MANAGED BY:
RABU
23 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 04 Oktober 2018 14:57
Kerugian Negara Capai Rp 14 M

Dugaan Tipikor Proyek Boiler Unit 4 PLTU Lati

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Penghitungan kerugian negara pada kegiatan pembangunan boiler unit 4 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati, mencapai Rp 14,850 miliar.

Hasil penghitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim tersebut, memperkuat dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek yang dikerjakan PT Indo Pusaka Berau, perusahaan konsorsium yang saham mayoritasnya dikuasai Pemkab Berau.

Kepada Berau Post, Kanit Tipikor Polres Berau Ipda Akbar mengatakan, setelah pihaknya menerima hasil penghitungan kerugian negara akhir September lalu, pihaknya segera melanjutkan penanganan kasus dengan melakukan gelar perkara di Mapolda Kaltim.

“Rencananya pekan ini (gelar perkara),” katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (3/10).

Setelah gelar perkara, pihaknya segera meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan, hingga penetapan tersangka.

“Kalau berkasnya sudah siap semua. Mulai dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan petunjuk-petunjuk lainnya,” terangnya.

“Bahkan untuk syarat pengajuan bukti sudah lebih dari cukup. Karena sesuai syarat harus ada dua alat bukti, namun kami memiliki empat bukti untuk kasus ini. Jadi saya pikir semua akan berjalan lancar, tidak ada masalah,” sambung Akbar.

Dijelaskannya, pada proyek pembangkit unit 4, PT IPB selaku pengelola PLTU Lati, meminjam dana dari bank sebesar Rp 43 miliar pada tahun 2015. Dari dana pinjaman itu, sebesar Rp 14,8 miliar digunakan untuk uang muka proyek yang telah dicairkan, namun pelaksanaan proyeknya tak kunjung berjalan.

Dalam kontrak, proyek dikerjakan PT Perusahaan Listrik Nusantara (PLN) dengan nilai proyek Rp 49,5 miliar. Waktu pengerjaan selama 18 bulan, terhitung sejak Desember 2015 hingga Juni 2017. Tapi fakta di lapangan, tak ada satupun kegiatan proyek yang berjalan hingga habisnya masa pengerjaan.

Sehingga, persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum sejak April 2017. (mar/udi)


BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 14:23

Lakukan Studi Kelayakan Dulu

TANJUNG REDEB - Dinas Pertanahan Berau, siap melakukan studi kelayakan…

Selasa, 22 Januari 2019 14:18

Kamaruddin Akui Caleg PBB

TANJUNG REDEB – Walau sempat tak mengetahui kebenarannya, kemarin (21/1)…

Selasa, 22 Januari 2019 14:16

Diduga Tak Bisa Berenang, Nelayan Tewas Tenggelam

TALISAYAN – Setelah melakukan pencarian selama satu malam, pada Minggu…

Selasa, 22 Januari 2019 14:15

Penderita DBD Capai 38 Orang

TANJUNG REDEB – Pada pekan ketiga Januari 2019, jumlah pasien…

Selasa, 22 Januari 2019 14:11

Antisipasi Kemacetan, Jalan Milono Jadi Percontohan

Pemerintah terus bergerak menata Kabupaten Berau, termasuk halnya menata lalu…

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Kerugian Negara Capai Rp 149 Juta

TANJUNG REDEB – Walau sudah mendapatkan angka kerugian negara berdasarkan…

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Bakal Gunakan Desain Lama

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 21 Januari 2019 14:15

KPU Tunggu Inkrah

TANJUNG REDEB – Salah satu calon legislatif (caleg) Berau, telah…

Senin, 21 Januari 2019 14:13

Awalnya Tak Tertarik, Kini Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Menjadi petani atau pembudidaya tambak Udang Windu, sebelumnya tak pernah…

Minggu, 20 Januari 2019 13:06

Diduga Sakit, Wahab Ditemukan Tak Bernyawa

GUNUNG TABUR -  Warga kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*