MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 04 Oktober 2018 14:57
Kerugian Negara Capai Rp 14 M

Dugaan Tipikor Proyek Boiler Unit 4 PLTU Lati

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Penghitungan kerugian negara pada kegiatan pembangunan boiler unit 4 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati, mencapai Rp 14,850 miliar.

Hasil penghitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim tersebut, memperkuat dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek yang dikerjakan PT Indo Pusaka Berau, perusahaan konsorsium yang saham mayoritasnya dikuasai Pemkab Berau.

Kepada Berau Post, Kanit Tipikor Polres Berau Ipda Akbar mengatakan, setelah pihaknya menerima hasil penghitungan kerugian negara akhir September lalu, pihaknya segera melanjutkan penanganan kasus dengan melakukan gelar perkara di Mapolda Kaltim.

“Rencananya pekan ini (gelar perkara),” katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (3/10).

Setelah gelar perkara, pihaknya segera meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan, hingga penetapan tersangka.

“Kalau berkasnya sudah siap semua. Mulai dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan petunjuk-petunjuk lainnya,” terangnya.

“Bahkan untuk syarat pengajuan bukti sudah lebih dari cukup. Karena sesuai syarat harus ada dua alat bukti, namun kami memiliki empat bukti untuk kasus ini. Jadi saya pikir semua akan berjalan lancar, tidak ada masalah,” sambung Akbar.

Dijelaskannya, pada proyek pembangkit unit 4, PT IPB selaku pengelola PLTU Lati, meminjam dana dari bank sebesar Rp 43 miliar pada tahun 2015. Dari dana pinjaman itu, sebesar Rp 14,8 miliar digunakan untuk uang muka proyek yang telah dicairkan, namun pelaksanaan proyeknya tak kunjung berjalan.

Dalam kontrak, proyek dikerjakan PT Perusahaan Listrik Nusantara (PLN) dengan nilai proyek Rp 49,5 miliar. Waktu pengerjaan selama 18 bulan, terhitung sejak Desember 2015 hingga Juni 2017. Tapi fakta di lapangan, tak ada satupun kegiatan proyek yang berjalan hingga habisnya masa pengerjaan.

Sehingga, persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum sejak April 2017. (mar/udi)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 12:28

Belum Ada yang Kantongi Izin

TANJUNG REDEB – Bukan hanya milik PT Nabucco, tapi seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:27

FMP4 Sebut KPU Tak Profesional

TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4)…

Selasa, 20 November 2018 12:24

Berau Coal dan Mitra Kerjanya Dukung Rp 1 Miliar

Pada agenda pelepasan kontingen Berau untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi…

Senin, 19 November 2018 13:53

PPP Berproses, Demokrat Sudah Mengganti

TANJUNG REDEB – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD…

Senin, 19 November 2018 13:43

Direktur PT Nabucco Jadi Pesakitan

TANJUNG REDEB – Direktur PT Nabucco Yusnandi, jadi pesakitan. Yusnandi…

Senin, 19 November 2018 13:37

Golkar Datang untuk Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat

Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun…

Senin, 19 November 2018 13:33

Prihatin dengan Kondisi Jalan HARM Ayoeb

TANJUNG REDEB –Kondisi Jalan HARM Ayoeb, tepatnya di antara simpang…

Minggu, 18 November 2018 13:29

Turut Jadi Caleg, Staf Ahli Fraksi Diminta Mengundurkan Diri

TANJUNG REDEB – Belum selesai persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT)…

Minggu, 18 November 2018 13:26

Proyek ‘Dipaksakan’ Bappeda

TANJUNG REDEB – Penasihat Hukum tersangka Ar, Robert Wilson Berliando,…

Minggu, 18 November 2018 13:22

Peluang BPS Dipastikan Tertutup

TANJUNG REDEB - Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .