MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 24 September 2018 13:19
Perekrutan Dilakukan Sekolah

Atasi Larangan Presiden Merekrut Guru Honorer

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Dinas Pendidikan Berau Didi Rahmadi, mengakui jika instruksi presiden terkait pelarangan bagi pemerintah daerah mengangkat guru honorer, membuat pihaknya kesulitan memenuhi kebutuhan guru di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau.

Namun dirinya meyakini, ada upaya lain yang bisa dilakukan. Di antaranya, melakukan pengangkatan guru honorer langsung dari pihak sekolah. “Yang dilarang itu kan pengangkatan oleh daerah, makanya kami akan menyiasatinya dengan mengangkat honorer sekolah,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (23/9).

Sebab dibeberkan Didi, Kabupaten Berau masih kekurangan sekitar 282 guru yang terdiri dari 162 guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 120 guru di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kekurangan tersebut juga sangat wajar. Sebab sejak 2014 lalu, Pemkab Berau tidak pernah lagi mendapatkan tambahan pegawai, khususnya di bidang pendidikan. Kondisi itu diperparah dengan banaykany guru yang telah pensiun dalam kurun waktu itu.

“Yang pensiun juga cukup banyak. Tahun ini saja ada 90 orang yang pensiun, sedangkan informasi yang saya dapat, kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk tenaga guru hanya sekitar 30 orang saja tahun ini,” katanya.

Belum lagi adanya tambahan beberapa ruang belajar di beberapa sekolah, hingga adanya program Pemkab Berau untuk mendirikan beberapa sekolah satu atap di kampung-kampung pedalaman, yang tentunya membutuhkan tenaga pendidik.

“Kalau tidak boleh sama sekali, bagaimana dengan anak-anak kita. Kasihan kelasnya kosong, tidak ada yang mengajar. Kita mau manfaatkan guru yang ada juga tidak bisa, karena guru memiliki batas maksimal mengajar,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Berau Muharram menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pemerintah daerah tidak lagi menerima guru honorer, kurang tepat.

Sebab kenyataannya, Kabupaten Berau masih kekurangan tenaga pendidik, sedangkan pemerintah pusat tidak memiliki solusi, yakni membuka penerimaan pegawai.

“Kalau kenyataannya masih banyak sekolah kekurangan guru, dan hasil evaluasi masih memungkinkan untuk kita menambah. Masa saya sebagai bupati yang bertanggung jawab atas pendidikan di Berau membiarkan hal itu. Itu namanya mengorbankan anak kita,” terang Muharram.

Ditekankannya, berbeda cerita jika hal itu diperuntukkan bagi tenaga non fungsional, yang pekerjaannya masih memungkinkan dikerjakan oleh pegawai yang ada. “Tapi kalau seperti tenaga medis dan guru, bagaimana tanggung jawab saya sebagai bupati, tentu tidak bisa sepenuhnya bisa kita turuti,” jelasnya.

Muharram mengaku, tidak masalah jika suatu saat dirinya mendapatkan teguran sebagai konsekuensi keputusannya tersebut. Apalagi diterangkannya, keluhan yang disampaikan masyarakat Berau, juga tidak langsung ditujukan kepada seorang presiden.

“Silakan aja ditegur, tapi carikan dong solusinya,” tekannya.

Dikutip dari jpnn.com Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau pemerintah daerah tidak lagi merekrut guru honorer. Selama ini pemda terus mengangkat guru honorer sehingga angkanya mencapai 725.835 orang.

Masalahnya, ini kemudian menjadi beban pemerintah. Guru honorer yang diangkat pemda menuntut diangkat menjadi PNS. Padahal menurut ketentuan PP 48/2005 yang kemudian direvisi menjadi PP 43/2007, ada larangan pemda mengangkat honorer lagi.

"Presiden minta ini terakhir kalinya pemerintah urus honorer. Berikutnya tidak boleh lagi ada pengangkatan guru honorer," kata Muhadjir di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (21/9) lalu.

Untuk menjabarkan perintah tersebut, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini sudah melayangkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer.

Jika ada yang masih merekrut akan ada sanksi tegas. Di mana pemerintah pusat tidak akan mengurus guru honorer lagi dan menyerahkan ke daerah. “Bisa kami pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Minggu, 21 April 2019 15:42

Perwira Polres Berau Ditemukan Meninggal

TANJUNG REDEB - Seorang anggota Polri yang bertugas di Polres…

Sabtu, 20 April 2019 13:48

Bawaslu ‘Kebanjiran’ Aduan

TANJUNG REDEB – Tiga hari pasca pemilihan serentak, Badan Pengawas…

Sabtu, 20 April 2019 13:47

Terdakwa Korupsi Kapal Pariwisata Ajukan Banding

TANJUNG REDEB – Tak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan…

Jumat, 19 April 2019 11:00

11 TPS Belum Nyoblos

TANJUNG REDEB – Proses pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu)…

Jumat, 19 April 2019 10:57

Target Partisipatif Pemilih 75 Persen

MESKIPUN terdapat beberapa kendala, namun Wakil Bupati Berau Agus Tantomo…

Jumat, 19 April 2019 10:50

Dua Kontraktor Jalani Persidangan

TANJUNG REDEB - Dua kontraktor yang terseret kasus dugaan tindak…

Jumat, 19 April 2019 10:48

Dikira Batang Pohon, Ternyata Bangkai Paus

PULAU DERAWAN – Warga Pulau Derawan dibuat heboh dengan ditemukannya…

Kamis, 18 April 2019 14:59

Warga Rutan Gagal Nyoblos

WAJAH kecewa juga tak bisa disembunyikan para warga binaan di…

Kamis, 18 April 2019 14:57

Pemilu Paling Krusial

TANJUNG REDEB – Pertama dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia.…

Kamis, 18 April 2019 14:45

Kehabisan Surat Suara, Warga Protes KPU

SEJUMLAH kendala mewarnai pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2019 di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*