MANAGED BY:
SABTU
17 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 24 September 2018 13:19
Perekrutan Dilakukan Sekolah

Atasi Larangan Presiden Merekrut Guru Honorer

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sekretaris Dinas Pendidikan Berau Didi Rahmadi, mengakui jika instruksi presiden terkait pelarangan bagi pemerintah daerah mengangkat guru honorer, membuat pihaknya kesulitan memenuhi kebutuhan guru di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau.

Namun dirinya meyakini, ada upaya lain yang bisa dilakukan. Di antaranya, melakukan pengangkatan guru honorer langsung dari pihak sekolah. “Yang dilarang itu kan pengangkatan oleh daerah, makanya kami akan menyiasatinya dengan mengangkat honorer sekolah,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (23/9).

Sebab dibeberkan Didi, Kabupaten Berau masih kekurangan sekitar 282 guru yang terdiri dari 162 guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 120 guru di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kekurangan tersebut juga sangat wajar. Sebab sejak 2014 lalu, Pemkab Berau tidak pernah lagi mendapatkan tambahan pegawai, khususnya di bidang pendidikan. Kondisi itu diperparah dengan banaykany guru yang telah pensiun dalam kurun waktu itu.

“Yang pensiun juga cukup banyak. Tahun ini saja ada 90 orang yang pensiun, sedangkan informasi yang saya dapat, kuota CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk tenaga guru hanya sekitar 30 orang saja tahun ini,” katanya.

Belum lagi adanya tambahan beberapa ruang belajar di beberapa sekolah, hingga adanya program Pemkab Berau untuk mendirikan beberapa sekolah satu atap di kampung-kampung pedalaman, yang tentunya membutuhkan tenaga pendidik.

“Kalau tidak boleh sama sekali, bagaimana dengan anak-anak kita. Kasihan kelasnya kosong, tidak ada yang mengajar. Kita mau manfaatkan guru yang ada juga tidak bisa, karena guru memiliki batas maksimal mengajar,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Berau Muharram menilai keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pemerintah daerah tidak lagi menerima guru honorer, kurang tepat.

Sebab kenyataannya, Kabupaten Berau masih kekurangan tenaga pendidik, sedangkan pemerintah pusat tidak memiliki solusi, yakni membuka penerimaan pegawai.

“Kalau kenyataannya masih banyak sekolah kekurangan guru, dan hasil evaluasi masih memungkinkan untuk kita menambah. Masa saya sebagai bupati yang bertanggung jawab atas pendidikan di Berau membiarkan hal itu. Itu namanya mengorbankan anak kita,” terang Muharram.

Ditekankannya, berbeda cerita jika hal itu diperuntukkan bagi tenaga non fungsional, yang pekerjaannya masih memungkinkan dikerjakan oleh pegawai yang ada. “Tapi kalau seperti tenaga medis dan guru, bagaimana tanggung jawab saya sebagai bupati, tentu tidak bisa sepenuhnya bisa kita turuti,” jelasnya.

Muharram mengaku, tidak masalah jika suatu saat dirinya mendapatkan teguran sebagai konsekuensi keputusannya tersebut. Apalagi diterangkannya, keluhan yang disampaikan masyarakat Berau, juga tidak langsung ditujukan kepada seorang presiden.

“Silakan aja ditegur, tapi carikan dong solusinya,” tekannya.

Dikutip dari jpnn.com Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau pemerintah daerah tidak lagi merekrut guru honorer. Selama ini pemda terus mengangkat guru honorer sehingga angkanya mencapai 725.835 orang.

Masalahnya, ini kemudian menjadi beban pemerintah. Guru honorer yang diangkat pemda menuntut diangkat menjadi PNS. Padahal menurut ketentuan PP 48/2005 yang kemudian direvisi menjadi PP 43/2007, ada larangan pemda mengangkat honorer lagi.

"Presiden minta ini terakhir kalinya pemerintah urus honorer. Berikutnya tidak boleh lagi ada pengangkatan guru honorer," kata Muhadjir di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (21/9) lalu.

Untuk menjabarkan perintah tersebut, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini sudah melayangkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer.

Jika ada yang masih merekrut akan ada sanksi tegas. Di mana pemerintah pusat tidak akan mengurus guru honorer lagi dan menyerahkan ke daerah. “Bisa kami pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 17 November 2018 11:30

Bisa Saja Ditutup Sementara

TANJUNG REDEB – Minimnya pengusaha sarang burung walet rumahan yang mengantongi kelengkapan perizinan,…

Sabtu, 17 November 2018 11:30

Ar Merasa Jadi Korban Situasi

TANJUNG REDEB – Pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan kapal pariwisata…

Sabtu, 17 November 2018 11:29

Putusan Direncanakan Awal Desember

TANJUNG REDEB – Sidang atas gugatan mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah…

Sabtu, 17 November 2018 11:28

Sepekan untuk Tuntaskan RAPBD

SETELAH nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019…

Sabtu, 17 November 2018 11:28

DPR Pertanyakan Rencana Mendagri Stop Pemekaran

TANJUNG REDEB – Rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyetop 314 usulan pemekaran,…

Jumat, 16 November 2018 12:04

Pelaku Masuk Perangkap Polisi

TANJUNG REDEB – Polisi berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu-sabu, Rabu (14/11)…

Jumat, 16 November 2018 12:02

Langsung Kebut Pembahasan RAPBD

TANJUNG REDEB – Sempat mengalami keterpurukan kondisi anggaran dalam beberapa tahun terakhir,…

Jumat, 16 November 2018 11:59

Seperti Jimat yang Buat Dokter Kebingungan

“Saya pikir, kayu itu tidak sekalipun menyakiti saya meski sudah 15 tahun di telapak tangan saya.…

Jumat, 16 November 2018 11:57

Sehari Nyaris Tanpa BBM

TANJUNG REDEB – Tak seperti biasanya, hingga pukul 09.00 Wita beberapa Stasiun Pengisian Bahan…

Kamis, 15 November 2018 11:57

Polisi Masih Matangkan Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Kasat Reskrim Polres Berau AKP Andika Dharma Sena, menanggapi desakan masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .