MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 10 Oktober 2018 00:14
Kejaksaan ‘Pelototi’ Kegiatan di Perubahan
DB Susanto

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Proses pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018, berlangsung cukup singkat. Eksekutif dan legislatif hanya membutuhkan waktu satu hari, untuk menyelesaikan pembahasan anggaran yang ditetapkan senilai Rp 2,6 triliun tersebut, pekan lalu.

Dalam prosesnya, Bupati Berau Muharram menegaskan telah meminta legal opinion atau pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Berau, sebelum menyerahkan dokumen RAPBD-P 2018 ke DPRD Berau.

Diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau DB Susanto, proses pembahasan RAPBD-P 2018 memang cukup alot. Pihaknya yang memberikan pendampingan hukum dalam proses penyusunan RAPBD-P 2018 tersebut, hanya menegaskan agar penyusunannya tetap mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018, yang telah disepakati sebelumnya. Termasuk meminta agar eksekutif dan legislatif menyepakati pengesahan APBD-P 2018 sebelum 30 September lalu. Agar kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan. “Kalau molor, yang dirugikan sesungguhnya masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (9/10).

Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan yang dialokasikan pada APBD-P 2018 berjalan lancar dan sesuai mekanismenya, pihaknya turut melakukan pengawasan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. “Kami memang dilibatkan sejak pembahasan, makanya kami turut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

“Karena waktu pelaksanaan proyek di perubahan ini cukup pendek, apalagi banyak proyek dengan mekanisme penunjukan langsung, kami akan turut mengawasi agar kualitas pekerjaannya terjamin,” sambung kajari.

Pengawasan yang dilakukan, lanjut dia, merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum pada pelaksanaan proyek di APBD-P 2018. Apalagi sempat terjadi mis komunikasi antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dengan Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), soal pelaksanaan kegiatan pembangunan di APBD-P 2018.

“Itu juga jadi perhatian kami, mengapa antara DPUPR dengan Bapelitbang tidak sinkron. Apa mungkin karena pembahasan anggarannya yang sangat singkat?” tanyanya.

Ia berharap, semua pelaksana kegiatan nantinya bisa bekerja dengan baik sesuai prosedur pelaksanaan kegiatannya. “Karena bila dalam tiga bulan pelaksanaannya (pembangunan) ada yang tidak beres, akan kami tindak. Karena sejak awal memang kami turut mengawal, bahkan sejak perencanaan kegiatannya akan kami awasi,” pungkas kajari. (*/oke/udi)


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 10:22

ASIK..!! Dapat Kucuran Rp 300 Miliar, di Kabupaten Ini Bakal Ada Sekolah Penerbangan

TANJUNG REDEB - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun flying…

Jumat, 14 Desember 2018 10:20

Akui Gas Melon Juga Digunakan ASN

TANJUNG REDEB – Persoalan tingginya harga eceran LPG 3 kilogram…

Jumat, 14 Desember 2018 10:19

DKPP Plenokan Keputusan, Bagaimana Nasib Komisioner KPU Berau Itu?

TANJUNG REDEB – Persidangan dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum…

Jumat, 14 Desember 2018 10:17

Tantangan Terberat Menurunkan Asam Urat

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 10:04

Pelayanan Samsat Melambat

TANJUNG REDEB – Lambatnya proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…

Kamis, 13 Desember 2018 09:06

Tinggalkan Sisi Manja, Lepas Peluang Kerja

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 09:02

Gagal Diparipurnakan Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Mendukung sektor pariwisata, Pemkab Berau terus mengeluarkan…

Rabu, 12 Desember 2018 14:13

Evakuasi Berjalan Lamban

TANJUNG REDEB - Setelah hampir sepekan mengalami kebocoran, proses evakuasi…

Rabu, 12 Desember 2018 14:12

Empat Saksi Dihadirkan

TANJUNG REDEB - Sidang perdana perihal laporan Forum Masyarakat Peduli…

Rabu, 12 Desember 2018 14:11

“Usaha Tak Akan Membohongi Hasil”

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .