muharram menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pemerintah daerah tidak lagi menerima guru honorer, kurang tepat.

Sebab kenyataannya, Kabupaten Berau masih kekurangan tenaga pendidik, sedangkan pemerintah pusat tidak memiliki solusi, yakni membuka penerimaan pegawai.

“Kalau kenyataannya masih banyak sekolah kekurangan guru, dan hasil evaluasi masih memungkinkan untuk kita menambah. Masa saya sebagai bupati yang bertanggung jawab atas pendidikan di Berau membiarkan hal itu. Itu namanya mengorbankan anak kita,” terang Muharram.

Ditekankannya, berbeda cerita jika hal itu diperuntukkan bagi tenaga non fungsional, yang pekerjaannya masih memungkinkan dikerjakan oleh pegawai yang ada. “Tapi kalau seperti tenaga medis dan guru, bagaimana tanggung jawab saya sebagai bupati, tentu tidak bisa sepenuhnya bisa kita turuti,” jelasnya.

Muharram mengaku, tidak masalah jika suatu saat dirinya mendapatkan teguran sebagai konsekuensi keputusannya tersebut. Apalagi diterangkannya, keluhan yang disampaikan masyarakat Berau, juga tidak langsung ditujukan kepada seorang presiden.

“Silakan aja ditegur, tapi carikan dong solusinya,” tekannya.

Dikutip dari jpnn.com Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau pemerintah daerah tidak lagi merekrut guru honorer. Selama ini pemda terus mengangkat guru honorer sehingga angkanya mencapai 725.835 orang.

Masalahnya, ini kemudian menjadi beban pemerintah. Guru honorer yang diangkat pemda menuntut diangkat menjadi PNS. Padahal menurut ketentuan PP 48/2005 yang kemudian direvisi menjadi PP 43/2007, ada larangan pemda mengangkat honorer lagi.

"Presiden minta ini terakhir kalinya pemerintah urus honorer. Berikutnya tidak boleh lagi ada pengangkatan guru honorer," kata Muhadjir di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (21/9) lalu.

Untuk menjabarkan perintah tersebut, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini sudah melayangkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer.

Jika ada yang masih merekrut akan ada sanksi tegas. Di mana pemerintah pusat tidak akan mengurus guru honorer lagi dan menyerahkan ke daerah. “Bisa kami pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Kerugian Negara Capai Rp 149 Juta

TANJUNG REDEB – Walau sudah mendapatkan angka kerugian negara berdasarkan…

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Bakal Gunakan Desain Lama

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 21 Januari 2019 14:15

KPU Tunggu Inkrah

TANJUNG REDEB – Salah satu calon legislatif (caleg) Berau, telah…

Senin, 21 Januari 2019 14:13

Awalnya Tak Tertarik, Kini Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Menjadi petani atau pembudidaya tambak Udang Windu, sebelumnya tak pernah…

Minggu, 20 Januari 2019 13:06

Diduga Sakit, Wahab Ditemukan Tak Bernyawa

GUNUNG TABUR -  Warga kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur,…

Minggu, 20 Januari 2019 13:05

Penabrak Portal Setor Rp 35 Juta

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Perhubungan Abdurrahman, mengaku sudah mulai…

Minggu, 20 Januari 2019 13:04

Simbolis, Motivasi Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Euforia atas raihan trofi Adipura di Bumi Batiwakkal, masih berlanjut.…

Minggu, 20 Januari 2019 13:02

PBB Berau Belum Tahu

AKSI pengeroyokan terhadap Kepala Kampung Purnasari Jaya, Sugiono turut diduga…

Minggu, 20 Januari 2019 13:00

Oknum Caleg Jadi Tersangka

TALISAYAN– Tiga pelaku pengeroyokan terhadap Kepala Kampung Purnasari Jaya, Sugiono,…

Sabtu, 19 Januari 2019 13:10

KENAPA INI..?? Kepala Kampung Dihajar Warga Sampai Babak Belur

TALISAYAN – Kepala Kampung Purnasari Jaya, Kecamatan Talisayan, Sugiono, jadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*